Tok! RUU TNI Resmi Disahnya Jadi UU TNI yang Baru, Ini Sejumlah Perubahan Mencolok

RUU TNI akhirnya disahkan menjadi UU oleh DPR pada Kamis, 20 Maret 2025. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Akhirnya Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah diresmikan menjadi undang-undang oleh DPR dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta pada hari Kamis, 20 Maret 2025.

Meskipun sejumlah Kelompok Masyarakat Sipil melakukan aksi demo di depan gedung DPR, namun hal itu tidak mempengaruhi DPR untuk mengesahkan UU TNI yang baru.

Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi oleh para wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta sidang di ruang paripurna, Gedung Nusantara II, Gedung DPR, Jakarta Pusat.

Baca Juga : RUU TNI ke Paripurna, Utut Adianto Tegaskan Megawati Berpesan Jangan Sampai Dwifungsi Kembali Lagi

“Setuju,” jawab peserta sidang.

Apa saja perubahan UU TNI?
Perubahan yang paling mencolok adalah pada Pasal 47 yang berkaitan dengan posisi TNI aktif di kementerian dan lembaga sipil. Dalam Pasal 47 Ayat (1) dari Undang-Undang TNI yang lama, dinyatakan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

Namun, dalam Undang-Undang TNI yang baru, ketentuan tersebut diubah sehingga TNI aktif diperbolehkan menjabat di 14 kementerian dan lembaga.

Ke-14 kementerian dan lembaga yang dimaksud berfokus pada koordinasi bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, serta intelijen negara, siber, dan/atau sandi negara.

Selain itu, lembaga yang termasuk adalah lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Kemudian prajurit TNI aktif harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan di luar 14 kementerian dan lembaga sipil tersebut.

Perubahan selanjut terkait dengan batas usia pensiun anggota TNI yang diatur dalam Pasal 53. Dalam Undang-Undang TNI yang lama, batas usia pensiun untuk perwira ditetapkan maksimal 58 tahun, sedangkan untuk bintara dan tamtama adalah 53 tahun.

Setelah dilakukan revisi, batas usia pensiun ini diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Pasal 53 Ayat (3) dari Undang-Undang TNI yang baru menyebutkan bahwa batas usia pensiun untuk bintara dan tamtama adalah maksimal 55 tahun, sedangkan untuk perwira hingga pangkat kolonel tetap 58 tahun.

Baca Juga : RUU TNI akan Memperbaiki Peran Institusi Militer, Utut Adianto: Nggak Bisa Memutar Balik Jarum Jam

Selanjutnya, untuk perwira tinggi, batas usia pensiun ditetapkan sebagai berikut: perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun, dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun.

Kemudian untuk perwira tinggi bintang 4, batas usia pensiun maksimal adalah 63 tahun dan dapat diperpanjang hingga dua kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Hal itu sesuai dengan Pasal 53 Ayat (4) pada UU TNI yang baru.

Terakhir pasal yang diubah yaitu tentang tugas pokok TNI. Dalam poin ini ada da penambahan dalam UU TNI baru di Pasal 7 Ayat (15) dan (16) terkait tugas pokok TNI. Pasal 7 Ayat (15) menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber. Kemudian juga ada poin tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.***