Bongkar Kesemrawutan BST, Kades di Klaten Diundang Jadi Pembicara Nasional

Kades Tijayan Joko Laksono. (Istimewa)

FAKTUALid – Menjadi terkenal tentu idaman setiap orang. Tapi bagi Joko Laksono, Kepala Desa Tijayan, Kabupaten Klaten, mendadak terkenal malah membingungkan dirinya. Ia sungguh tak pernah menyangka bakal ngetop dan kerap diundang jadi pembicara tingkat nasional.

Betapa tidak? Joko hanyalah seorang Kades, tapi sekarang ia bisa mengisi acara selevel Kementerian. Nama Joko Laksono, memang sempat viral semenjak video ngobrol gayeng bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam acara Rembug Desa diupload ke media sosial.

Dalam obrolan itu, Joko dengan berani dan tegas mengkritik pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial tunai yang tidak tepat sasaran. Segala uneg-unegnya ia tumpahkan kepada Ganjar.

“Bansos itu bikin pusing, saya mau curhat, Pak. Saya mau jujur, tidak peduli nanti dimarahi sama Bu Mensos Tri Rismaharini,” katanya saat Rembug Desa.

Saat itu, Joko mengatakan banyak warga di desanya yang kaya-raya justru mendapatkan bantuan. Sementara yang miskin, malah dilewatkan. Padahal, data penerima bantuan sudah diusulkan dan sudah dilakukan validasi dan verifikasi. Tapi ternyata yang muncul namanya tetap sama.

“Jadi semenjak video saya viral, saya kerap diundang jadi pembicara untuk membahas soal bantuan sosial. Ada dari Kementerian Sosial, dari program PKH, Dinsos Kabupaten, Dinsos Provinsi dan lainnya. Nggak nyangka saya, kenapa jadi terkenal seperti ini,” ucapnya.

Namun Joko menegaskan, dirinya tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Sebagai Kades, ia hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di lapangan.

“Yang jelas saya hanya ingin menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Kan memang data BST banyak yang tidak sesuai. Ya saya harus berani bicara. Yang benar harus begitu,” imbuhnya.

Sebagai Kades, Joko paham betul bahwa data bansos memang semrawut. Di desanya saja, ada seorang PNS yang mendapatkan bantuan. Padahal PNS itu sudah kaya dan tidak membutuhkan.

“Total ada lima orang yang tidak seharusnya dapat bantuan di desa saya, malah dapat. Itu satu desa. Bayangkan kalau 7.809 desa se Jateng, total ada berapa,” tegasnya.

Saat diundang jadi pembicara di Kementerian Sosial, Joko menyampaikan terkait pentingnya validasi dan verifikasi data penerima bantuan. Dengan pengalaman dan fakta yang ada di lapangan, Joko mengingatkan bahwa validasi dan verifikasi penting dilakukan.

“Dan mereka (Kemensos) mengakui juga. Mereka berjanji akan memperbaiki dan meluncurkan hasil verivikasi dan validasi data pada 16 Agustus 2021. Kita tunggu saja, apakah datanya sudah berubah atau belum,” jelasnya.

Joko merasa senang karena Kemensos mau berbenah usai videonya viral di dunia maya. Ia menegaskan, pemerintah pusat harus meniru program Rembug Desa yang digagas Ganjar Pranowo, untuk memperbaiki data tingkat nasional.

“Ke depan, model Rembug Desa ini hendaknya bisa dilakukan sampai tingkat pusat. Jadi persoalan Kades di bawah bisa disampaikan secara langsung, karena Kades yang paling tahu kondisi masyarakat sampai tingkat bawah. Pak Ganjar di Jateng sudah memulai, dan harusnya dicontoh pusat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membuat terobosan baru bernama Rembug Desa. Program ngobrol langsung dengan Kades ini dilakukan untuk melihat secara langsung penanganan pandemi di masyarakat level bawah. Rembug Desa juga digunakan untuk mendengarkan suara rakyat dan dimanfaatkan sebagai salah satu penentu kebijakan di daerah.***