PDIP Desak Impor 105 Ribu Pikap dari India Dibatalkan, Soroti Minim Transparansi

PDIP turut memprotes rencana impor 105 ribu pikap dari India. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan tersebut dinilai tidak transparan dan tidak pernah dibahas bersama Komisi VI DPR sebagai mitra kerja pemerintah.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP Komisi VI DPR, Mufti Anam, mengaku kecewa karena rencana impor dalam skala besar itu tidak pernah disampaikan dalam forum resmi bersama DPR.

“Saya terus terang sangat kecewa dengan polemik impor 105.000 pikap dari India untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara, kami tidak pernah sekalipun mendapatkan penjelasan dalam rapat mengenai rencana impor sebesar ini,” kata Mufti, Kamis (26/2/2026).

Baca Juga : PT Agrinas Siap Ikuti Petunjuk dan Arahan DPR serta Pemerintah, Tunda Impor Mobil dari India

Ia menilai impor 105 ribu unit bukanlah transaksi biasa karena berdampak luas terhadap industri otomotif nasional serta potensi lapangan kerja dalam negeri. Mufti juga menyoroti fakta bahwa sebagian unit kendaraan disebut telah tiba di Indonesia.

“Ironisnya, kita justru mengetahui rencana ini dari pemberitaan. Bahkan ketika Wakil Ketua DPR sudah meminta penundaan, dan Menteri Koperasi menyatakan menunggu Presiden kembali ke Tanah Air, faktanya ribuan unit sudah tiba di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Mufti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan itu bukan keputusan mendadak, melainkan sudah dirancang sebelumnya tanpa melibatkan DPR sebagai lembaga pengawas.

“Artinya, ini bukan keputusan mendadak. Ini sudah dirancang. Pertanyaannya, kenapa DPR sebagai mitra pengawas tidak pernah diajak bicara? Kepada siapa Agrinas bertanggung jawab? Atas perintah siapa? Untuk kepentingan siapa?” tegasnya.

Baca Juga : Purbaya Sebut Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India, Tak Bebani Fiskal Negara

Mufti menilai kebutuhan kendaraan operasional untuk koperasi desa seharusnya menjadi momentum memperkuat industri otomotif nasional melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ia menyebut kebijakan impor tersebut bertolak belakang dengan semangat kemandirian industri yang kerap digaungkan pemerintah.

“Ini seharusnya momentum untuk mendorong TKDN, mendorong pabrikan dalam negeri, bahkan menjadi pintu masuk penguatan mobil nasional. Tapi di saat yang sama, kebutuhan 105 ribu unit kendaraan justru diberikan ke luar negeri. Ini kontradiktif. Jangan sampai slogan kemandirian hanya jadi omon-omon,” katanya.

Karena itu, Mufti tidak hanya meminta penundaan, tetapi pembatalan total rencana impor tersebut.

“Saya tidak hanya meminta ditunda, tapi dibatalkan. Sudah sangat jelas prosesnya tidak transparan dan tidak melalui perencanaan matang, maka lebih baik dibatalkan daripada menjadi beban jangka panjang,” ujarnya.

Ia menegaskan DPR akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban atas kebijakan tersebut.

“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan hal ini secara di DPR. Karena bagi kami, uang negara, masa depan desa dan nasib industri dalam negeri bukan hal yang bisa diputuskan secara diam-diam,” tambahnya.

Baca Juga :  Judi Online Raup Hasil Fantastis Rp 8 Miliar Sebulan, Dioperasikan 35 WN India di Bali

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa rencana impor 105 ribu unit pikap asal India telah diputuskan untuk ditunda hingga Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan kewenangan langsung Kementerian Koperasi.

“Kan kemarin sudah diputuskan, itu bukan wewenangnya Kementerian Koperasi. Jadi itu sudah diputuskan ditunda, sampai menunggu Pak Presiden datang,” ujar Ferry, Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut, mengingat Presiden tengah berada di luar negeri.

“Rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.***