Bahtiar: Jadi Ketua Umum MIPI Bukanlah Untuk Kepentingan Pribadi, Namun untuk Melayani

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar. (Foto: Antaranews.com)

FAKTUALid –  Menjadi Ketua Umum MIPI bukanlah untuk kepentingan pribadi. Namun, jabatan tersebut sebagai alat untuk melayani berbagai pihak sekaligus wadah silaturahim dengan para senior dan guru yang banyak bergabung ke dalam organisasi ini.

Hal itu diutarakan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode kepengurusan 2021-2026.

Menurut Bahtiar salah satu gurunya misalnya Ryaas Rasyid yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat MIPI.

Bahtiar, di Jakarta, Sabtu (5/6/2021) mengungkapkan rasa harunya atas dukungan yang diberikan anggota MIPI untuk mengemban amanah sebagai Ketua Umum MIPI. Dirinya mengaku mencalonkan diri secara sadar untuk memimpin organisasi itu.

Keputusan itu berdasarkan hasil Musyawarah Nasional MIPI ke-VII yang berlangsung secara luring di Hotel Aryaduta Jakarta dan daring melalui sambungan virtual pada 5 Juni 2021.

“Saya lakukan ini atas pertimbangan ideologis dan bagian dari sejarah hidup saya,” kata Bahtiar.

Bahtiar menginginkan MIPI menjadi organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Alasannya bila tak bisa beradaptasi, MIPI bakal tertinggal bahkan hanya jalan di tempat.

Mengawali masa kepemimpinannya sebagai Ketua Umum MIPI, Bahtiar bakal melakukan penyesuaian untuk mengatur sekaligus mengembangkan organisasi MIPI sesuai dengan perubahan yang ada.

Berbagai kegiatan MIPI direncanakan bakal banyak memanfaatkan teknologi seperti seminar berbasis virtual di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, dia ingin meningkatkan ekosistem riset, memasifkan penulisan jurnal ilmiah, dan penerbitan buku terkait ilmu pemerintahan.

“Sekarang tidak banyak lagi ilmuwan yang produktif, pada ilmu pemerintahan terutama jadi kerisauan tersendiri bagi MIPI,” kata Bahtiar. ***