Vaksin Nusantara: Ada yang ‘Alergi’ terhadap Temuan Anak Negeri

dr Terawan Agus Putranto saat memberi penjelasan tentang vaksin Nusantara di DPR. (Ist).

FAKTUALid – Corona virus disease (Covid)-19 telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa sejak Maret 2020. Kini sudah hampir satu setengah tahun virus yang tak terlihat secara kasat mata itu telah menghilangkan banyak nyawa penduduk Indonesia, dan juga telah menelan ribuan triliun uang Negara untuk menanganinya.

Perang dengan musuh yang tidak kelihatan itu memang sulit. Tapi dalam setiap peperangan pasti ada yang muncul sebagai pahlawan. Dalam hal ini, tentu saja pahlawan tidak dengan mengangkat senjata. Meskipun pahlawan itu adalah seorang TNI berpangkat Letnan Jenderal.

Dia adalah Lenjen TNI (Purn.) Prof Dr dr Terawan Agus Putranto Sp Radik, Msc, MPH. Di tengah pemerintah sibuk mengimpor vaksin dari Cina dan Inggris untuk memberikan vaksinasi kepada rakyat Indonesia, dr Terawan muncul dengan temuan vaksin Nusantara. Sebuah produk dalam negeri yang keampuhannya tidak boleh dipandang sebelah mata.

Hebatnya, di tengah pro-kontra atas vaksin nusantara, banyak pensiunan jenderal yang justru lebih tertarik disuntik dengan vaksin Nusantara. Ada apa ya? Kenapa bangsa ini seperti alergi dengan produk dalam negeri. Padahal soal kualitas, belum tentu kalah dengan produk impor.

Sang inisiator vaksin nusantara dr Terawan mengklaim bahwa vaksin berbasis sel dendritik ini buatan Indonesia. Ia membawa satu kotak berisi perangkat pembuat vaksin tersebut serta menjelaskan mekanisme pembuatan vaksin saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR beberapa waktu lalu. Ia menyatakan 90 persen lebih bahan produksi vaksin Nusantara ada dan dibuat di Indonesia. Hanya dua bahan yang dikatakannya berasal dari AS.

“Semuanya bahannya di Indonesia, ada beberapa yang dibuat di Amerika seperti larutan antigen protein harus impor dulu dan media diferensiasi masih impor. Karena memang belum sampai RnD untuk membuat itu,” jelas Terawan.

Hasil temuan dr Terawan lambat laun diakui oleh pemerintah. Bahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara terang-terangan mengatakan, pemerintah tidak akan selalu mengandalkan vaksin buatan luar negeri. Tapi ke depan pemerintah akan mengembangkan vaksin buatan dalam negeri.

“Pemerintah juga terus mendorong pengembangan vaksin nasional agar tidak hanya mengandalkan vaksin impor,” kata Wapres dalam acara Studium Generale Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surabaya melalui konferensi video dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).

Dia menambahkan, pengembangan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri saat ini telah ada dua macam, yaitu Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih. Pemerintah memasang target untuk segera memproduksi vaksin dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19.

Menurut Wapres, vaksinasi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, selain menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, pemerintah ingin membentuk kekebalan komunal atau herd immunity dengan melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap sedikitnya 70 persen dari total penduduk Indonesia.

Kendati pemerintah sudah mengakui temuan anak bangsa, toh banyak pihak yang tidak percaya terhadap vaksin Nusantara ciptaan dr Terawan. Termasuk Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito yang masih belum 100 persen mengakui temuan dr Terawan yang juga mantan Meteri Kesehatan tersebut.

Terhadap sikap BPOM, Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara mengaku bingung dengan respons lembaga pemerintah tersebut. Padahal, menurut dia, vaksin Nusantara ini adalah hasil penelitian anak bangsa yang diprakarsai oleh dr Terawan yang layak diapresiasi.

“Mengapa semua sekarang seperti alergi tidak mau membicarakan vaksin Nusantara,” kata Dewi.

Menurut dia, BPOM selaku pengawas atas proses penelitian hingga uji klinis vaksin Nusantara harus membuka semua surat keputusan mulai dari Kementerian terkait, BPOM hingga Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk memperjelas masalah ketidaksesuaian data penelitian.

“Saya minta perizinan awal dibagikan ke anggota, mulai dari SK Menteri kemudian BPOM, kemudian WHO jadi kita jelas, karena ini bukan suatu penelitian yang abal-abal, karena ini ada izinnya,” pinta Dewi.

Politisi Partai Golkar ini pun meminta pihak BPOM tidak menutup data, terkait proses penelitian vaksin Nusantara agar publik bisa mengetahui kejelasan dari proses tahapan penelitian vaksin tersebut.

“Kalau awalnya ini berizin, makanya cepat dibagikan ke anggota izinnya supaya kita jelas, mana yang benar persyaratannya apa, mana kurang dan mau dilengkapi ya kita lengkapi,” ucapnya.

Anggota Komisi IX DPR RI lainnya dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo juga menuding Kepala BPOM Penny K. Lukito tidak independen. Tudingan itu menyusul upaya perizinan uji klinis II vaksin nusantara yang alot.

Rahmad menganggap vaksin nusantara yang digagas dr Terawan Agus Putranto seolah dipersulit dalam prosesnya. Padahal hasil uji klinis fase I menunjukkan tidak ada efek samping serius yang terjadi terhadap para 30 relawan.

“BPOM tidak mungkin dipaksa, tidak boleh, dan UU mengatakan BPOM amanat rakyat untuk pengawasan obat. Hanya, kalau dari diskusi begono-begini dan temuan dari teman-teman kita saat rapat kerja di daerah, Semarang, bahwa ibu Kepala BPOM Penny K. Lukito tidak independen,” cecar Rahmad dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI.

Rahmad lantas membandingkan upaya pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi negara lain. Menurutnya lancar hingga hari ini, seperti perusahaan asal China, Sinovac hingga AstraZeneca dari Inggris.
Kata Rahmad, sudah sepatutnya negara mendorong upaya pengadaan vaksin hasil karya anak bangsa. Salah satunya vaksin Nusantara yang digagas dr Terawan. Rahmad lalu meminta agar BPOM bekerja secara serius dalam mengevaluasi dan memberikan perizinan uji klinis lanjutan untuk vaksin Nusantara.

“Jangan dibunuh dulu secara administrasi. Saya malah menduga pada ujungnya akan diberikan izin tapi setahun, tektokan, pingpong, begitu,” kata dia.

Rahmad mengaku tidak akan mendukung vaksin nusantara apabila dalam hasil uji klinis I yang menyasar aspek keamanan ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti lumpuh hingga kematian.
Namun setelah Komisi IX berkunjung dan melihat proses uji klinis I vaksin nusantara pada Februari lalu, dia menilai seharusnya dapat dilanjutkan untuk proses uji klinis II yang menyasar tingkat efikasi atau kemanjuran vaksin.

“Jadi, rekomendasi untuk Bu Penny, saya tidak dalam rangka untuk mendesak, tapi berikan persamaan,” pungkas Rahmad.

Sementara itu menanggapi berbagai pendapat itu, Penny menegaskan bahwa BPOM merupakan lembaga independen dan transparan yang akan mendukung pengadaan vaksin nusantara. Namun Penny juga menekankan bahwa seluruh proses pengembangan vaksin harus lolos tahapan yang berbasis ilmiah.

“BPOM akan transparan, kami tidak memiliki kepentingan untuk menutupi apapun. Tapi ini merupakan sebuah proses yang berbasis scientific,” ucap Penny. (berbagai sumber). ***