Connect with us

Ekonomi

Harga Beras Melambung, Petani Tetap Terjerumus

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

FAKTUAL INDONESIA: Di tengah-tengah karut marutnya pelaksanaan pemilahan umum (Pemilu) tahun 2024, rakyat menjerit dengan naiknya harga beras secara gila-gilaan. Sudah naik dengan harga yang mencapai rekor tertinggi, beras juga amat terbatas kalau tidak ingin disebutkan sulit untuk didapatkan. Tidak mengherankan bila rakyat di berbagai daerah di Tanah Air rela mengantre panjang untuk mendapatkan emas putih ini.

Pemilu dan beras adalah hak rakyat dalam konteks berbeda. Pemilu menjadi wahana rakyat untuk menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin negara ini dan wakilnya yang duduk di lembaga legislatif. Sedangkan beras merupakan hak rakyat atas pangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dua kebutuhan rakyat itu saat ini tidak mampu dipenuhi dengan baik oleh penguasa yang lima tahun lalu dipilih oleh rakyat dan diberi mandat mengelola negara ini demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo bukan saja abai namun gagal melaksanakan mandat rakyat. Gagalnya Pemilu dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur dan adil mencerminkan penguasa di bawah pimpinan Jokowi tidak menghormati rakyat dalam berdemokrasi. Mahalnya dan langkanya beras yang hadir saat pesta demokrasi belum berakhir menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyat.

Advertisement

Yang memiriskan lagi, pemerintah seperti mengelak dari tanggung jawab penting itu. Berbagai alasan dan dalih dikemukakan untuk menutupi ketidakberesan dalam mengatur pemerintahan. Sudah begitu para penguasa justru lebih sibuk menari mengurus dan mengamankan posisi di atas penderitaan rakyat.

Ironi memang seperti ditunjukkan oleh waktu. Pemilu karut marut dengan adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan masif sehingga menggelindingkan wacana hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wacana ini mengemuka akibat kepercayaan begitu merosot terhadap Mahkamah Konstitusi sejak lahirnya keputusan diwarnai pelanggaran etik yang meloloskan pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Secara bersamaan harga-harga kebutuhan pokok melambung. Terutama beras yang naik mencapai Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Menurut pedagang pasar dan pengamat pertanian kenaikan harga beras yang terjadi sejak empat bulan terakhir itu  adalah yang “tertinggi dalam sejarah”. Sudah begitu persediaan beras juga tipis sehingga masyarakat rela antre panjang dan berebut untuk mendapatkannya.

Kepadatan antrean terjadi di Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat,  Kota Tebing Tinggi, Sumtara Utara, Kota Jambi, Serang, Cilegon Banten, Kabupaten Purworejo, Pekalongan Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini mengingatkan antri beras tahun 1965 lalu. Berarti pemerintahan saat ini yang punya misi tinggal landas justru mundur lagi ke tahun 1965. Padahal pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia berkibar dengan swasembada beras.

Begitu memilukan cerita yang mewarnai upaya warga untuk mendapatkan beras setelah pelaksanaan Pemilu. Bukan saja rela antre berjam-jam hingga ada yang pingsan namun juga harus berebutan untuk bisa membawa pulang beras dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Bahkan ada yang harus pulang dengan tangan kosong meskipun sudah antre panjang berjam-jam.

Advertisement

Mungkin itu masih lebih baik dari nasib tragis yang menimpa warga di Desa Legokclile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Tiga bocah di desa tenggelam di sungai tak jauh dari rumahnya, Jumat (23/2/2024), setelah ditinggal orangtuanya mengantre beras bantuan di balai desa. Satu bocah ditemukan tewas, satu selamat dan seorang bocah lainnya masih dalam pencarian.

Jor-joran Bansos Pemilu

Mengutip laporan BBC News Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan harga beras meroket gara-gara adanya perubahan iklim yang membuat sejumlah wilayah harus mengalami gagal panen. Kata Jokowi, kondisi ini hampir terjadi di seluruh negara di dunia.

Tapi sejumlah pengamat menilai pernyataan tersebut tak sepenuhnya benar. Sebab di negara lain seperti Thailand dan Vietnam tak mengalami kekurangan beras.

Koordinator Koalisi Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah menilai ada faktor lain yang turut mengerek kenaikan harga beras yakni kebijakan pemerintah yang jor-joran menggelontorkan bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye kemarin.

Advertisement

“Implementasi dari kemarin jor-joran bansos juga berpengaruh. Sebagian ada yang ditarik ke premium untuk dicampur dengan beras medium untuk dijadikan bansos,” jelasnya kepada BBC News Indonesia.

“Situasi ini yang memicu harga naik dan [beras] premium jadi langka di pasaran,” sambung Said sambil menambahkan bahwa cadangan beras pemerintah juga disebut tak cukup banyak di akhir tahun.

