Connect with us

News

Ketua DPR: Pemerintah Harus Pastikan Ketersediaan Solar di Masyarakat

Diterbitkan

pada

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Seiring dengan naiknya harga solar, pemerintah harus memastikan ketersediaan solar di masyarakat agar tidak terjadi gejolak. Pasokan solar harus tercukupi agar tidak menghambat distribusi logistik saat lebaran dan Idul Fitri.

Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI Puan Maharani, menyikapi naiknya harga solar di SPBU.

“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadhan, sehingga krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Dia meminta Pemerintah segera mencari jalan keluar masalah krisis solar bersubsidi, karena berpotensi memicu permasalahan di berbagai daerah. Persoalan krisis solar itu dapat mengganggu distribusi logistik dan menimbulkan kerugian bagi petani karena hasil tanamnya sulit didistribusikan.

Sejalan dengan rapat Komisi VII DPR dan Pemerintah, dia mengatakan perlu ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Advertisement

Dia memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi akibat pandemi COVID-19. Namun, menurutnya, peningkatan permintaan biosolar itu disebabkan oleh faktor pemulihan ekonomi.
“Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadhan,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi karena kebocoran dan penyalahgunaannya harus dihindari. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi tersebut.

“Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,” tegasnya.

Katanya, Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkan biosolar.

Dia juga meminta pihak-pihak berwenang untuk bersikap tegas karena krisis biosolar bersubsidi dapat memengaruhi pemulihan ekonomi apabila tidak segera diatasi. ***

Advertisement

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement