Per Juli 2024, Belanja Pemerintah Rp1.170,8 T, Realisasi Anggaran IKN Rp11,2 T dan Defisit APBN Rp93,4 T

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

FAKTUAL INDONESIA: Rp1.170,8 triliun, Rp11,2 triliun dan Rp93,4 triliun. Begitulah deretan angka-angka yang muncul dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa.

Sesuai dengan keterangan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, angka-angka itu merupakan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP), realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan  defisit APBN hingga Juli 2024.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Juli 2024 mencapai Rp1.170,8 triliun.

Baca Juga : Jokowi Pamer Kecanggihan Hunian untuk ASN yang akan Tinggal di IKN

Kemudian masih menurut Menkeu Sri Mulyani, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.

Diungkapkan juga oleh Menkeu Sri Mulyani, APBN mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juli 2024.

Seperti dikutip dari antaranews.com, menurut Sri Mulyani, realisasi BPP hingga Juli 2024 yang mencapai Rp1.170,8 triliun itu nilainya  setara 47,5 persen dari pagu APBN 2024 sebesar Rp2.467,5 triliun dan tumbuh 14,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy)..

“Untuk pemerintah pusat kami sudah membelanjakan Rp1.170,8 triliun. Ini artinya 47,5 persen dari pagu yang ada di Undang-Undang kita,” kata Sri Mulyani.

Dari nilai tersebut, kata Menkeu,  sebanyak Rp872,8 triliun atau sekitar 74,5 persen dari total belanja pemerintah pusat disalurkan langsung untuk masyarakat melalui berbagai program.

Misalnya, untuk program perlindungan sosial (perlinsos), Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp17,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Rp28 triliun untuk program Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM.

Melalui program pendidikan, Pemerintah menyalurkan Rp8,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Rp7 triliun untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Rp7,4 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama, dan Rp3,6 triliun untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Kemudian, realisasi penyaluran untuk infrastruktur Rp94,1 triliun, kesehatan Rp27 triliun melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), energi Rp50,8 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram, pertanian Rp7,3 triliun untuk bantuan alat dan subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp18,1 triliun.

“Jadi, APBN mendukung masyarakat di berbagai hal,” ujar Menkeu.

Dari keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat, sebanyak Rp588,7 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), setara 54 persen dari pagu Rp1.090,8 triliun. Kinerja belanja K/L utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), sarana prasarana pertahanan dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp582,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu Rp1.376,7 triliun, yang ditopang oleh realisasi subsidi/kompensasi energi serta pembayaran manfaat pensiun.

Anggaran IKN

Menkeu  Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.

“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” katanya.

Menkeu mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.

“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.

Dalam konferensi pers, Sri Mulyani menyampaikan bahwa total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun. Realisasi pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp27 triliun pada 2023.

Ia merinci, realisasi untuk realisasi klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp9 triliun dari pagu Rp39,3 triliun.

Baca Juga : Hotel Nusantara di IKN Siap Sambut Tamu Undangan HUT RI, Segini Tarifnya

Realisasi anggaran itu digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung Otorita IKN (OIKN). Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN yang kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian fasilitas air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” ucap Bendahara Negara itu.

Sementara, untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan. Kemudian, promosi hingga sosialisasi IKN.

Sri Mulyani menambahkan, anggaran untuk klaster non infrastruktur juga difungsikan untuk kegiatan pemetaan, pemantauan, evaluasi hingga operasional OIKN.

APBN Defisit

Menkeu  Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juli 2024.

“Bulan Juli kita defisit 0,41 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa.

Meski mengalami defisit, Menkeu mengatakan, defisit Juli itu terbilang masih kecil dibandingkan target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen.

Dia merinci, pendapatan negara tercatat Rp1.545,4 triliun atau setara dengan 55,1 persen dari target APBN yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 4,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Namun, pertumbuhan negatif pendapatan negara pada Juli lebih rendah dibandingkan catatan pada Juni yang terkontraksi 6,2 persen yoy. “Jadi, ini sudah mulai membaik sekarang,” tuturnya.

Sementara itu, belanja negara tercatat Rp1.638,8 triliun atau setara 49,3 persen dari pagu Rp3.325,1 triliun, tumbuh 12,2 persen yoy. Kinerja belanja negara yang optimal disebut menjadi dorongan APBN tetap terjaga dengan baik hingga Juli.

Adapun keseimbangan primer tercatat tetap surplus, yakni sebesar Rp179,3 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksikan defisit anggaran hingga akhir 2024 akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy, utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).

Baca Juga : Menteri Basuki Pastikan Presiden Jokowi Bakal Tidur Nyenyak di IKN karena Hal Ini

Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024, seiring dengan peran APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional. ***