Home Lapsus Tidak Ada Klaster Sekolah Selama PTM di Surabaya

Tidak Ada Klaster Sekolah Selama PTM di Surabaya

oleh Akbar Surya

Salah seorang guru SDN Simomulyo Surabaya, Mursy Hadi Putri, usai pembelajaran secara Vicon.

FAKTUAL-INDONESIA: Bukan tanpa alasan bila para guru dan ortang tua murid di Jawa Timur berharap porsi pembelajaran tatap muka (PTM) semakin ditingkatkan. Jumlah kasus Covid-19 yang terus menurun, menjadi bahan pertimbangan meski Gubernur Jatim Khofifah Indar Paransa hanya mensyaratkan satuan pendidikan di daerah dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 3 dan 2 saja yang boleh memulai pembelajaran tatap muka.

Mengacu Inmendagri No 35 tahun 2021, zona aglomerasi Surabaya Raya seperti Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan hingga Kabupaten dan Kota Mojokerto, yang sudah di level 3, dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk SMA/SMK bisa melakukan belajar tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50%. Sedangkan SLB maksimal 62% sampai dengan 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, PTM yang sudah hampir sebulan digelar di wilayahnya, tidak memunculkan klaster sekolah. Sehingga siswa yang mengikuti PTM sebetulnya bisa ditambah dari yang awalnya 25 persen menjadi 50 persen. “Dari dulu sebetulnya boleh (50 persen), cuma kita jalankan 25 persen. Mau jadi 50 persen silakan, tapi tergantung kesiapan sekolahnya,” ujarnya.

Berdasar surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, apabila ada siswa yang positif Covid-19, harus dilakukan penghentian PTM sementara di satuan pendidikan yang bersangkutan. Tapi hingga kini, sudah 138 sekolah dasar di Surabaya yang mengikuti PTM dan SMP 101 sekolah, tapi belum ada yang diberhentikan pelaksanaan PTM-nya.

Untuk memberikan rasa aman bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, Pemkot Surabaya rutin melakukan asesmen atau evaluasi setiap harinya kepada sekolah yang menggelar PTM. Termasuk sekolah-sekolah yang akan menggelar PTM juga dilakukan asesmen. “Kita lakukan secara acak,” ujarnya.

Salah seorang guru sebuah sekolah dasar di kawasan Simomulyo Surabaya, Mursy Hadi Putri berharap Covid-19 bisa segera menghilang, agar dirinya bisa bertemu dengan anak-anak didiknya secara normal. “Sekarang ini, guru kelas 6 harus mengajar dua kali, sekali tatap muka lalu lanjut mengajar anak-anak yang di rumah secara daring,” ujarnya.

Tanggungjawab para guru kelas tetap harus dilakukan meski sesuai ketentuan, kapasitas sekolah harus dibatasi. Imbas ketentuan tentang 25 persen kapasitas, para guru kelas enam di tempatnya bekerja hanya mengajar 8 siswa dari total kapasitas orang 32 siswa perkelasnya.

Harapan agar segera muncul kebijakan penambahan kapasitas PTM dilatarbelakangi ketersediaan ponsel para siswa. Di wilayah Simomulyo yang mayoritas berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah, tidak semua siswa memilik ponsel yang bisa digunakan untuk video conference (vicon). “Saya yang mengajar kelas 2, setiap hari hanya bertemu 6-8 orang yang itu-itu saja lewat vicon, padahal muridnya 30 anak lebih,” ujarnya.

Kendalanya kata dia soal perangkat telekomunikasi. Ada yang tidak punya uang untuk membeli paket data, dan banyak juga yang tidak bisa ikut vicon karena ponselnya dibawa orangtuanya untuk bekerja. Ada juga yang punya hape rumah, tapi tidak bisa digunakan untuk vicon karena terlalu jadul.

Mursy tidak bisa membayangkan bagaimana kualitas pendidikan para siswa di masa depan, dengan kondisi pembelajaran seperti sekarang ini. Padahal, saat ini sudah tidak ada lagi istilah WFH. Para guru tetap harus berangkat ke sekolah lepas dari soal berapa banyak murid yang akan diajar secara offline maupun online.

Meski demikian, Mursy bisa memaklumi kebijakan pemerintah yang diterapkan sangat berhati-hati ini. Apalagi di sekolah tempatnya mengajar juga ada beberapa guru yang pernah dinyatakan positif Covid-19. “Sekarang sudah normal, para guru semua sudah divaksin dan anak-anak yang berusia diatas 12 tahun juga sudah divaksin, jadi lebih aman,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Timur dr Sjamsul Arief MARS SpA(K) meminta pihak sekolah untuk betul-betul memantau kondisi anak-anak dan guru selama PTM. Jika ditemukan anak dengan kondisi fisik kurang prima, tim mitigasi sekolah wajib segera bertindak. “Jangan sampai menunda-nunda (testing, tracing). Ini langkah antisipasi secara dini,” ujarnya.

Jika ditemukan kasus positif, harus segera dlakukan tracing ke semua warga sekolah, dicari riwayat kontak untuk dilakukan tracing. Dan yang lebih penting lagi, kalau ada kasus positif, sekolah harus segera ditutup, tidak boleh ada PTM untuk mencegah kasus yang lebih banyak,” ujarnya.

Sementara Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto menyatakan sudah rutin melakukan evaluasi sejak PTM dimulai awal September lalu. Sejauh ini, semua sekolah-sekolah yang PTM itu sudah mematuhi protokol kesehatan (prokes) ketat dan disiplin oleh siswa, guru, hingga tenaga kependidikan lainnya.

Semua jenjang mulai SD maupun SMP, kat adia, sudah berjalan sesuai standard operating procedure (SOP) yang telah ditentukan. Di antaranya, ketika siswa mulai berangkat ke sekolah, masuk sekolah, selama kegiatan belajar-mengajar, hingga pulang sekolah.

Mereka yang hendak berangkat ke sekolah, harus dalam kondisi fit. Tidak memiliki keluhan sakit seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga sesak napas. Siswa juga diminta membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Termasuk alat perlengkapan makan.

Saat di sekolah, mereka tidak bertukar tempat makanan. Itu dilakukan untuk mencegah kemungkinan penularan virus. Selama di sekolah siswa juga diminta tidak melepas masker. Juga rutin mencuci tangan dengan sabun yang disiapkan di wastafel

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo menjelaskan, dari 984 sekolah SD SMP baik negeri dan swasta yang ada di Surabaya, hanya 227 yang boleh menggelar PTM. Jumlah itu terdiri dari 138 SD dan 89 SMP.

Pihaknya juga sudah menyiapkan SOP bila ada kasus Covid-19 di sekolah. Siswa yang terpapar misalnya, akan dirawat sesuai jenis kasusnya, untuk menentukan apakah cukup dengan isolasi mandiri atau dikarantina di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Juga akan dilakukan tracing untuk siswa yang kontak erat.

Untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, pihaknya juga membutuhkan dukungan para orang tua murid. “Setiap hari ketika akan PTM, daftar hadir sesuai persetujuan orang tua mutlak diterapkan. Para guru dan tenaga kependidikan yang belum vaksin juga tidak diperkenankan datang ke sekolah,” ujarnya***

Tinggalkan Komentar