Bangun Kerja Sama Ekonomi di Level Global, Menko Airlangga: Indonesia Sahabat Semua Orang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah unicorn dan decacorn terbesar diantara negara lain

FAKTUAL INDONESIA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia ingin menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi internasional yang beranggotakan 37 negara, agar Indonesia berada di mana-mana.

“Indonesia perlu ada dimana-mana. Jadi kita bekerja sama dengan Eropa untuk EU-CEPA, sehingga kita bisa menjadi mitra Eropa. Kita di ASEAN, bermitra dengan Tiongkok, dengan ASEC, RCEP. Kami juga bersama India dan AS dalam Indo-Pasifik yang ditandatangani dua minggu lalu. Dan tentu saja hal terakhir yang kami lakukan, kami ingin menjadi bagian dari 37 negara OECD. Ini akan menjadi perjalanan selama tiga tahun. Jadi dalam bidang ekonomi, kami adalah sahabat semua orang,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengemukakan, keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip OECD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan yang inklusif sangat selaras dengan visi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar USD26.000, sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar USD9 triliun.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah terus berupaya mendorong pembaharuan dan peningkatan kinerja berbagai mesin pertumbuhan ekonomi, terlebih pada era digitalisasi saat ini.

Pemerintah telah mendorong peningkatan kemampuan industri nasional untuk dapat berdaya saing di ranah global dengan meluncurkan Roadmap “Making Indonesia 4.0”.

Ke depan, kata Menko Airlangga, digitalisasi berbagai industri akan terus diakselerasi sehingga investasi di Indonesia akan lebih ke arah padat modal dan membutuhkan keterampilan yang baru dari masyarakat.

“Kemudian kita mempunyai mesin kedua yang menjadi diskusi kita saat ini, yakni mengenai ekonomi digital. Saat ini ekonomi digital kita sekitar USD80 miliar dan kita harapkan pada tahun 2025 bisa meningkat menjadi USD125 miliar, dan pada tahun 2030 kita harap sekitar USD400 miliar,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara The Big Idea Forum CNN with Desi Anwar yang mengambil tema Quo Vadis Digital Transformation Indonesia, Jumat (5/7/2024).

Pemerintah juga tengah menempuh berbagai upaya untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Melalui Program Prakerja, Pemerintah menyediakan kebijakan yang bersifat government to people yang ditujukan untuk re-skilling, up-skilling, dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejak awal pelaksanaan, Program Prakerja hingga kini telah mampu menjangkau hingga 18 juta penerima manfaat.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mendorong pemerataan konektivitas serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital yang memadai. Sejumlah upaya yang ditempuh diantaranya melalui pembangunan jaringan fiber optic Palapa Ring, pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, hingga yang terbaru yakni mengadopsi teknologi Low Earth Orbit Satelite.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah unicorn dan decacorn terbesar diantara negara lain. Hal tersebut salah satunya didorong dengan upaya Pemerintah dalam melakukan integrasi dengan negara-negara ASEAN sehingga dapat lebih mudah dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan pasar.

Inisiasi Indonesia berupa Digital Economic Agreement Framework (DEFA) dalam Keketuaan ASEAN 2023 lalu disebut Menko Airlangga telah membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional dan diharapkan akan menarik investasi dan inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja serta memberdayakan sektor UMKM. Dengan pemanfaatan DEFA, ekonomi digital ASEAN pada tahun 2030 yang semula bernilai sebesar USD1 triliun, diperkirakan dapat meningkat mencapai USD2 triliun.

Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya juga telah melakukan integrasi pembayaran dengan kebijakan Local Currency Settlement melalui penggunaan QRIS, sehingga memudahkan upaya mendorong digitalisasi di sektor ekonomi.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa di tengah berbagai upaya digitalisasi tersebut, keamanan data juga menjadi salah satu tantangan dan aspek penting yang perlu untuk terus diakselerasi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Direktur Departemen Pemantauan Integrasi ASEAN Sekretariat ASEAN Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Perwakilan UNIDO untuk Urusan Indonesia, Timor Leste, & ASEAN Marco Kamiya, Presiden Direktur PT A.T Kearney Indonesia Shirley Santoso, serta Direktur Urusan Pemerintahan & Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam. ***