Jor-joran bansos ini begitu tinggi sampai Jokowi juga ikut membagi-bagikan bukan saja saat berkunjung ke daerah namun juga dilakukan di depan Istana bersama para menteri andalannya.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini bisa jadi akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan.

“Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Padahal sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri di mana kebutuhan akan bahan pokok meningkat,” kata Netty seperti dilansir Parlementaria di Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Advertisement

Netty tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.

“Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukanlah faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal. Kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka,” katanya.

“Bansos jor-joran ini tidak urgen sebagaimana zaman Covid-19. Anehnya lagi, bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanggulangan dengan aksi nyata daripada sibuk klarifikasi soal bansos dan kelangkaan beras.

“Tanggung jawab negara untuk menyediakan bahan pangan murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Segera atasi kelangkaan dan kemahalan ini dengan cara-cara efektif, seperti operasi pasar dan kontrol distribusi. Pastikan tidak ada kelompok yang bermain di air keruh, misalnya, adanya penimbunan guna mengeruk keuntungan,” tandasnya.

Advertisement

Anomali Negara Agraris

Menghadapi kondisi yang memprihatinkan dalam mengurus masalah kebutuhan pokok rakyat itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia berpotensi impor beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia berpotensi impor beras hingga 5 juta ton pada 2024. Rencana ini muncul lantaran adanya tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.

Meningkatnya permintaan akan pangan pascapandemi COVID-19, menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global. Hal ini juga dapat berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia.

Namun rencana itu mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPR RI sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.

Advertisement

Apalagi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kerap mengimpor beras sepanjang tahun 2014-2023. Terbesar, Pemerintah Indonesia memutuskan impor beras sebesar 3,06 juta ton pada tahun 2023.

Anggota Komisi IV DPR Slamet menegaskan rencana impor beras bukan merupakan langkah antisipatif. Dibandingkan mengusahakan kesejahteraan, Pemerintah Indonesia malah akan semakin menjerumuskan para Petani Indonesia dalam jurang kemiskinan.

Dibandingkan impor beras, dirinya mendorong Pemerintah Indonesia berupaya berbenah diri. Satu di antaranya adalah mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional.

“Ini memprihatinkan. Impor ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi,” ungkap Slamet seperti dilansir Parlementaria.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia adalah para petani. Ia menegaskan ketika musim panen seharusnya Pemerintah Indonesia menyerap hasil panen, bukan malah mengutamakan impor. Jika dibiarkan, harga gabah yang dihasilkan para petani akan konsisten anjlok akibat impor beras.

Advertisement

Turut menegaskan, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia berulang kali juga mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian untuk memperbaiki data beras stok nasional. Baginya, data ini vital untuk mengukur kebutuhan dan kekuatan pasokan beras yang diperoleh.

Tanpa usaha perbaikan ini, baginya, Pemerintah Indonesia telah abai soal kedaulatan pangan negara. Sebab itu, ia konsisten mendorong upaya perbaikan data stok beras nasional.

Begitulah beras teras menguak ironi pembangunan yang terjadi dalam jaman pemerintahan Jokowi. Di saat berbagai proyek megah jalan tol dan pembangunan Ibukota baru dilaksanakan, kerapuhan justru menimpa para petani di negeri agraris ini. Petani sebagai tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia tetap terjerumus dalam kemiskinan meskipun harga beras melambung.

Makin terpukul lagi bila mengingat catatan BPS tentang asal impor beras pada Januari 2024 yakni Thailand mencapai 53,53 persen dari total impor atau 237.64 ribu ton, Pakistan dengan jumlah 129,78 ribu ton atau 29,24 persen, Myanmar sebanyak 41,64 ribu ton atau 9,38 persen dari total impor, dan Vietnam sebanyak 32,34 ribu ton atau 7,29 persen. Lalu terakhir dari negara lainnnya sebanyak 2,51 ribu ton atau 0,57 persen.

Kini Indonesia bukan tertinggal dari Thailand dan Vietnam saja dalam mengurus para petani. Dampaknya, soal beras Indonesia juga sudah dilewati Pakistan dan Myanmar.

Advertisement

Anomali bagi sebuah negara agraris yang memiliki tanah luas dan subur. Diakui atau tidak, sudah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan potensi besar pertanian yang dimiliki Indonesia. Salah urus yang tidak pantas dilanjutkan sehingga perlu perubahan yang signifikan. ***

  • Gungde Ariwangsa SH – Ketua Siwo PWI Pusat 2018 sd 2023, wartawan Faktual Indonesia, suarakarya.id, Ketua Pembina IPO 

Lanjutkan Membaca
Advertisement