Salus Populi Seprema Lex, Doni Monardo Ingatkan Tidak Kendor Memerangi Wabah dan Menegakkan Aturan

Ketua Umum DPP PPAD, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

FAKTUAL-INDONESIA: “Salus Populi Seprema Lex”. Sebuah asas yang memiliki makna “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” kembali diucapkan oleh Ketua Umum DPP PPAD, Letjen TNI Purn Dr (HC) Doni Monardo untuk mengingatkan semua pihak dalam menghadapi pandemi virus corona (Covi-19) yang kembali menebar dengan varian barunya Omicron.

Kalimat dari Filsuf Italia, Cicero dengan rangkain lengkap “Salus Populi Suprema Lex Esto” ini tidak hanya asas tetapi menjadi adagium hukum. Filosofi itu bahkan ada dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat: “keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara”.

Dengan adagium itu pula Doni Monardo memimpin pasukan saat menjabat “panglima” perang melawan Covid-19 sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Doni yang mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun berharap, aparat negara tidak kendor dalam memerangi wabah, termasuk dalam menegakkan aturan. Sebab, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

“Jangan kendor dan jangan anggap enteng Covid-19, meski sudah di-booster. Sebab, tidak ada penelitian yang menyebutkan, bahwa dengan booster Anda terhindar dari paparan Covid-19,” kata Doni, di Jakarta, hari ini (14/2/2022).

Seperti diketahui, pemerintah sedang menggalakkan booster. Vaksinasi booster adalah vaksinasi Covid-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

“Jika lengah, kita tetap bisa terpapar. Dan bila terpapar kemudian sembuh, masih ada risiko penyakit yang menyertai. Ingat-ingatlah itu,” pesan Doni, mantan Kepala BNPB dan Ketua Satgas Covid-19.

Kepada seluruh purnawirawan TNI-AD, serta masyarakat luas pada umumnya, Doni meminta agar mengikuti kebijakan pemerintah dan pertimbangan WHO (Badan Kesehatan Dunia). “Rujukan kita adalah pemerintah dan pertimbangan WHO, bukan individu atau orang per orang,” tegasnya.

Akhir-akhir ini, tersiar informasi dari sejumlah individu yang mengajak masyarakat mengakhiri pandemi dengan cara masing-masing. Antara lain menolak memakai masker, menolak vaksinasi, bahkan menolak di-swab. Ia mencoba mempengaruhi masyarakat dengan dalih menyesatkan.

“Jangan terpengaruh ajakan tersebut, karena bisa membahayakan keselamatan kita. Ingat, tiap-tiap negara memiliki kebijakan dan pertimbangan dalam menghadapi pandemi. Mari kita ikuti kebijakan pemerintah dan taat arahan kepala negara. Patuh dan taat terhadap protokol kesehatan dan laksanakan program vaksinasi,” papar Doni. ***