Nasional
Bencana Negeriku: Pencarian Korban Longsor Banjir Lahar Dingin Sumbar Dihentikan, Tanah Datar dan Agam Transisi Darurat

Operasi pencarian korban hilang akibat bencana tanah longsor, banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat, resmi dihentikan, Sabtu (8/6/2024), karena tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban
FAKTUAL INDONESIA: Pencarian korban longsor banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi oleh Tim pencarian dan pertolongan (SAR) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang tidak kunjung ditemukan akhirnya dihentikan.
Sementara itu Pemerintah Daerah Tanah Datar, Sumbar tidak memperpanjang masa tanggap darurat yang telah berlangsung selama 28 hari sejak bencana banjir dan banjir bandang melanda daerah itu pada 11 Mei 2024.
Kemudian Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pascabencana banjir lahar dingin Gunung Marapi setelah tanggap darurat berakhir pada Sabtu (8/6/2024).
Dari pantauan media online, seperti dilaporkan antaranews.com, Tim pencarian dan pertolongan (SAR) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) resmi menutup operasi pencarian terhadap 10 korban banjir lahar dingin yang tak kunjung ditemukan.
“Hasil kesepakatan pihak keluarga dengan bupati, tim SAR gabungan, dan perangkat nagari atau desa, operasi SAR ditutup,” kata Kepala Kantor SAR Kota Padang Abdul Malik di Padang, Sabtu.
Abdul Malik mengatakan penutupan operasi pencarian korban tersebut salah satunya dilatarbelakangi tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban selama misi pencarian.
Penutupan operasi pencarian itu merujuk kepada Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/189/BPBD-2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin, Banjir Bandang dan Longsor di Kabupaten Tanah Datar, terhitung 11 Mei sampai dengan 8 Juni 2024.
Usai mengumumkan penutupan operasi pencarian korban, SAR Padang juga menyampaikan data-data korban meninggal dunia dengan rincian antara lain 24 warga Kabupaten Agam meninggal, 32 warga meninggal asal Kabupaten Tanah Datar, serta 10 orang hingga kini tidak ditemukan atau dalam pencarian. Masing-masing dua korban dari Kota Padang Panjang dan Kota Padang.
Selain itu terdapat tiga body part yang masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Umum Prof Dr M Ali Hanafiah, Kabupaten Tanah Datar.
“Total meninggal dunia ada 63 orang, dimana 60 telah teridentifikasi, dan tiga body part belum teridentifikasi,” sebut dia.
Sejak bencana hidrometeorologi tersebut melanda Provinsi Sumbar pada Sabtu (11/5) malam, tim gabungan yang terdiri dari Kantor SAR Padang, BNPB, BPBD Tanah Datar dan Kabupaten Agam, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, BMKG, PVMBG, Palang Merah Indonesia, relawan, dan unsur lainnya, terus berupaya mencari keberadaan korban hilang.
Sementara Pemerintah Daerah Tanah Datar, Sumatera Barat memutuskan tidak memperpanjang masa tanggap darurat yang telah berlangsung selama 28 hari sejak bencana banjir dan banjir bandang melanda daerah itu pada 11 Mei 2024.
“Setelah mempertimbangkan masukan dan pandangan berbagai pihak seperti Basarnas, BMKG, BNPB, BPBD dan lainnya, kita putuskan beralih ke masa transisi darurat untuk setahun ke depan,” kata Bupati Tanah Datar, Eka Putra di Batusangkar, Sabtu.
Ia meminta seluruh instansi terkait segera mempersiapkan seluruh administrasi dan dokumen yang diperlukan dalam masa transisi darurat tersebut.
“Dalam masa ini kita akan terus bekerja untuk merehabilitasi, merekonstruksi dan membangun seluruh prasarana umum yang rusak, seperti jembatan, irigasi, sekolah, jalan, rumah, lahan pertanian dan lainnya,” katanya
Dalam bagian lain, Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menetapkan masa transisi dari darurat ke pemulihan pascabencana banjir lahar dingin Gunung Marapi pada 9 Juni sampai 31 Desember 2024 setelah tanggap darurat berakhir pada Sabtu (8/6).
“Masa transisi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa segala aspek pemulihan berjalan dengan lancar dan efektif terutama pembangunan infrastruktur,” kata Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Sabtu.
Ia mengatakan periode ini akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal.
Salah satu fokus utama dalam masa transisi ini adalah kelanjutan dari kegiatan normalisasi sungai. Kegiatan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan dan memastikan aliran sungai kembali normal.
“Normalisasi sungai merupakan langkah preventif yang sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut rencana pemasangan tiga sabo dam yang akan ditempatkan di daerah Batu Anguih, Batang Katiak dan Ampek Koto. Pemasangan sabo dam ini diharapkan dapat mengurangi risiko bencana banjir dan tanah longsor di masa mendatang.
“Pembangunan sabo dam ini akan berlangsung mulai tahun ini hingga 2026 nanti secara bertahap sesuai instruksi Presiden RI,” katanya. ***














