10 Perusahaan Beri Sinyal PHK, Kemnaker Masih Kaji Dampak Gejolak Global

Menaker Yassierli. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons laporan serikat pekerja terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperkirakan terjadi dalam tiga bulan ke depan. Ancaman tersebut disebut melibatkan sekitar 10 perusahaan dan dipicu oleh dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan pihaknya saat ini masih mengumpulkan data dan informasi secara mendalam guna merumuskan langkah kebijakan yang tepat.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, berbagai laporan dari lapangan tengah dihimpun untuk memastikan kondisi riil dunia usaha dan ketenagakerjaan.

Cris mengakui bahwa sejumlah perusahaan telah menyampaikan laporan kepada Kemnaker, meskipun belum dirinci secara detail jumlah maupun identitas perusahaan tersebut. Ia menyebut sektor industri tertentu mulai merasakan tekanan akibat kenaikan biaya produksi, terutama yang berkaitan dengan energi.

Beberapa sektor yang terdampak antara lain industri plastik dan gas, yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi global. Lonjakan harga tersebut dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan adanya indikasi awal rencana PHK dari sejumlah perusahaan. Ia menyebut, meskipun belum ada pemutusan kerja secara resmi, pihak manajemen perusahaan mulai membuka pembicaraan dengan pekerja terkait kemungkinan pengurangan tenaga kerja.

Menurut Said, sinyal tersebut berasal dari laporan anggota KSPI di tingkat pabrik. Perusahaan disebut mulai mengantisipasi dampak berkepanjangan dari konflik global yang berpotensi menekan operasional bisnis.

Secara total, sekitar 10 perusahaan tersebut mempekerjakan kurang lebih 9.000 karyawan. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di sejumlah wilayah industri, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan gelombang PHK baru apabila situasi global tidak segera membaik. Serikat pekerja pun meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna melindungi tenaga kerja.

Di sisi lain, Kemnaker menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi serta menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan serikat pekerja, guna meminimalkan dampak yang mungkin timbul.

Pemerintah berharap, melalui langkah mitigasi yang tepat, potensi PHK dapat ditekan dan stabilitas ketenagakerjaan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.***