Membangun Kembali Pertanian Minahasa: Bukan Sekadar Soal Koperasi atau Etos Kerja

Diskusi tentang pertanian sering kali terjebak pada pilihan yang seolah-olah saling bertentangan: etos kerja atau sistem, koperasi atau perusahaan, pemerintah atau masyarakat. (Foto: Istimewa)

Oleh: Bert Toar Polii

FAKTUAL INDONESIA: Gagasan untuk menghidupkan kembali sawah-sawah di sekitar Danau Tondano melalui pengelolaan terpadu ternyata memunculkan diskusi yang sangat menarik. Sebagian mendukung, sebagian lagi mempertanyakan apakah konsep tersebut dapat dilaksanakan.

Ada yang bertanya, siapa yang akan menjadi pelaksana? Dari mana tenaga kerjanya? Bagaimana sistem pembagian hasilnya?

Ada pula yang mengingatkan bahwa persoalan utama bukanlah sistem, melainkan etos kerja masyarakat Minahasa yang dinilai semakin menurun. Bahkan ada yang berpendapat bahwa apa pun konsepnya tidak akan berhasil tanpa kepemimpinan yang kuat.

Tidak sedikit pula yang langsung pesimistis dengan satu kata: koperasi.

“Bukankah koperasi selalu gagal?”

Menurut saya, seluruh pertanyaan tersebut justru memperkaya gagasan ini. Namun, kita perlu mendudukkan persoalannya secara tepat.

Apakah Benar Etos Kerja Orang Minahasa Menurun?

Pertanyaan pertama yang menurut saya harus dijawab adalah: apa indikatornya?

Kalau ukurannya adalah semakin sedikit orang Minahasa yang bekerja sebagai petani atau buruh tani, apakah itu otomatis berarti etos kerjanya menurun?

Belum tentu.

Dalam beberapa dekade terakhir, struktur ekonomi berubah sangat cepat. Generasi muda memiliki pilihan pekerjaan yang jauh lebih banyak dibandingkan orang tua mereka. Mereka menjadi ASN, bekerja di sektor jasa, perdagangan, pariwisata, transportasi, industri kreatif, atau merantau ke kota-kota besar.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Minahasa.

Jepang mengalami persoalan yang sama. Usia rata-rata petaninya terus meningkat karena generasi mudanya enggan bertani. Tidak ada yang menyimpulkan bahwa orang Jepang kehilangan etos kerja. Yang berubah adalah orientasi ekonomi dan pilihan profesi.

Demikian pula ketika kita melihat banyak buruh tani di Minahasa berasal dari Gorontalo atau Buton.

Fenomena tersebut menarik, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa masyarakat Minahasa malas bekerja.

Bisa jadi pekerjaan sebagai buruh tani memberikan pendapatan yang relatif menarik bagi para perantau dibandingkan peluang ekonomi di daerah asal mereka, sedangkan bagi masyarakat lokal terdapat alternatif pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan.

Artinya, kita harus membedakan antara etos kerja dan insentif ekonomi.

Etos Kerja dan Sistem Tidak Boleh Dipertentangkan

Saya sepakat bahwa etos kerja sangat penting.

Namun etos kerja tidak tumbuh di ruang hampa.

Orang akan bekerja keras apabila mereka melihat bahwa kerja keras tersebut memberikan hasil yang layak.

Sebaliknya, apabila bertani identik dengan pendapatan rendah, harga yang tidak pasti, biaya produksi tinggi, dan risiko gagal panen yang besar, maka tidak mengherankan jika banyak orang memilih profesi lain.

Karena itu, menurut saya, memperbaiki sistem justru merupakan cara memperkuat etos kerja.

Ketika pertanian menjadi modern, menguntungkan, dan memiliki masa depan yang jelas, akan semakin banyak orang yang tertarik kembali ke sektor ini.

Dengan kata lain, etos kerja dan sistem bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya saling memperkuat.

Apakah Koperasi Selalu Gagal?

Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah mengenai koperasi.

Banyak orang mengatakan bahwa koperasi selalu gagal.

Menurut saya, yang gagal bukanlah koperasinya.

Yang gagal adalah pengelolaannya.

Kalau ada sebuah perusahaan bangkrut, kita tidak pernah mengatakan bahwa bentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah konsep yang gagal.

Demikian pula dengan koperasi.

Keberhasilan sebuah organisasi lebih banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, tata kelola, transparansi, profesionalisme, dan sistem pengawasan dibandingkan bentuk hukumnya.

