Home Lapsus Klaster Sekolah: ‘Hantu’ Dalam Pelaksanaan PTM di Jawa Tengah

Klaster Sekolah: ‘Hantu’ Dalam Pelaksanaan PTM di Jawa Tengah

oleh Ki Pujo Pandunung

 

Seorang siswa harus melewati prokes ketat sebelum jalani PTM. (Istimewa)

 

FAKTUAL-INDONESIA: Lonceng di sekolah sudah ditabuh sejak 30 Agustus 2021. Gemanya terdengar nyaring dari pusat kota sampai ke pinggiran desa. Sudah hampir satu setengah bulan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) digelar di Jawa Tengah. Anak-anak yang sudah rindu dengan teman dan para guru pun, menyambutnya penuh haru biru.

Tercatat ada 2.539 sekolah di Jawa Tengah yang turut melaksanakan PTM di tengah pandemi Covid-19 yang belum benar-benar sirna dari muka bumi. Tentu itu jumlah yang tidak sedikit untuk pembelajaran langsung yang sifatnya masih uji coba. Jika pelaksanaannya tidak dikontrol ketat terutama protokol kesehatannya, bukan tidak mungkin PTM akan menuai banyak tanya.

Memang dalam pelaksanaan PTM tahap awal ini, sekolah-sekolah akan banyak yang patuh dalam penerapan prokes. SOP yang sudah dipatok oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah pasti dijalankan sesuai ketetapan. Tapi tidak bisa pula dimungkiri, akan adanya sekolah-sekolah yang abai terhadap prokes.

Angka 2.539 sekolah yang mengikuti PTM ini tidak sedikit. Jumlah itu terdiri dari 2.401 Pendidikan Dasar yakni PAUD, SD dan SMP yang tersebar di Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Rembang, Semarang, Kendal, Pemalang, dan Kota Semarang.

Selanjutnya terdapat 4 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang melaksanakan simulasi PTM di Purbalingga, Jepara dan Demak. Sementara jenjang SMK diikuti 67 sekolah dengan rincian 15 sekolah melaksanakan simulasi PTM dan 52 lainnya PTM terbatas tersebar di 19 Kabupaten/Kota.

Jumlah yang sama juga diikuti pada jenjang SMA, yakni sebanyak 67 sekolah. Rinciannya, 22 sekolah melaksanakan simulasi PTM dan 45 sekolah melaksanakan PTM Terbatas. Untuk SMA tersebar di 17 Kabupaten/Kota. Cilakanya, meski PTM di Jateng sudah diketok dimulai 30 Agustus 2021, praktiknya masih ada sekolah-sekolah yang mencuri start. Ini yang membahayakan.

Menilik angka sekolah pengikut PTM yang cukup besar tadi, muncul pula pertanyaan, apakah ada jaminan dari pihak sekolah kalau peserta didik bakal aman dari ancaman persebaran virus maut? Mengingat, yang bisa melakukan pelanggaran terhadap prokes bukan hanya siswa. Melainkan guru-gurunya sendiri banyak yang lepas masker atau mengenakan masker tidak sebagaimana mestinya saat berada di lingkungan sekolah.

Pelanggaran-pelanggaran seperti itu bukan cerita fiktif. Tapi ditemukan sendiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang suka melakukan sidak ke sekolah-sekolah tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Pelanggaran itu muncul karena prinsip ‘5 Siap’ diabakan. Yaitu Siap sekolahnya, Siap gurunya, Siap siswanya, Siap orang tuanya dan Siap daerahnya. Bagi daerah yang belum siap, sebaiknya memang urungkan saja niat menjalankan PTM.

Tanpa ketaatan dan kesiapan yang prima dalam melaksanakan PTM, klaster sekolah pasti bakal muncul dan menjadi ‘hantu’ bagi masyarakat, dalam hal ini orang tua peserta didik. Hanya dalam hitungan hari sejak PTM dihelat, situasi mencekam bernama klaster sekolah itu pun akhirnya benar-benar muncul, setidaknya di tiga daerah, Purbalingga, Jepara dan Kota Semarang.

