Satu Tahun MBG: Menko Muhaimin Soroti Pentingnya Pemberdayaan Petani, Peternak, dan Pelaku Usaha Lokal

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar Dalam kegiatan ‘Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat’ di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Kemenko PM)

FAKTUAL INDONESIA: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar mengharapkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal menjadi bagian utama dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kegiatan ‘Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat’ di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Kamis (16/4/2026), Menko Muhaimin menekankan pentingnya pemberdayaan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong agar pelaku usaha di desa dapat tumbuh dan berkembang.

“Kita ingin para petani, peternak, dan pedagang lokal menjadi bagian utama dari rantai pasok program ini, sehingga mereka mampu berdiri secara mandiri dan berkelanjutan,” kata Muhaimin seperti dilansir laman Kemenko PM.

Muhaimin menegaskan bahwa Program MBG telah berkembang menjadi penggerak utama ekosistem ekonomi, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekosistem tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal, termasuk memberdayakan petani, peternak, dan pelaku usaha di daerah.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru di Indonesia. Saat ini, jumlah pengusaha nasional masih jauh dari target ideal, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Muhaimin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk memperkuat kolaborasi dan bergerak dalam satu arah guna menjaga ketahanan rantai pasok, memperkuat pelaku usaha lokal, serta memanfaatkan data secara presisi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

“Oleh karena itu, mari kita terus bagaimana memastikan program makan bergizi gratis itu tumbuh menjadi kekuatan pemberdayaan yang berkelanjutan,” jelas Muhaimin.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan berbagai sektor.

“Tentu lapangan kerja baru adalah komitmen dari pemberdayaan yang harus tumbuh di berbagai program kerja,” ujarnya.

Dukungan Investasi Signifikan

Muhaimin menilai keberhasilan percepatan program MBG tidak terlepas dari dukungan investasi yang signifikan. Dengan nilai investasi yang mencapai puluhan triliun rupiah, kolaborasi antara pemerintah dan sektor publik dinilai mampu mempercepat implementasi program sekaligus memperluas dampaknya.

“Investasi inilah yang akan menggerakkan ekonomi sekaligus menumbuhkan pendapatan masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Muhaimin juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa aliran anggaran program MBG dapat menjadi siklus ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Kepala daerah diharapkan mampu mengelola potensi lokal, mulai dari produksi hingga distribusi, agar melibatkan pelaku usaha setempat.

“Kata kuncinya adalah kepala daerah. Bagaimana agar uang BGN yang masuk ke daerah itu menciptakan siklus ekonomi di daerah tersebut. Karena bergantung kepada kepala daerah dalam mengelola masukan-masukan dan produksi,“ ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi simpul penting dalam membangun ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir. SPPG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

“SPPG menjadi kekuatan baru yang bisa menjadi avenger dari seluruh proses ekonomi yang berlangsung di tanah air ini. Ekosistem SPPG dari hilir ke hulu harus menghasilkan peluang ekonomi masyarakat lokal dan tentu tidak hanya bergantung kepada BGN, tetapi bergantung kepada pemerintah dan kepala daerah,” ucap Menko Muhaimin.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan MBG, pemerintah akan terus melakukan peningkatan kualitas program, baik dari sisi pelaksanaan maupun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fokus ke depan diarahkan pada penguatan pemberdayaan jangka menengah dan panjang, termasuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru di Indonesia.

Terakhir, Menko Muhaimin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung keberlanjutan program MBG.

Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah optimistis dapat membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata dari desa hingga tingkat nasional.

Gerakkan Ekonomi Masyarakat

Menko PM Muhaimin menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian program MBG yang dinilai berjalan sukses dan terus mengalami perbaikan.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi strategis bangsa, bahwa bukan sekedar komitmen kita kepada generasi muda yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga berdampak ekonomi secara nyata,” katanya.

Program ini menjadi bentuk nyata politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, di mana setiap belanja negara diarahkan untuk memberikan dampak langsung dan merata.

“Politik anggaran inilah salah satu yang menjadi komitmen presiden Prabowo, menggeser orientasi cara kerja pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Politik anggaran yang berdampak langsung sangatlah tepat melalui program MBG ini, di mana tidak sedikit yang mendapatkan manfaat,” ucapnya.

Capaian ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari UMKM, petani, peternak, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), semakin meningkat seiring dengan kebutuhan rantai pasok program.

Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau sedikitnya 65,2 juta penerima manfaat dengan melibatkan lebih dari 46 ribu UMKM, serta menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja.

Berbagai dampak positif yang telah tercatat antara lain peningkatan sektor pertanian melalui penyerapan hasil produksi, stabilisasi harga produk tani, penurunan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan konsumsi gizi anak, kepastian pendapatan bagi petani, serta kontribusi terhadap penurunan angka pengangguran.

“Sehingga tidak hanya memberikan gizi, namun juga menggerakkan ekonomi untuk masyarakat secara luas. Ini kita menyaksikan program MBG berjalan mulai efektif, melibatkan banyak UMKM, tenaga kerja terus-menerus bertambah dalam pelaksanaan SPPG ini,” jelasnya.

“Sehingga kita melihat dampak nyata, pertumbuhan ekonomi akan terus kita dorong dari program ini,” sambungnya.

Program MBG juga memberikan kontribusi nyata dalam menekan beban pengeluaran rumah tangga serta meningkatkan asupan gizi anak. Hal ini menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, peran pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program. Menko PM mendorong kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal agar perputaran anggaran MBG dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di daerah masing-masing.

“Untuk itu kepada semuanya, dan khususnya pemerintah daerah, mari kita terus lanjutkan kolaborasi bergerak dalam satu arah. Menjaga ketahanan rantai pasok, memperkuat pelaku usaha lokal, serta menggunakan data secara presisi dalam menanggulangi kemiskinan dan menghasilkan kualitas ekonomi masyarakat kita,” tegasnya.

Avenger Perputaran Ekonomi

Dalam bagian lain Muhaimin menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berkembang menjadi kekuatan baru dalam menggerakkan ekosistem ekonomi nasional melalui Program MBG.

Keberadaan SPPG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan gizi, tetapi juga menjadi simpul strategis dalam membangun ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir yang mampu menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal.

“SPPG menjadi kekuatan baru yang bisa menjadi avenger dari seluruh proses ekonomi yang berlangsung di tanah air ini,” ujar Muhaimin.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pengembangan ekosistem tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal, termasuk memberdayakan petani, peternak, dan pelaku usaha di daerah.

Melalui penguatan peran SPPG dalam Program MBG, pemerintah optimistis dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif, memperkuat kemandirian masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. ***