Masih Bermasalah, Menko Luhut Kerahkan Tim Khusus Pantau Pembangunan Tiga Jalan Tol

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Istimewa)

FAKTUALid – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengerahkan tim khusus untuk memantau perkembangan yang terjadi di tiga proyek jalan tol yakni Tol Cisumdawu, Tol Semarang-Demak, dan exit Tol Kawasan Industri Terpadu Batang.

Tim tersebut diturunkan untuk melihat progres pembebasan lahan dan konstruksi di Tol Cisumdawu, isu tanah musnah di Tol Semarang-Demak, dan mekanisme penyerahan tanah kepada Kementerian PUPR di exit Tol Kawasan Industri Terpadu (KIT) KIT Batang.

Misalnya pada lahan Tol Cisumdawu, terdapat masalah tumpang tindih (overlapping) kawasan hutan dengan tanah warga, tanah kas desa, dan tanah adat dan perizinan terkait lahan Perhutani.

“Perlu percepatan terkait kajian pemberian izin penggunaan kawasan hutan, mengingat target selesai konstruksi yang sudah ditetapkan,” kata Menko Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Masalah tanah wakaf dan tanah kas desa hingga saat ini belum bebas karena proses penilaian yang telah dilakukan dianggap sudah outdated (ketinggalan zaman). Dengan demikian, perlu diskusi lebih lanjut terkait ketentuan penilaian ulang.

Secara umum progres konstruksi pembebasan lahan pada seksi 1 Cileunyi-Rancakalong sudah mencapai 77,42 persen, seksi 2 Rancakalong-Sumedang 91,99 persen, seksi 3 Sumedang-Cimalaka 100 persen, seksi 4 Cimalaka-Legok 0 persen, seksi 5 Legok-Ujungjaya 0 persen, seksi 6A Ujungjaya-Dawuan 36,83 persen dan 6B sebanyak 11,84 persen.

Sementara itu terkait perkembangan ruas Tol Semarang-Demak, kata dia, diperlukan tambahan lahan pembebasan di sisi dalam tanggul karena berpotensi menjadi kering dan menjadi masalah jika tidak dibebaskan.

“Sebagai catatan, ruas Semarang-Demak ini juga menjadi perhatian Presiden beberapa waktu lalu yang sudah melakukan kunjungan ke ruas Semarang-Demak, hingga sepatutnya isu tanah musnah ini bisa kita selesaikan secara cepat,” kata Menko Luhut dilansir antaranews.com.

Lahan yang telah bebas sebanyak 960 dari 1.605 bidang atau 92,80 hektare dari 535,10 hektare atau sebesar 17,34 persen. ***