BGN Jelaskan Anggaran Rp5,7 Miliar untuk Layanan Rapat Virtual Program MBG

Kepala BGN Dadan Hindayana jelaskan soal dana untuk layanan rapat virtual. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA :  Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas anggaran layanan rapat virtual yang disebut mencapai Rp5,7 miliar untuk periode sembilan bulan. Isu tersebut sebelumnya viral di media sosial dan menuai kritik warganet karena dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi belanja pemerintah.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang melibatkan koordinasi lintas sektor dari tingkat pusat hingga daerah.

“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaksana di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi faktor penting keberhasilan program,” ujar Dadan di Jakarta, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan bahwa layanan yang digunakan bukan sekadar aplikasi rapat daring biasa, melainkan sistem video conference berbasis enterprise yang dikelola secara terpusat oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Sistem ini dirancang untuk mendukung kebutuhan komunikasi skala besar dengan kapasitas tinggi.

Menurutnya, platform tersebut mampu menampung sekitar 5.000 pengguna aktif dan hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. Dengan kapasitas tersebut, BGN dapat menjangkau pelaksana program di berbagai daerah secara simultan.

Layanan ini digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Pemanfaatannya mencakup berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi nasional dan regional, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi kepada masyarakat.

Dadan menambahkan, sistem tersebut memungkinkan penyampaian arahan dan kebijakan dari pusat dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di lapangan, termasuk di wilayah yang membutuhkan koordinasi intensif.

“Kami ingin memastikan setiap pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima dengan baik oleh seluruh pelaksana di daerah. Ini merupakan bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas program,” katanya.

Sebelumnya, besaran anggaran tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai cukup besar, dengan rata-rata mencapai sekitar Rp633 juta per bulan. Namun, BGN menilai kebutuhan tersebut sebanding dengan skala program MBG yang melibatkan puluhan ribu peserta dan berbagai pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.

BGN menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan efektivitas koordinasi dan keberhasilan implementasi program pemenuhan gizi nasional.***