Gubernur Ganjar Pranowo pun langsung mengelus dada. Ia meminta peristiwa klaster sekolah di Purbalingga menjadi pelajaran bersama. Sekolah yang akan PTM diminta harus seizin dinas terkait. Jangan asal PTM, apalagi mencuri start.

Saat dikonfirmasi, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning, mengaku klaster sekolah di SMPN 4 Mrebet yang mencatat 90 siswanya terkonfirmasi posisitif Covid-19, terbukti kegiatan PTM-nya dibuka tanpa seizin dinas terkait. Karenanya Bupati langsung memutuskan PTM di Purbalingga dihentikan semuanya.

Setelah para siswa di isolasi terpusat, lantas dilakukan tracing, dicari penyebabnya dari mana, masuknya seperti apa dengan harapan bisa segera tertangani. Pada prinsipnya, menurut Bupati Dyah Hayuning, Purbalingga belum membuka PTM. Jadi setiap sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM harus lapor dulu, supaya bisa dipantau.

Sebanyak 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet Purbalingga itu diketahui terpapar Covid-19, setelah mereka menjalani rapid test antigen yang digelar oleh pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga.

“Awalnya ada yang bergejala, Kepala Sekolah kemudian meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan tes (Covid-19), ternyata hasilnya ada 90 siswa dinyatakan positif,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Hanung Wikantono.

Kegiatan PTM di SMPN 4 Mrebet, ketika itu sudah berjalan selama dua pekan. Padahal sekolah itu belum diperiksa oleh tim Satgas Covid-19 kabupaten untuk mendapatkan izin menggelar pembelajaran tatap muka. Akibat kasus tersebut, Pemkab Purbalingga langsung mengambil langkah dengan melakukan isolasi terpusat bagi seluruh siswa yang terpapar.

Tapi ternyata klaster sekolah tidak hanya muncul di SMPN 4 Mrebet. Klaster sekolah penularan Covid-19 juga muncul di SMPN 3 Mrebet Purbalingga. Tercatat, ada 61 siswa SMPN 3 Mrebet yang positif Covid-19 hasil tes antigen. Kondisi itu dibenarkan Kepala SMP Negeri 3 Mrebet, Septi Winarni.

Menurut Septi, hasil tersebut diperoleh setelah pihak sekolah menggelar tes antigen kepada siswa, karyawan, dan guru, sebagai persiapan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Tes antigen menyasar 392 siswa dan 37 guru serta karyawan. Hasilnya, ada 61 siswa yang positif.

Septi mengatakan, mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah siswa. Dari hasil tes yang dilakukan, tak ada guru dan karyawan sekolah yang terpapar virus corona. Terkait hasil ini, pihaknya telah melakukan upaya lokalisasi. Berdasarkan saran dari camat Mrebet, sekolah mengarantina 61 siswa di SMP Negeri 3 Mrebet, sama seperti yang dilakukan SMP Negeri 4 Mrebet.

Klaster Serupa di Jepara dan Kota Semarang

Tidak berhenti di Purbalingga. Klaster sekolah Covid-19 juga muncul di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Informasi itu sontak membuat ciut nyali para orang tua siswa. Suasana PTM yang semula penuh canda tawa, mendadak muram sejenak.

Menyusul munculnya klaster sekolah di MTs Al Muttaqin Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, dimana 25 siswa dan 3 orang guru terkonfirmasi positif Covid-19, Bupati Jepara Dian Kristiandi mengambil sikap tegas dengan menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di semua jenjang sekolah.

Dian Kristiandi mengemukakan, klaster sekolah di Mts Rengging itu menjadi penekanan kepada orang tua untuk terus mengingatkan putra-putrinya selalu taat protokol kesehatan. Pihaknya pun mengapresiasi Kepala Sekola MTs Al Muttaqin yang seketika menutup sekolah begitu 25 siswa dan 3 gurunya terkonfirmasi positif Covid-19.

