Plh Gubernur Agar Pemerintahan Lancar, Masyarakat Papua Jangan Terpropokasi

Jurbir Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus (kiri) dan KapuspenKemendagri Benni Irwan

FAKTUALid – Demi meredam polemik bahkan ancaman aksi demonstrasi  yang muncul pasca penunjukan pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua, Kementrian Dalam Negeri menyatakan keputusan itu bertujuan agar pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar di daerah tersebut.

Sedangkan Gubernur Papua Lukas Enembe meminta masyarakat Papua tidak terprovokasi atas ragam informasi yang membanjiri lalu lintas media sosial terkait dengan penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menyatakan penunjukan jabatan pelaksana harian (plh) gubernur Papua bertujuan untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar di Provinsi Papua.

Benni Irwan dalam keterangannya diterima, di Jakarta, Senin (28/6/2021), mengatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy ditunjuk menjabat sebagai Plh Gubernur Papua.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya seperti dilansir antaranews.com.

Benni Irwan menjelaskan penunjukan pelaksana harian kepala daerah lumrah terjadi. Hal itu dilakukan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurut dia, penunjukan Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua merupakan hal yang normal terjadi. Apalagi, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang dalam masa pengobatan atau pemulihan, sementara kursi wakil gubernur masih kosong, setelah wafatnya Klemen Tinal bulan lalu.

“Penunjukan plh kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya,” kata Benni

Meski demikian, Benni menjelaskan bahwa kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, sehingga membangun komunikasi dengan setiap lapisan pemerintahan menjadi salah satu kuncinya.

Tak Terprovokasi Polemik

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta masyarakat Papua tidak terprovokasi atas ragam informasi yang membanjiri lalu lintas media sosial terkait dengan penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.

Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus di Jayapura, Minggu, mengatakan Lukas Enembe meminta agar tidak memberi ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain terutama bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI untuk menunggangi situasi ini, sebab gubernur tidak ingin rakyat menjadi korban.

“Gubernur Papua Lukas Enembe melihat dan memantau kondisi rakyatnya di Papua pascaberita menyoal penunjukan Plh Gubernur Papua mengisi ruang-ruang publik melalui media massa maupun media sosial,” katanya.

Menurut Rifai Darus, Lukas Enembe memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan terlebih kondisi pandemi COVID-19 yang kini tengah bereskalasi.

“Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan ingin meninggalkan legacy yang baik kepada rakyatnya dan penerusnya, oleh karena itu, tidak menginginkan adanya friksi yang timbul di tengah masyarakat,” ujarnya.

Masih seperti dilansir dari laman antaranews.com, dia menjelaskan Gubernur Lukas Enembe akan tetap menghormati konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula harapannya kepada masyarakat untuk juga mematuhi hal tersebut.

“Perlu ditekankan sekali lagi bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua akan dimulai prosesnya setelah masa duka 40 hari terlewati dan Koalisi Partai Politik Pendukung Lukas Enembe-Klemen Tinal bertemu,” katanya lagi.

Dia menambahkan berkenaan dengan dugaan adanya maladministrasi penunjukan Plh Gubernur Papua oleh Dirjen Otda atas nama Mendagri, Gubernur Papua Lukas Enembe telah merespon cepat secara prosedural dengan menyampaikan laporan tertulis secara langsung kepada Presiden RI.

“Gubernur Papua meyakini Presiden Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang memahami suara hati masyarakat Papua, dengan kearifan yang dimiliki tentu diharapkan agar dapat bijak memutuskan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Papua,” ujarnya lagi. ***