Tinggal Seminggu jadi Gubernur, Begini Langkah Anies Antisipasi Banjir Curah Hujan Tinggi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyiapkan infrastruktur untuk menangani genangan air karena curah hujan di Jakarta saat ini tergolong tinggi

FAKTUAL-INDONESIA: Anies Baswedan tinggal seminggu lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta sehingga masih menghadapi tugas berat dalam mengantisipasi banjir karena curah hujan yang tinggi.

Dalam seminggu lagi masa tugasnya sebagai Gubernur, Anies telah mengambil langkan antisipatif menghadapi banjir karena curah hujan yang tinggi itu.

Sebelum mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menyiapkan infrastruktur untuk menangani genangan air karena curah hujan di Jakarta saat ini tergolong tinggi mencapai 150 milimeter per dua jam atau lebih tinggi dari dari rata-rata per hari mencapai 150 milimeter.

“Yang biasanya 150 milimeter per hari bisa 150 milimeter dua jam karena itu bisa dibayangkan volume air yang tergenang yang kemudian memberikan banjir,” kata Anies di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, sepeerti dipantau dari laporan media antaranews.com, Sabtu.

Dengan keadaan itu, dataran yang rendah dan cekung menjadi rawan terjadi banjir karena intensitas curah hujan hang tinggi.

Untuk itu, Anies mengoptimalkan seluruh infrastruktur agar dapat mengantisipasi dan mempercepat penanganan banjir akibat hujan ekstrem.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengerahkan sebanyak 455 pompa stasioner dan 457 pompa keliling untuk menyedot banjir saat banjir yang melanda sejumlah lokasi di Jakarta pada beberapa hari lalu.

Adapun ketinggian air bervariasi mulai 40 centimeter hingga 1,3 meter akibat curah hujan tinggi dan luapan beberapa sungai di antaranya Kali Pesanggrahan, Kali Krukut dan Kali Cipinang.

Selain alat pompa dari Dinas SDA, ratusan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dan jajaran BPBD DKI juga diterjunkan dalam penanganan banjir.

Tak hanya di permukiman, genangan juga terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan yang terjadi.

Dalam keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon 112, gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya menginformasikan potensi cuaca ekstrem di DKI Jakarta yang diperkirakan berlangsung 2-8 Oktober 2022.

Peran Sumur Resapan

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan sumur resapan memiliki peran penting dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota karena dapat mempercepat surutnya genangan.

“Sumur resapan ini bisa memberikan pengaruh positif terhadap penanganan banjir, yakni mempercepat surutnya genangan,” kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Setelah dirinya pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang, Riza menyatakan keberlanjutan  program sumur resapan ini akan menjadi kewenangan sepenuhnya dari penjabat gubernur DKI Jakarta.

Pihaknya, kata dia, tidak memiliki wewenang lagi untuk melakukan intervensi kelanjutan sumur resapan.

“Kami tidak ingin mengintervensi penjabat gubernur. Penjabat gubernur punya keleluasaan, punya kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik, bagaimana Pemprov DKI Jakarta ke depan,” imbuh Riza.

Meski begitu, sebelumnya Gubernur Anies Baswedan  mengharapkan agar program-program pembangunan yang sudah disusun termasuk pengadaan bangunan-bangunan pengendali banjir dapat dilanjutkan.

Apalagi sumur resapan sudah masuk dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meski anggarannya sempat dicoret DPRD DKI Jakarta karena dinilai tidak efektif.

Program sumur resapan pengendali banjir tertuang dalam Pasal 51 ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 tahun 2022 tentang RDTR.

“Teman-teman DPRD kan sampai hari ini belum menyetujui memang itu nanti kan masih pembahasan. Pembahasan nanti kan pada penjabat gubernur tentang program untuk 2023, pembahasan anggaran kami sekarang ini sudah menyiapkan,” katanya.

Terkait sumur resapan, DPRD DKI mencoret anggaran program itu pada 2022.

Awalnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp330 miliar kepada DPRD DKI pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

Sebelum dibawa ke rapat Badan Anggaran DPRD DKI, usulan anggaran itu kemudian diturunkan menjadi Rp120 miliar.

Namun, saat pembahasan di Badan Anggaran, usulan tersebut dicoret alias dihapus karena program itu dinilai tidak efektif menekan banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun setidaknya 16.000 sumur resapan pada 2021, namun sebagian di antaranya menuai kritik karena penempatan yang dinilai tidak tepat dan desain teknis yang tidak sesuai standar. ***