Home Hukum RUU KUHP: Kepala Desa Dapat Mengadukan Pasangan Kumpul Kebo

RUU KUHP: Kepala Desa Dapat Mengadukan Pasangan Kumpul Kebo

oleh Gungdewan
Draf RUU KUHP mengatur penuntutan tindak pidana kumpul kebo dan perzinaan harus ada pengaduan orang dekat

Draf RUU KUHP mengatur penuntutan tindak pidana kumpul kebo dan perzinaan harus ada pengaduan orang dekat

FAKTUALid – Kepala Desa dapat mengadukan pasangan yang melakukan hidup bersama layaknya suami istri atau kumpul kebo. Demikian diatur dalam pasal 418 ayat (3) Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Menurut aturan pasal 418 itu pasangan yang melakukan kumpul kebo dapat diancam pidana 6 bulan penjara.

Ayat (1) pasal 418 RUU KUHP memuat: “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II atau Rp10 juta.”

Penututan untuk tindak pidana kumpul kebo tidak dapat dilakukan bila tidak ada pengaduan dari suami, istri, orangtua, atau anaknya. Demikian ketentuan pasal 418 ayat (2).

Pengaduan dari suami, istri, orangtua, atau anak menentukan pelaku kumpul kebo itu bisa dituntut. Pada Ayat (2): “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.”

Namun dalam pasal 418 ayat (3) mengatur, bila tidak ada pengaduan dari suami, istri, orangtua, atau anak itu maka pelaku tindak pidana kumpul kebo dapat dituntut jika ada pengaduan dari kepala desa.

“Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya.” Demikian ditegaskan pada  pasal 418 ayat (3)

Perluasan Pasal Perzinaan

Draf RUU KUHP selain hidup bersama layaknya suami istri di luar hubungan pernikahan alias “kumpul kebo” juga mengatur perzinaan dalam pasal 417.

“Masalahnya nantinya adalah saat implementasi, dimungkinkan terjadinya kriminalisasi jika ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan,” kata pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad.

Secara keseluruhan, Suparji melihat aturan itu merupakan hal yang wajar karena negara perlu hadir untuk melindungi kepentingan warga negara secara keseluruhan.

Ia lantas menyebutkan indikator dalam melihat wajar atau tidaknya sebuah norma dalam aturan hukum, yakni ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, asas hukum yang berlaku secara universal dan teori hukum modern yang dipakai dibanyak negara.

“Semua agama melihat perzinaan merupakan hal yang tabu, sesuatu yang tidak boleh dilakukan,” kata Suparji menegaskan.

Suparji mengatakan perluasan pasal perzinaan dalam RUU KUHP merupakan upaya melindungi kaum perempuan.

“Aturan itu merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat kaum perempuan. Hal ini mengingat yang paling banyak sebagai korban adalah perempuan,” kata Suparji dihubungi di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Meskipun dalam pandangan umum hubungan itu merupakan hal pribadi yang dilakukan suka sama suka, menurut Suparji, beban berat berada pada pihak perempuan.

Selain itu, perluasan pasal perzinaan dalam RUU KUHP merupakan sebuah upaya yang merumuskan sebuah rancangan undang-undang yang sesuai dengan keindonesiaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, dan etika sehingga praktik seperti itu harus dicegah. Bagi yang melanggar, akan dikenai hukuman,” kata Suparji.

Draf RUU KUHP pada Pasal 417 termuat empat ayat, yakni Ayat (1) menyebutkan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda Kategori II maksimal Rp10 juta.

Pada Ayat (2) ditegaskan bahwa ancaman hukuman harus adanya laporan pengaduan. Adapun bunyinya: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya.”

Dalam Ayat (4)  disebutkan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

Masih seperti dilansir antaranews.com, sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah masih menyosialisasikan RUU KUHP kepada masyarakat.

Yasonna mengklaim masyarakat memberikan respons positif walaupun ada pro dan kontra yang timbul di tengah masyarakat terkait draf RKUHP yang disosialisasikan oleh Pemerintah.

“Saat ini sudah diadakan roadshow ke beberapa daerah, 11 daerah, terakhir di Jakarta, tentang RUU KUH Pidana dan mendapat respons positif bagi masyarakat,” kata Yasonna dalam rapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu. ***

You may also like

Tinggalkan Komentar