Hari Ini Pemilu Pertama Myanmar dalam Lima Tahun Terakhir, Dibayangi Pemerintahan Militer dan Perang Saudara

Penguasa militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing (kiri) menunjukkan jarinya yang bertanda tinta usai melakukan pemungutan suara pada Pemilu Minggu (28/12/2025), sementara masyarakat antre mendatangi tempat pencoblosan namun pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi (kanan bawah)  tidak ikut memilih karena masih berada dalam tahanan

FAKTUAL INDONESIA: Hari ini, Minggu (28/12/2025), Myanmar menggelar pemilihan umum (Pemilu) pertama dalam lima tahun terakhir. Pemilu di bawah pemerintahan militer dan dibayangi perang saudara di sebagian besar wilayah negara itu.

Meskipun demikian para pemilih berdatangan menuju tempat pemungutan suara. Di Yangon, kota terbesar di negara itu, Naypyitaw, ibu kota, dan tempat-tempat lain, para pemilih memberikan suara mereka di sekolah menengah, gedung pemerintahan, dan gedung-gedung keagamaan.

Seperti dilansir ABCNews, keamanan di Yangon, kota terbesar di negara itu, terlihat diperketat pada hari Sabtu, dengan penjaga bersenjata ditempatkan di luar tempat pemungutan suara dan truk militer berpatroli di jalan-jalan. Petugas pemilihan menyiapkan peralatan dan memasang mesin pemungutan suara elektronik, yang digunakan untuk pertama kalinya di Myanmar.

Baca Juga : KTT Ke-47 ASEAN: Pertemuan Menlu, Sugiono Dukung Pembentukan Tim Pengamat Pemilu Myanmar

Meskipun organisasi oposisi dan kelompok perlawanan bersenjata telah berjanji untuk mengganggu proses pemilihan, tidak ada tindakan besar yang dilakukan.

Pemungutan suara berlangsung dalam tiga fase, dengan putaran pertama pada hari Minggu diadakan di 102 dari 330 kota di Myanmar. Fase kedua akan berlangsung pada 11 Januari, dan fase ketiga pada 25 Januari. Hasil akhir diperkirakan akan diumumkan pada akhir Januari.

Meskipun lebih dari 4.800 kandidat dari 57 partai bersaing memperebutkan kursi di legislatif nasional dan regional, hanya enam yang bersaing secara nasional dengan kemungkinan mendapatkan pengaruh politik di Parlemen.

Suu Kyi Tidak Memilih

Aung San Suu Kyi, mantan pemimpin Myanmar yang berusia 80 tahun, tidak berpartisipasi karena menjalani hukuman penjara 27 tahun atas tuduhan yang secara luas dianggap bermotivasi politik. Partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, dibubarkan pada tahun 2023 setelah menolak untuk mendaftar di bawah aturan militer baru.

Baca Juga : Presiden Prabowo Dukung Percepatan Keanggotaan Penuh Timor Leste, Usulkan Papua Nugini Anggota ASEAN, Resolusi Damai Myanmar

Partai-partai lain juga menolak untuk mendaftar atau menolak untuk maju dalam pemilihan dengan syarat yang mereka anggap tidak adil, dan kelompok oposisi menyerukan boikot pemilu.

Para kritikus menuduh bahwa pemilihan ini dirancang untuk menambah legitimasi semu pada pemerintahan militer, yang dimulai setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Partainya meraih kemenangan telak dalam pemilihan 2020 tetapi dihalangi untuk menjabat untuk periode kedua.

Para kritikus berpendapat bahwa hasilnya akan kurang sah karena tidak dilibatkannya partai-partai besar, adanya pembatasan kebebasan berbicara, dan suasana represif.

Mereka berpendapat bahwa kemenangan yang diharapkan dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer membuat transisi nominal ke pemerintahan sipil menjadi ilusi.

Namun, penyelenggaraan pemilu dapat memberikan alasan bagi negara-negara tetangga seperti China, India, dan Thailand untuk terus memberikan dukungan, dengan mengklaim bahwa pemilu tersebut mendorong stabilitas. Negara-negara Barat telah mempertahankan sanksi terhadap para jenderal penguasa Myanmar karena tindakan anti-demokrasi mereka dan perang brutal terhadap lawan-lawan mereka.

Amael Vier, seorang analis dari Asian Network for Free Elections, mencatat kurangnya pilihan yang sesungguhnya, dengan menunjukkan bahwa 73% pemilih pada tahun 2020 memberikan suara untuk partai-partai yang sudah tidak ada lagi.

Baca Juga : Presiden Prabowo Hadiri Sesi Retreat KTT ke-46 ASEAN, Bahas Isu Myanmar dan Stabilitas Kawasan

Menggerakkan oposisi menjadi sulit di bawah represi militer. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, lebih dari 22.000 orang saat ini ditahan karena pelanggaran politik, dan lebih dari 7.600 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak mereka merebut kekuasaan pada tahun 2021.

Perlawanan bersenjata muncul setelah militer menggunakan kekuatan mematikan untuk menumpas protes tanpa kekerasan terhadap pengambilalihan kekuasaan pada tahun 2021. Perang saudara yang terjadi kemudian telah menyebabkan lebih dari 3,6 juta orang mengungsi, menurut PBB.

Undang-Undang Perlindungan Pemilu yang baru telah menambahkan sanksi dan pembatasan yang keras, yang secara efektif melarang semua kritik publik terhadap pemilu.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyatakan bahwa Myanmar sedang mengalami peningkatan kekerasan dan intimidasi, dan mencatat bahwa tidak ada kondisi yang memungkinkan untuk menjalankan kebebasan berekspresi atau berkumpul secara damai.

Dalam situasi ini, baik militer maupun lawan-lawannya percaya bahwa kekuasaan kemungkinan besar akan tetap berada di tangan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin perebutan kekuasaan pada tahun 2021.***