Connect with us

Nusantara

Selamatkan Aset Bermasalah, KAI Gandeng Kejaksaan Negeri Kota Surabaya Dan Tanjung Perak

Avatar

Diterbitkan

pada

Jajaran PT KAI Daop 8 Surabaya dan jajaran Kejaksaaan Negeri menjelang kesepakatan kerja sama. (Foto: Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya melakukan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara ini dilakukan terkait pengamanan aset negara, dalam hal ini yang dikuasakan kepada KAI.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh Executive Vice President (EVP) PT KAI Daop 8 Surabaya Heri Siswanto dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surabaya Danang Suryo Wibowo SH LLM, dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi, SH MH. “Kerja sama ini termasuk tentang penyelesaian permasalahan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang terkait dengan KAI di wilayah hukum Kejari Surabaya dan Tanjung Perak,” ujarnya, selasa (12/4/2022).

Perjanjian kerja sama ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara baik didalam ataupun diluar pengadilan yang terkait dengan KAI Daop 8. Diantaranya tentang permasalahan aset milik KAI, berupa penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh masyarakat, swasta, ataupun instansi pemerintah

Termasuk permasalahan administrasi dalam pembuatan produk hukum, seperti permohonan sertifikat aset milik KAI, pembuatan perjanjian sewa dan kontrak serta pengadaan barang dan jasa. Kerja sama ini juag terkait pemberian pendampingan saat pelaksaan sosialisasi, penertiban, dan memberikan legal opinion saat kegiatan berlangsung.

Heri Siswanto berharap kerja sama ini dapat membantu permasalahan yang dihadapi KAI Daop 8, seperti adanya perkumpulan atau paguyuban masyarakat yang tujuannya mengambil alih dan menguasai aset milik KAI yang notabene merupakan aset negara tanpa prosedur.

Advertisement

Dia juga menyebutkan tentang menempati rumah dinas dan tanah dengan alasan aset negara bebas (eks belanda) yang bisa dikuasai dan dimiliki oleh perorangan ataupun perkumpulan karena merasa sudah menghuni aset tersebut dan melakukan penolakan bahkan perlawanan saat pendataan dan pembuatan perjanjian sewa aset.

Termasuk soal adanya provokator dan oknum pelindung warga yang menempati aset KAI tanpa ijin dan tanpa ikatan legalitas yang jelas menempati aset KAI. “Kami ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan yang telah mendukung KAI selama ini. Saya harap hubungan baik yang selama ini telah terjalin dapat dipertahankan untuk memajukan perkeretaapian nasional,” ujarnya.***

Lanjutkan Membaca
Advertisement