Connect with us

Opini

Hari Gini Pengen Tarif Listrik Naik ? Gak Peka !

Avatar

Diterbitkan

pada

 

Oleh: Dwi Putro AA

FAKTUAL-INDONESIA:  Kita semua bersyukur bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai. Pemerintah juga menyebutkan perekonomian negeri ini semakin baik.

Kita syukuri karena  kita semua memang mengharapkan pandemi segera berakhir, dan perekonomian bisa berjalan normal.

Dalam situasi seperti ini,  awal Desember 2021 ini muncul informasi yang terasa menggelitik, yaitu rencana menyesuaikan tarif listrik pada tahun 2022 nanti.

Advertisement

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berencana menerapkan kembali tariff adjustment (tarif penyesuaian) bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non subsidi tahun depan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan sesuai aturan awal pada 2022 dengan melihat kondisi pandemi Covid-19 yang terus membaik.

“Tarif listrik bagi golongan pelanggan non-subsidi ini bisa berfluktuasi alias naik atau turun setiap tiga bulan disesuaikan dengan setidaknya tiga faktor, yakni nilai tukar mata uang, harga minyak mentah dunia, dan inflasi,” kata Rida di Jakarta, Rabu (1/8/2021).

Selama ini, pemerintah menahan penerapan skema penyesuaian tarif listrik terhitung sejak 2017 dengan alasan memerhatikan daya beli masyarakat yang masih rendah.

Kondisi itu lantas membuat pemerintah harus memberikan kompensasi kepada PLN terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik atau tarif keekonomian dengan tarif yang dipatok pemerintah bagi pelanggan non-subsidi.

Advertisement

“Kapan tariff adjustment naik tentunya kami harus bicara dengan sektor lain. Kami hanya menyiapkan data dan beberapa skenario, keputusannya kepada pimpinan,” jelas Rida.

Pemerintah mendorong agar PLN terus melakukan langkah-langkah dalam rangka efisiensi operasional dan meningkatkan penjualan tenaga listrik serta memberikan pelayanan penyediaan tenaga listrik dengan baik.

Dalam memenuhi ketersediaan pasokan listrik kepada masyarakat, pemerintah mengedepankan prinsip kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan dan keadilan di tengah percepatan target transisi energi termasuk rencana pensiun dini PLTU.

Pemerintah Tidak Peka

Sepintas lalu, penjelasan  dengan berbagai alasan yang disampaikan pihak Kementerian ESDM itu wajar. Seolah perekonomian masyarakat mulai pulih dan dunia usaha sudah mulai pulih, dan rencana penyesuaian masih akan dibicarakan dengan sektor lain.

Advertisement

Namun sesuatu yang terlihat wajar itu, sebenarnya juga bisa jadi tidak wajar. Kenapa? Ya jelaslah,  baru dengar kata “penyesuaian” tarif listrik saja banyak masyarakat sudah puyeng alias pusing. Penyesuaian yang bisa diterjemahkan dengan kenaikan tarif listrik ini seolah pemerintah tidak mengerti apa yang tengah dialami dan dirasakan banyak kalangan saat ini.

Kalau sekarang tidak banyak kalangan yang bereaksi memberi pernyataan soal rencana penyesuaian itu, bukan berarti masyarakat sudah siap dengan rencana penyesuaian tarif listrik itu. Tapi mungkin karena  sudah “masa bodo lah” dengan hal itu. Mungkin nanti pada saat yang tepat baru ramai-ramai menyatakan penolakan.

Saat ini mungkin baru Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI yang tegas menolak rencana penyesuaian tarif listrik itu. Fraksi langsung meminta pemerintah menunda menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di awal tahun 2022.

“Sekarang bukan saat yang tepat bagi pemerintah menaikkan TDL, mengingat daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Senin (6/12/2021).

Mulyanto menegaskan pemerintah harusnya peka dengan kesulitan yang dialami masyarakat, yang banyak mengeluhkan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung saat ini.

Advertisement

Mulyanto menambahkan kalangan pengusaha dan industri juga menolak rencana kenaikan TDL itu. Mereka merasa keberatan karena baru saja menerima kewajiban menaikkan batas upah minimum.

