Bencana Banjir dan Longor Pessel Sumbar, Basarnas Padang Perpanjang Operasi Pencarian Korban

Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat membuat pemerintah memberlakukan status tanggap darurat

FAKTUAL INDONESIA: Bencana alam banjir bandang dan longsor yang menuntut korban meninggal dan hilang serta rusaknya rumah dan fasilitas umum di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat terus membuat pemerintah dan masyarakat siaga.

Pihak Pemerintah Daerah Pessel sudah menetapkan status tanggap darurat hingga 21 Maret 2024.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Padang, Sumatra Barat (Sumbar) atau yang biasa dikenal Basarnas memperpanjang waktu operasi pencarian korban hingga Sabtu (16/3/2024).

“Operasi pencarian serta penyelamatan di Kabupaten Pesisir Selatan diperpanjang karena masih ada korban yang belum ditemukan,” kata Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik di Padang, Rabu.

Ia mengatakan operasi pencarian korban itu diperpanjang setelah adanya permintaan dari Bupati kabupaten setempat kepada Basarnas.

Selain itu karena pihak Pemerintah Daerah Pessel sudah menetapkan status tanggap darurat hingga 21 Maret 2024, sehingga pencarian para korban masih terus dilakukan.

Menurut Abdul Malik operasi pencarian dan pertolongan telah dilakukan pihaknya bersama dengan tim SAR gabungan di daerah Pesisir Selatan sejak 7 Maret 2024.

Setiap harinya tim melakukan penyisiran di lokasi dengan fokus tiga titik yakni di Kecamatan Koto XI Tarusan atas kejadian mobil yang terseret arus saat banjir terjadi.

Kedua di Kecamatan Sutera atas bencana tanah longsor, dan di Kecamatan Bayang atas kejadian warga yang terseret arus banjir.

Ia menyebutkan sepanjang pencarian sejak 7 Maret hingga Rabu (17/3) total korban yang ditemukan untuk daerah Pessel adalah sebanyak 24 orang.

“Puluhan korban ditemukan di tiga titik lokasi bencana alam di Kabupaten Pessel dalam keadaan meninggal dunia,” jelasnya.

Kemudian, katanya, saat ini masih tersisa lima korban lagi yang masih dicari oleh petugas dengan rincian tiga di Langgai, satu orang di Tarusan, dan satu lainnya di Sungai Batang Bayang.

Abdul mengatakan dalam waktu operasi yang tersisa hingga Sabtu (16/3) mendatang, tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari para korban.

Operasi pencarian melibatkan tim dari Kantor SAR Padang, Bengkulu, Jambi, dan Medan. Kemudian TNI, Polri, BPBD, Tagana, pemadam kebakaran, PMI, Pramuka, KSB, dan insan kebencanaan lainnya.

Masih Terisolir

Beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) dilaporkan masih terisolasi atau sulit diakses akibat banjir bandang dan tanah longsor yang menerpa daerah itu sejak sepekan lalu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan Doni Gusrizal dalam siaran daring bertajuk “Teropong Bencana” Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipantau di Jakarta, Rabu, mengatakan banyaknya jumlah jembatan dan jalan penghubung yang putus akibat banjir dan tanah longsor menjadi penyebab wilayah itu terisolasi.

Atas kondisi demikian, tim operasi gabungan darurat bencana kesulitan menyalurkan bantuan logistik makanan, pakaian, obat-obatan, dan air minum kepada warga korban bencana di wilayah itu.

“Ya, ada beberapa wilayah terisolasi, tapi yang jelas dua di antaranya dalam kondisi terparah yakni Nagari Kuto Rawang dan Kampung Tanjung,” ujarnya.

Pusdalops BPBD Pesisir Selatan belum dapat memastikan berapa jumlah korban dan kondisi mereka, khususnya di dua wilayah tersebut saat ini.

Kendati demikian Doni menegaskan timnya saat ini sedang berusaha menerobos hambatan tersebut untuk mendata, menyalurkan bantuan kebutuhan pokok ke wilayah terisolasi itu, menggunakan perahu-perahu karet dan kendaraan roda dua.

Data yang dihimpun dari BPBD, hingga Rabu siang, total 33 warga Pesisir Selatan menjadi korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor, jasad untuk lima orang di antaranya masih dalam pencarian tim petugas gabungan.

Selain itu, 68 ribu keluarga atau 223 ribu jiwa mengungsi ke rumah sanak-saudara atau masjid, gedung sekolah, dan kantor pemerintah yang lebih aman dari bencana.

Bencana itu juga merusak infrastruktur berupa 29 ribu rumah warga, gedung sekolah, kantor pemerintah desa, 11 jembatan dan jalan penghubung (Jalan Sumbar-Bengkulu), 6 ribu hektare lahan pertanian gagal panen hingga 5 ribu ekor hewan ternak mati.

Relokasi Perumahan

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut bahwa pemerintah akan merelokasi perumahan atau perkampungan yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar).

“Jadi ada lokasi-lokasi perumahan atau perkampungan yang memang sebaiknya direlokasi bukan hanya di Pesisir Selatan, termasuk juga di Padang Pariaman,” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan pihaknya telah meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan pihak pemerintah kabupaten/kota agar mencari lokasi yang tepat untuk memindahkan para penduduk.

“Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota diharapkan mencari lokasi untuk memindahkan penduduk yang kemungkinan besar memang sangat rawan dengan banjir dan tanah longsor,” ujar dia.

Terkait lahan, Muhadjir menegaskan bahwa hal tersebut nantinya akan di menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, sementara untuk pembangunannya akan menggunakan dana siap pakai dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB)

“Sedangkan untuk pembangunannya nanti akan menggunakan dana dari BNPB, dana siap pakai BNPB yang biasanya memang kita gunakan untuk membangun perumahan-perumahan yang terdampak bencana,” tuturnya. ***