Pemerintah Harus Merancang APBN yang Kredibel, Akuntabel, dan Responsif

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist)

FAKTUALid – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 diminta mengarah ke penanganan pandemi Covid-19, dengan maksud untuk menjamin perlindungan sosial dan pemulihan ekonimo nasional.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin rapat Paripurna DPR RI, Senin (31/5/2021). Menurut Puan, penanganan Covid-19 masih harus menjadi prioritas mengingat belum adanya kepastian kapan wabah Covid-19 akan berakhir.

“Mengingat masih dilingkupi ketidakpastian akibat Covid-19, pembahasan RAPBN 2022 diarahkan agar APBN menjadi alat intervensi untuk penanganan pandemi, perlindungan sosial, dan pemulihan dunia usaha terutama UMKM,” kata Puan.

Agenda Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V tahun sidang 2020-2021 itu adalah Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2022.

Puan menjelaskan, RAPBN 2022 juga harus dirancang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat, khususnya layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

“Pemerintah harus merancang APBN yang kredibel, akuntabel, dan responsif,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah memberikan tanggapan terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2022.

Sementara itu, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 19 Mei 2021, rapat paripurna akan kembali dilaksanakan pada 6 Juli 2021.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 oleh Badan Anggaran DPR RI.