“Para pengusaha merasa kondisi perdagangan dan industri saat ini masih belum stabil,” ujar Mulyanto.

Ia mengingatkan kenaikan TDL dapat memicu kenaikan inflasi. Sementara inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat, kemudian secara langsung akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Mulyanto menjelaskan ada tiga variabel yang mempengaruhi besaran tarif listrik yakni nilai kurs dolar, inflasi dan harga batubara. Dari ketiga variabel itu, kenaikan harga batu bara di pasar internasional diduga menjadi dasar utama rencana Pemerintah menaikkan TDL.

Katanya, 70 persen pembangkit listrik di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara.

Advertisement

Menurutnya, pemerintah mempunyai instrumen lain agar TDL tidak naik, meskipun harga batu bara melambung. Pemerintah dapat memperketat aturan domestic market obligation (DMO) agar pasokan batu bara bagi PLN tetap terjaga dengan harga yang terjangkau. Harga DMO batu bara, khususnya untuk pembangkit listrik, saat ini dipatok maksimal 70 dolar Amerika per ton.

Mulyanto juga mempermasalahkan sikap pemerintah yang melaporkan rencana kenaikan TDL itu ke Badan Anggaran DPR RI. Menurutnya sikap Pemerintah itu tidak tepat karena seharusnya rencana kenaikan TDL itu dibicarakan dulu di Komisi VII DPR RI yang berwenang mengawasi sektor energi.

“Seharusnya berbagai rencana ketenagalistrikan dari pemerintah dibicarakan lebih dahulu dengan mitranya, yakni Komisi VII DPR RI, yang memang membidangi soal tersebut. Tidak ke alat kelengkapan dewan (AKD) yang lain,” kata anggota DPR Komisi VII tersebut.

Dorong Gairah Ekonomi

Saat sekarang ini yang diharapkan masyarakat, sudah tentu diharapkan kalangan dunia usaha adalah iklim yang sejuk dari pemerintah untuk bisa pulih dari keterpurukan perekonomian dampak pandemi Covid-19.

Advertisement

Hal itu seperti diutarakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang.

Ia menyebutkan dunia usaha menyambut gembira kebijakan pemerintah yang membatalkan penerapan PPKM Level 3 serentak pada periode Natal dan Tahun Baru karena dinilai akan mendorong gairah ekonomi.

“Pembatalan ini akan mampu meningkatkan produktivitas perekonomian kita di akhir tahun di mana berbagai sektor usaha seperti pusat perbelanjaan/mal, hotel, restoran, cafe, pusat hiburan dan wisata, transportasi, aneka UMKM punya kesempatan meningkatkan omzetnya untuk memperkuat arus kas di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19,” kata Sarman, Selasa (7/12/2021).

Sarman menilai pembatalan itu menjadi momentum meningkatkan konsumsi rumah tangga untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kuartal IV 2021 yang ditargetkan dikisaran 5,5 persen-6 persen.

“Tentu dengan pembatalan ini akan sangat mungkin target tersebut tercapai bahkan terbuka kemungkinan di atas target di kisaran 6,5 persen-7 persen mengingat Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan Oktober 2021 sudah kembali ke level optimis di angka 113,4,” katanya.

Advertisement

Dengan demikian, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta itu berharap pertumbuham ekonomi nasional tahun 2021 yang ditargetkan dikisaran 3,7 persen-4,5 persen berpeluang tercapai.

Di sisi lain Sarman juga mengajak semua pelaku usaha untuk menaati kebijakan pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat di tempat usaha masing-masing.

“Kita harus berjuang bersama agar jangan sampai terjadi gelombang ketiga di tahun 2022 terlebih munculnya varian baru Omicron. Kita mendukung penuh berbagai langkah proteksi yang dilakukan pemerintah agar varian Omicron jangan sampai masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Sarman mengatakan proses pemulihan ekonomi yang sudah berjalan dengan baik saat ini harus dijaga bersama agar gairah ekonomi di tahun 2022 semakin produktif mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pelaku usaha juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pembatalan ini karena akan semakin meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap masa depan ekonomi yang lebih baik. ***

Advertisement

Lanjutkan Membaca