Sigit “Pasha Ungu” Purnomo Nilai Layanan Haji di Tahun Pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Memalukan

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Sigit Purnomo Said, saat mengunjungi Kantor Daerah Kerja (Daker) Indonesia di Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025). (dpr.go.id)

FAKTUAL INDONESIA: Legislator Sigit Purnomo buka suara menyoroti layanan Haji di tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo.

Sigit Purnomo yang memiliki nama beken Pasha Ungu ketika berkibar bersama Grup Band Ungu itu kali ini tarikan suaranya tidak terdengar merdu.

Dalam menyoroti layanan Haji di tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo, Sigit yang Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, melontarkan suara memilukan dengan kekecewaan mendalam.

Baca Juga : Menag Nasaruddin Tegaskan Tak Dengar Pengurangan 50% Kuota Haji dan Tidak Ada Kiamat dalam Kiamat

Bahkan Sigit meneriakan kata memalukan setelah melihat kenyataan di lapangan terkait layanan Haji di tahun pertama Pemerintahan Prabowo.

Menurut Sigit dari Fraksi PAN, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang menurutnya jauh dari ekspektasi, khususnya mengingat tahun ini merupakan awal pemerintahan Prabowo.

“Saya sebagai DPR RI, yang paling percaya diri bahwa pelaksanaan haji tahun ini bakal keren, bakal bagus. Dalam rapat-rapat Komisi VIII sebelumnya saya selalu bilang, Insya Allah, di era pertama Pak Prabowo menjabat, haji ini pasti akan jadi yang terbaik,” kata Sigit saat mengunjungi Kantor Daerah Kerja (Daker) Indonesia di Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

Namun, kenyataan di lapangan menurutnya justru memalukan. Ia menyinggung berbagai persoalan yang muncul, terutama pada puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta fase pasca Armuzna yang penuh keluhan dari para jemaah.

Baca Juga : Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk 1.800 Barang Jemaah Haji 2025

“Pak, ini memalukan. Apa yang terjadi di Armuzna dan pasca Armuzna sudah sangat ramai di media. Saya pastikan, jika persoalan serupa masih terjadi di Madinah, saya akan jadi orang pertama yang mengecam langsung Kepala Daker Madinah saat evaluasi di Komisi VIII nanti,” ujar Sigit seperti dilansir Parlementaria di laman dpr.go.id.

Sigit menekankan, pelayanan kepada 106.265 jemaah haji Indonesia yang memasuki Madinah dari Makkah pada gelombang kedua harus dilakukan tanpa celah. Ia meminta pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) betul-betul menjadikan fase Madinah sebagai penebus kekecewaan jemaah selama di Makkah.

“Ini soal kemanusiaan, soal tanggung jawab. Kami di DPR punya konstituen, punya daerah pemilihan, dan kami tidak bisa tinggal diam saat rakyat kami mengalami penderitaan dalam ibadah seumur hidupnya,” tutupnya. ***