Ekonomi
Setelah Ditjen Pajak (DJP), Menkeu Purbaya Segera Rombak Besar-besaran Bea Cukai (DJBC)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa siap membuat kejutan drastis dengan melakukan perombakan besar-besaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah sebelumnya berjanji rombak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Foto : Istimewa)
FAKTUAL INDONESIA: Langkah bersih-bersih Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa demi mencegah kebocoran penerimaan negara terus bergulir.
Kini Menkeu Purbaya bakal membuat kejutan drastis di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Purbaya akan segera melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat DJBC.
Ini menjadi janji baru Purbaya setelah sebelumnya juga menyatakan bakal merombak besar-besaran struktur pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca Juga : Purbaya Sebut Juda Agung Calon Kuat Wakil Menteri Keuangan
Dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026), Purbaya mengemukakan, perombakan di DJBC itu mencakup kepala kantor wilayah hingga pejabat di lima pelabuhan besar. Sejumlah pejabat bahkan akan dinonaktifkan sementara sebagai bagian dari langkah tegas untuk memperbaiki kinerja institusi tersebut.
“Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis. Mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Jadi saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen. Di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya. Terus seluruh kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan,” kata Purbaya.
Menurut dia, langkah ini diperlukan agar Bea Cukai bekerja lebih serius dalam mencegah kebocoran penerimaan negara. Pergantian sejumlah pejabat menjadi bagian dari upaya memastikan target penerimaan perpajakan tahun ini dapat tercapai.
Baca Juga : Bebaskan Pajak Pemindahan Kapal Keruk ke Aceh, Menkeu Purbaya: Keterlauan untuk Bencana Dipajakin
“Ini message (pesan) untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja dengan lebih serius ke depan,” tuturnya.
Purbaya memandang sebenarnya sumber daya manusia di DJBC memiliki kemampuan yang mumpuni, namun masih perlu dorongan kuat agar kinerjanya optimal.
Menjawab pertanyaan terkait calon pengganti pejabat yang dirombak, Purbaya mengatakan rotasi bakal dilakukan di internal DJBC. Menurutnya, mendatangkan pejabat dari luar justru membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama.
“Ada (pejabat) yang lebih muda naik, ada yang saya tukar. Tapi kalau dari luar kan biasanya sih enggak tahu operasi Bea Cukai akan lebih lama. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja,” tambah Menkeu.
Selain DJBC, Purbaya juga menyinggung rencana perombakan di jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meski ia belum merinci lebih lanjut.
Baca Juga : Purbaya Kesal, Soroti Dugaan Penghindaran Pajak Sejumlah Perusahaan Asal China di Indonesia
Rombak Pejabat Pajak
Sebelumnya, tidak berselang sepekan, Menkeu Purbaya berjanji melakukan merombak besar-besaran struktur pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam waktu dekat.
Sinyal perombakan tersebut, seperti dilansir bisnis.com, disampaikan Purbaya usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara pada Kamis (22/1/2026). Dia menegaskan bahwa pelantikan hari ini hanyalah permulaan dari gelombang mutasi yang lebih besar.
“Ini bukan yang terakhir. Kita akan lakukan dalam 1—2 bulan ini yang lebih ramai lagi, yang lebih besar-besar lagi,” ungkap Purbaya di hadapan jajarannya.
Bendahara negara itu menjelaskan bahwa langkah strategis ini tidak semata-mata didasari oleh temuan indikasi penyelewengan. Lebih dari itu, perombakan ditujukan untuk membenahi inefisiensi kinerja di tubuh otoritas fiskal.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh menunjukkan adanya sejumlah target dan pekerjaan rumah yang tidak terakomodasi dengan baik oleh pejabat petahana.
Baca Juga : Rupiah Melemah Tertekan Sentimen Eksternal, IHSG Menguat Memburu Target Purbaya Level 10.000
Dalam rencana perombakan tersebut, Purbaya juga menekankan penerapan prinsip tanggung jawab berjenjang. Dia mengaku tidak segan untuk mencopot pejabat setingkat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) apabila terbukti gagal mengawasi integritas bawahannya.
Purbaya menyoroti sejumlah kasus hukum yang menjerat pegawai pajak di level bawah hingga kementerian. Baginya, atasan yang membiarkan penyimpangan, baik terlibat atau abai, harus ikut menanggung konsekuensi.
“Jadi, saya ingin kita ambil langkah-langkah strategis sampai ke level Kanwil, kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain, mungkin juga Bea Cukai sekaligus,” kata Purbaya.
Ancaman sanksi yang disiapkan bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan pun terbilang berat, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil (3T) hingga pemberhentian tidak hormat. ***














