Ketua MPR Bamsoet: Demokrasi Saat Ini Transaksional dan Liberal, Jauh dari Jati Diri Bangsa dan Sila Ke-4 Pancasila

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, evaluasi sistem demokrasi cegah lahirnya pemimpin tak baik

FAKTUAL INDONESIA: Demokrasi langsung yang saat ini berlaku di Indonesia sudah jauh dari jati diri bangsa dan melenceng dari sila keempat Pancasila serta berpotensi mengubah seorang calon pemimpin jujur menjadi tidak baik.

Demikian dikemukakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo saat berpidato pada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dengan fenomena yang terjadi saat ini, sistem demokrasi yang dianut sudah jauh dari jati diri bangsa dan tidak sesuai dengan bunyi sila keempat pada Pancasila. Dia pun menilai bahwa sistem demokrasi saat ini adalah demokrasi liberal.

Maka dari itu, Bamsoet menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila yang diwarisi para pendiri bangsa sangat penting untuk dipedomani demi keberlangsungan Indonesia. Apalagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam menjadi target bagi bangsa-bangsa yang ingin menjajah.

Dia menilai diperlukan evaluasi untuk  mencegah lahirnya pemimpin-pemimpin yang muncul dari sistem suap-menyuap yang tidak baik untuk keberlangsungan bangsa.

Ditegaskan Bamsoet, sistem demokrasi langsung yang saat ini berlaku sudah memungkinkan terjadinya demokrasi transaksional dan salah satu faktor terpilihnya seorang pemimpin justru berdasarkan modal biaya dibandingkan dengan faktor lainnya.

“Harapan saya agar pemimpin kita tidak lahir dari sistem suap-menyuap, ternyata hari ini memungkinkan,” kata Bamsoet seperti dilansir antaranews.com.

Bamsoet mengemukakan kondisi sistem demokrasi tersebut memungkinkan mengubah seorang calon pemimpin jujur menjadi tidak baik karena modal untuk mendapatkan posisi pimpinan tersebut tidaklah sedikit.

Kemudian setelah dilantik, pemimpin tersebut bukan memikirkan rakyatnya, tetapi justru memikirkan cara untuk mengembalikan utang modal politik kepada sponsor-sponsornya. Cara yang dilakukan adalah membuat suatu kebijakan yang tidak populis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Dan langsung berpikir juga bagaimana caranya terpilih lagi lima tahun ke depan,” katanya.

Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan bahwa ajang politik yang digelar setiap lima tahun sekali di Indonesia itu merupakan ancaman bagi keberlangsungan bangsa karena perpecahan berpotensi terjadi pada saat tahun pemilu, seperti yang terjadi pada tahun 2019.

Menurut ia, Indonesia terdiri dari masyarakat multietnis dan agama yang bisa menjadi faktor terjadinya pertikaian. Lebih jauh lagi, potensi pertikaian yang berujung pada ancaman perang saudara justru bisa dimanfaatkan oleh kekuatan asing.

“Dan potensi itu muncul setiap lima tahun sekali. Pilpres, pileg, Alhamdulillah kemarin lancar, tetapi masih ada pilkada besok,” katanya. ***