DPR Soroti Kasus 252 Siswa Diduga Keracunan MBG di Jakarta Timur

Lagi, kasus keracunan makanan terjadi lagi di program MBG.(Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kasus dugaan keracunan makanan yang dialami 252 siswa di Jakarta Timur usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Irma meminta evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menangani distribusi makanan tersebut.

Irma menilai Badan Gizi Nasional (BGN) harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk mengevaluasi petugas yang ditempatkan di setiap SPPG.

“BGN seharusnya melakukan pengecekan secara menyeluruh dan tidak langsung percaya begitu saja. Tiga tenaga dari BGN yang bertugas di SPPG perlu dievaluasi agar fungsi pengawasan berjalan maksimal,” kata Irma, Minggu (10/5/2026).

Ia menegaskan keberadaan petugas BGN di SPPG harus benar-benar menjalankan tugas sesuai tanggung jawab agar pelayanan program makan bergizi berjalan profesional dan aman bagi siswa.

Selain itu, Irma juga mempertanyakan peran tenaga ahli gizi dalam proses penyediaan makanan di SPPG. Ia meminta investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan, termasuk asal-usul menu pangsit tahu yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa mengalami gejala keracunan.

“Harus dipastikan apakah makanan itu diproduksi sendiri atau berasal dari pihak lain. Perlu ada investigasi mendalam,” ujarnya.

Kasus dugaan keracunan tersebut terjadi setelah ratusan siswa di Jakarta Timur mengalami gejala seperti mual dan sakit perut usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional telah mengambil sampel makanan dari SPPG terkait untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sejumlah pihak di DPR juga meminta operasional SPPG yang terlibat dihentikan sementara hingga hasil investigasi keluar. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan keamanan makanan dalam program MBG yang ditujukan bagi para pelajar.

Hingga kini, pihak terkait masih melakukan penelusuran mengenai sumber masalah dan kondisi para siswa yang terdampak.***