Politik
Andika Perkasa Hargai Munculnya Dukungan untuk Dirinya ikut Kontestasi Pilpres 2024

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Rektor UGM Panut Mulyono di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (25/5/2022). Antaranews.com
FAKTUAL-INDONESIA: Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan masih fokus bekerja sebagai Panglima TNI dibandingkan mempersoalkan peluang maju pada Pilpres 2024.
“Yang jelas sekarang saya masih bertugas sebagai panglima TNI. Saya harus fokus kepada pekerjaan saya,” ujar Andika kepada awak media di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (25/5/2022).
Meski demikian, Andika menghargai munculnya dukungan sejumlah pihak yang mendorong dirinya maju untuk ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024.
“Terima kasih banyak atas dukungan dari banyak orang dan saya sangat menghargai sekali karena itu kan kepercayaan kepada saya pribadi maupun sebagai wakil dari institusi TNI,” ujar dia.
Sebelumnya, di Daerah Istimewa Yogyakarta muncul sekelompok warga yang membentuk Relawan Ganjar-Perkasa di Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman pada Jumat (20/5).
Relawan itu memasangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa dalam Pilpres 2024.
Mengenai hal itu, Andika pun mengaku belum pernah dipertemukan langsung dengan Ganjar Pranowo.
“Belum,” kata Andika sembari tertawa, seperti dilansir antaranews.com.
Seram Bagian Barat (SBB), Maluku.
Pada bagian lain Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mendukung keputusan pemerintah menunjuk Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Maluku.
“Itu kan keputusan dari pemerintah. Saya sendiri nanti juga akan melihat, tapi jelas kalau ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, kami pun akan siap mendukung,” kata Andika Perkasa di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.
Meski demikian, menurut Andika, Mabes TNI akan mempelajari aturan yang berlaku mengenai penugasan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai penjabat kepala daerah.
“Tim hukum dari TNI sedang mempelajari sehingga penugasan ini juga tepat nantinya,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini.
Selain memenuhi aspek legalitas, ia berharap dengan upaya itu dapat memenuhi kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada salah satu perwira di tubuh TNI.
“Memenuhi legalitas tapi juga memenuhi kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada salah satu perwira kami,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan penempatan perwira tinggi (pati) TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah tidak salah.
Hal itu terkait keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menunjuk Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Maluku.
Penempatan anggota aktif TNI maupun Polri sebagai penjabat kepala daerah, lanjut Mahfud, juga diperkuat oleh UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Pasal 27 UU ASN itu disebutkan bahwa anggota TNI dan Polri boleh masuk ke birokrasi sipil selama diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya. ***













