Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Pusat, Kejagung Periksa Pelatih Sebagai Saksi

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. (Ant)

FAKTUALid – Seorang pelatih dan kepala bagian diperiksa Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun anggaran 2017.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/6/2021), menyatakan, pelatih yang diperiksa RS dari cabang olahraga panjat tebing.  Saksi lainnya yang diperiksa, EP selaku Kepala Bagian Keuangan pada KONI Pusat.

“Hari ini tim jaksa penyidik memeriksa dua saksi yang diduga mengetahui aliran uang atau dana bantuan pemerintah kepada KONI Pusat pada tahun anggaran 2017,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

“Kedua saksi diperiksa terkait dengan penyalahgunaan dana KONI Pusat,” ujar Leonard menambahkan.

Seperti dikutip dari laman antaranews.com, pemeriksaan terhadap saksi, kata Leonard, untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi kepada KONI Pusat pada Kemenpora RI tahun anggaran 2017.

Sebelumnya, sebanyak 155 saksi dan dua ahli telah diperiksa dalam penyidikan kasus ini dari rencana 715 orang yang akan diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus ini, jaksa penyidik juga telah menyita 253 dokumen dan surat.

Ia menyebutkan total kerugian negara dalam kasus ini masih dalam proses perhitungan BPK.

Pemeriksaan para saksi itu menindaklanjuti hasil telaahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 8 Mei 2020 yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan tambahan guna menggali penyimpangan yang terjadi dalam pemberian bantuan dana KONI Pusat pada tahun 2017.

Kasus bermula ketika Pemerintah melalui Kemenpora memberikan bantuan dana kepada KONI Pusat sebesar Rp25 miliar pada bulan Desember 2017 untuk pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring program peningkatan prestasi olahraga nasional menuju Asian Games 2018.

Dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana yang dilakukan oknum Kemenpora dan oknum KONI Pusat dengan membuat laporan fiktif dan pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur lelang yang mengakibatkan kerugian negara. ***