“Alhamdulillah pihak sekolah sangat menyadari bahwa kesehatan siswa menjadi hal utama,” kata Dian Kristiandi seraya menambahkan, kejadian di Mts Rengging akan menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan PTM di Kabupaten Jepara secara menyeluruh.

Yang pasti, semua PTM untuk sementara dihentikan. Akan dilakukan evaluasi terlebih dulu, sampai semuanya benar-benar siap, baru PTM dibuka kembali. Ia meminta, pasca kejadian ini semua pihak kembali menyadarkan bahwa Covid-19 masih ada, belum sirna.

Klaster sekolah di MTs Al Muttaqin sendiri terungkap saat diadakan vaksinasi. Para siswa dan guru setempat diketahui terpapar virus Corona setelah dilakukan tes PCR. Awalnya ada siswa yang akan divaksinasi tidak lolos skrining. Siswa tersebut mengalami sakit dan bergejala Covid. Akhirnya dites swab dan dinyatakan positif.

Hingga akhirnya dilakukan tracing, ada 28 siswa dan guru yang terkonfirmasi positif. Dengan adanya kasus penyebaran Covid-19 klaster sekolah, atas perintah Bupati seluruh PTM di Jepara dihentikan.

Di sisi lain, sebanyak 5 siswa dan 2 guru di Kota Semarang juga terpapar virus Corona, saat dilakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, Dinas Pendidikan Kota Semarang memastikan, tidak ada klaster sekolah mengingat semuanya sudah sembuh.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, menjelaskan ke-7 orang yang terpapar itu ada di 5 sekolah. Yaitu satu SMP negeri, satu SMP swasta, dua SD negeri, dan satu SD swasta. Tracking dan testing pun sudah dilakukan.

“Jadi itu di 5 sekolah, ada 7 orang. Guru dan siswa. Jadi satu kelas antara 1 atau 2 orang yang terpapar. Teman-temannya negatif semua, guru juga negatif semua. Dengan demikian ini bukan klaster sekolah,” kata Gunawan.

Karena itu Gunawan memastikan, PTM di Kota Semarang terkendali. Namun, ia tetap mengingatkan kepada siswa dan guru agar selalu menjaga protokol kesehatan. “Kita selalu sampaikan pada masyarakat, kalau ada siswa dan guru kurang enak badan agar tidak masuk dulu,” pesan Gunawan.

DPRD Minta Jangan Hentikan PTM

Meskipun sejumlah sekolah yang menerapkan PTM, nyata telah memunculkan klaster baru Covid-19. Akan tetapi, kalangan DPRD Jawa
Tengah meminta, agar munculnya klaster sekolah jangan mempengaruhi kebijakan secara menyeluruh untuk menghentikan PTM di Jateng.

Sebab, bagaimanapun anak-anak harus tetap mendapatkan pendidikan secara tatap muka, supaya proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal. “Jangan sampai gara-gara ada klaster di beberapa sekolah, kemudian semua daerah kembali daring. Kebijakan yang diambil harus secara menyeluruh,” tegas Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Muh Zen.

Ia menambahkan, jangan sampai anak-anak dan dunia pendidikan selalu dipersalahkan. Dengan kembali menutup sekolah dan belajar secara daring, bukan sebuah solusi tepat untuk mengatasi persoalan pendidikan dan kesehatan anak-anak. “Karena mereka, justru di luar malah tidak bisa terkontrol keluarga dan sekolah,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta, penanganan kasus Covid-19 di lingkungan pendidikan tidak sampai kembali mengganggu mental anak-anak. Dimana saat ini kondisinya mulai bersemangat kembali PTM, bertemu guru, dan teman-temannya.  “Sebagaimana sektor lain, juga tetap jalan jika ada yang positif. Jadi, jangan sampai disamaratakan,” katanya.

Zen berpendapat, cukup sekolah yang ditemukan kasus positif saja dilakukan isolasi. Apalagi hasil penelusurannya, kasus yang ditemukan tanpa gejala alias tidak sampai sakit parah. Presiden Joko Widodo, juga sudah menyampaikan agar masyarakat mulai siap hidup berdampingan dengan virus.

