Hukum
Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi Jadi Sorotan, Hadiah hingga Rp50 Juta Disiapkan

KDM jadi sorotan gegara bikin sayembara untuk tangkap begal. (Foto : istimewa)
FAKTUAL-INDONESIA : Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan sayembara bagi masyarakat yang membantu menangkap pelaku kejahatan jalanan. Program tersebut menawarkan hadiah mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta dan menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menjelaskan, hadiah akan diberikan kepada warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan seperti begal, jambret, copet, pencuri, maupun perampok, kemudian menyerahkannya kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup.
“Kami menyiapkan hadiah dari Rp5 juta sampai Rp50 juta bagi warga yang mampu melumpuhkan pelaku pencurian, copet, jambret, begal, maupun perampokan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (31/7/2026) seperti dikutip dari laman Bapenda Jabar.
Menurut Dedi, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Selain mengumumkan sayembara, Dedi meminta koordinasi dengan Polda Jawa Barat terus diperkuat. Ia juga menilai kerja sama dengan Polda Metro Jaya diperlukan mengingat pelaku kejahatan kerap berpindah lintas wilayah.
Dedi turut menginstruksikan agar patroli keamanan dilakukan secara intensif setiap malam. Ia meminta kendaraan patroli tetap beroperasi dengan lampu rotator menyala sebagai bentuk kehadiran aparat di tengah masyarakat sekaligus langkah pencegahan tindak kriminal.
Tak hanya mengandalkan kepolisian, Dedi juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) bersiaga di sejumlah titik strategis untuk mendukung upaya menjaga keamanan.
Ia pun mengajak masyarakat menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai bentuk partisipasi warga dalam menjaga ketertiban.
“Menjaga diri dan saling menjaga merupakan prinsip dasar kehidupan bergotong royong,” katanya.
Dedi berharap masyarakat tetap waspada terhadap berbagai bentuk tindak kriminal dan berani bekerja sama dengan aparat dalam menciptakan situasi yang kondusif.
Kebijakan tersebut mendapat perhatian dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Menurutnya, berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan masyarakat dapat dikembangkan, namun tetap harus berada dalam koridor hukum.
“Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem hukum itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok,” ujar Bima.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan unsur utama dalam setiap kebijakan penanganan kriminalitas.
Karena itu, berbagai inovasi yang dilakukan kepala daerah harus tetap mengedepankan sinergi dengan aparat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***














