Pangkas Birokrasi Berbelit Sektor Pertanian, Prabowo Tegaskan Tidak Boleh Lagi Ada Korupsi dari Pusat – Desa

Presiden Prabowo Subianto menyapa para wartawan pada acara Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi padi, dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025). (BPMI Setpres/Cahyo)

FAKTUAL INDONESIA: Saat Panen Raya Nasional yang digelar serentak di 14 provinsi sentra produksi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian. Selain itu Presiden Prabowo juga berkomitmen menyalurkan manfaat anggaran negara secara langsung kepada rakyat, khususnya petani.

“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya saat Panen Raya Nasional yang dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

Baca Juga : Presiden Prabowo Lanjut ke Bali usai dari Merauke, Pantau Perkembangan Pertanian

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.

Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya.

Prabowo pun mengajak seluruh kepala daerah dan jajaran pemerintah untuk bekerja sepenuh hati melayani rakyat. “Berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi dari cinta rakyat kepada pemimpinnya,” pungkas Presiden.

Baca Juga : Bencana Negeriku: 50 Ha Lahan Pertanian Rusak, Jalan Nasional Padang-Bukittinggi Putus

Dalam laporannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemangkasan jalur perizinan dan distribusi pupuk menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh para petani.

“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan. ***