Sekolah yang menggelar PTM, juga sudah menjalankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Antara lain, mereka yang sakit dilarang berangkat. “Virus ini tidak kelihatan. Jadi, ya sudah, PTM tetap jalan dan prokes ditingkatkan lagi,” tambahnya.

Terkait tes antigen atau PCR yang akan dilakukan di sekolah, semestinya tidak hanya digencarkan di lembaga pendidikan. Sebab, semua sektor saat ini sudah aktif seperti mal, pasar, pabrik, maupun perkantoran. Hanya saja, pihaknya meminta pemerintah lebih memaksimalkan vaksin bagi anak-anak sekolah.

“Jika anak-anak mendapatkan vaksin, tentu akan mempermudah bagi mereka untuk bersekolah secara tatap muka, dan bisa mengantisipasi klaster baru,” katanya.

Temuan kasus Covid-19 oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, sebutnya, harus diantisipasi dan dicegah sebaik mungkin. Salah satunya adalah rutin melakukan skrining kepada siswa maupun guru agar tidak terjadi penyebaran atau klaster sekolah.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, juga mendorong Dinkes melakukan skrining secara rutin. Selain itu, Dinas Pendidikan (Disdik) juga harus melakukan evaluasi rutin terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang dilakukan di SD ataupun SMP.

“Evaluasi harus terus dilakukan. Skrining PCR rutin juga wajib agar tidak terjadi kasus serupa (klaster sekolah) seperti di daerah lain. Disdik dan Dinkes harus rutin melakukan evaluasi,” katanya.

Diakui Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang, ada temuan kasus di tiga SD. Namun ia menegaskan, jika kasus tersebut tidak bisa dibilang klaster sekolah, karena hasil tracing kontak erat tidak ditemukan lagi yang terpapar.

“Memang ada laporan tiga SD yang kedapatan satu orang siswa dan satu gurunya terpapar. Sudah dilakukan langkah preventif dengan menyetop PTM dan dilakukan tracing. Alhamdulillah, bukan klaster sekolah,” ucapnya. Hendi menyebut, penularan sangat dimungkinkan terjadi di luar aktivitas sekolah.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, meminta agar kasus serupa tidak terulang, seluruh Kepala Daerah di Jawa Tengah harus memantau pelaksanaan PTM di wilayahnya masing-masing. Dia mengingatkan, PTM yang digelar tanpa izin wajib dibubarkan.

“Yang nggak lapor, bubarkan. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Seluruh sekolah baik negeri maupun swasta, siapapun yang menggelar PTM tolong laporkan agar kami bisa melakukan pengecekan sejak awal,” ujarnya.

Dia juga meminta agar dilakukan random test untuk mengetahui apakah ada yang terpapar Covid-19 atau tidak. “Saya minta segera dilakukan random tes dalam waktu-waktu tertentu. Agar kita bisa mengetahui kondisinya,” pungkas Ganjar.

Pada bagian lain, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, menyebut Pemprov Jawa Tengah mewacanakan penggunaan dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi untuk lingkungan sekolah dan pondok pesantren (Ponpes) guna mencegah munculnya klaster sekolah.

“Kita mendorong ke sana. Tapi memang perlu strategi, mengingat belum semua santri memakai gawai. Namun untuk tamu Ponpes serta santri yang tinggal di luar (santri kalong) bisa menggunakan aplikasi tersebut,” tuturnya

Apabila hal itu dapat diterapkan, kelak tidak menutup kemungkinan sekolah di Jawa Tengah juga menggunakan aplikasi serupa. “Jadi jika nanti sekolah bisa menerapkan aplikasi, maka harus menggunakan,” jelasnya.

Dengan demikian kelak akan bisa dikontrol berapa jumlah pelajar yang berangkat PTM, apakah melebihi kuota yang ditentukan atau tidak. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada para santri untuk mengunduh sertifikat vaksinasi lewat aplikasi PeduliLindungi.***

Tinggalkan Komentar