Banyak koperasi di Indonesia gagal karena:

• pengurus dipilih bukan berdasarkan kompetensi;
• manajemen tidak profesional;
• laporan keuangan tidak transparan;
• terlalu bergantung pada bantuan pemerintah;
• anggota tidak merasa benar-benar memiliki organisasi.

Semua persoalan tersebut adalah persoalan tata kelola, bukan persoalan konsep koperasi.

Belajar dari Dunia

Di berbagai negara, koperasi justru menjadi tulang punggung ekonomi pertanian.

Petani bergabung bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka memperoleh manfaat nyata.

Koperasi menyediakan benih, pupuk, pembiayaan, penyimpanan hasil panen, pengolahan, hingga pemasaran.

Yang dikelola bukan hanya simpan pinjam, tetapi seluruh rantai nilai pertanian.

Kuncinya adalah profesionalisme.

Mungkin Bukan Lagi Koperasi Tradisional

Di sinilah saya melihat perlunya cara berpikir baru.

Yang saya bayangkan sebenarnya bukan koperasi dalam pengertian lama.

Yang saya bayangkan adalah sebuah korporasi petani modern.

Kepemilikan organisasi tetap berada di tangan petani.

Namun manajemennya dijalankan secara profesional.

Pengelolanya direkrut berdasarkan kompetensi.

Kinerjanya diukur dengan indikator yang jelas.

Laporan keuangannya diaudit secara independen.

Teknologi digunakan di seluruh proses produksi.

Dengan demikian kita menggabungkan dua kekuatan sekaligus.

Semangat gotong royong tetap dipertahankan.

Tetapi cara mengelolanya mengikuti standar perusahaan modern.

Danau Tondano Model

Saya membayangkan konsep ini diterapkan pertama kali di kawasan Danau Tondano.

Seluruh pemilik sawah tetap memiliki tanahnya.

Tidak ada pembelian tanah.

Tidak ada pengambilalihan hak milik.

Yang dikonsolidasikan adalah pengelolaannya, bukan kepemilikannya.

Melalui kelembagaan yang dimiliki petani, seluruh kawasan dikelola sebagai satu kesatuan.

Pengolahan lahan dilakukan bersama.

Irigasi diatur secara terpadu.

Benih dan pupuk dibeli secara kolektif.

Panen menggunakan mesin modern.

Hasil panen diproses di penggilingan bersama.

Gudang penyimpanan dibangun di kawasan Danau Tondano.

Distribusi dilakukan secara efisien ke seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Keuntungan dibagikan kepada anggota sesuai dengan kesepakatan yang adil dan transparan.

Lima Pilar Keberhasilan

Agar konsep ini berhasil, menurut saya ada lima pilar yang tidak boleh dipisahkan.

Pertama, hak milik atas tanah tetap berada di tangan masyarakat.

Kedua, lahan dikelola sebagai satu kawasan ekonomi yang terintegrasi.

Ketiga, kelembagaan dimiliki oleh petani sehingga mereka tetap menjadi pemilik sekaligus penerima manfaat.

Keempat, seluruh pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kelima, keuntungan dibagi secara adil, sementara sebagian laba diinvestasikan kembali untuk modernisasi pertanian.

Penutup

Diskusi tentang pertanian sering kali terjebak pada pilihan yang seolah-olah saling bertentangan: etos kerja atau sistem, koperasi atau perusahaan, pemerintah atau masyarakat.

Padahal persoalan pertanian jauh lebih kompleks.

Etos kerja memang penting, tetapi etos kerja akan tumbuh lebih kuat ketika didukung oleh sistem yang memberikan harapan dan penghargaan atas kerja keras.

Koperasi juga bukan jaminan keberhasilan, tetapi bukan pula penyebab kegagalan. Yang menentukan adalah kualitas kepemimpinan, tata kelola, dan profesionalisme.

Karena itu, tantangan kita bukan memilih antara koperasi atau bukan koperasi, melainkan membangun sebuah kelembagaan yang mampu menyatukan kekuatan petani, memanfaatkan teknologi, menerapkan manajemen modern, dan menciptakan kesejahteraan bersama.

Saya percaya, bila hal itu dapat diwujudkan, Danau Tondano tidak hanya akan menjadi lumbung pangan Sulawesi Utara, tetapi juga menjadi contoh nasional bahwa lahan pertanian rakyat dapat dikelola secara modern tanpa menghilangkan hak milik masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bentuk organisasinya, tetapi oleh kualitas manusia yang mengelolanya dan sistem yang mampu mengarahkan kerja keras mereka menjadi kesejahteraan bersama. ***