Connect with us

Lapsus

Libatkan Buruh dalam Revisi UU Cipta Kerja

Avatar

Diterbitkan

pada

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (ist)

FAKTUAL-INDONESIA: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

Atas putusan tersebut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan pihaknya menghormati segala putusan MK tersebut. “Kami menyatakan rasa apresiasi yang tinggi kepada MK, KSPI dan buruh Indonesia meyakini masih ada keadilan yang bisa ditegakkan di dalam proses perjuangan buruh untuk melawan oligarki partai politik bersama pemerintah untuk menghancurkan hak-hak buruh melalui omnibus law UU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan,” kata Said.

KSPI juga merespon positif sikap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Menurut Said, pihaknya mengikuti apa yang telah diamanatkan MK kepada Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki prosedur tata cara pembuatan UU Cipta kerja dalam jangka waktu 2 tahun. Dia berharap dalam proses ini, buruh dan masyarakat ikut dilibatkan.

“Tentu waktu 2 tahun ke depan yang diminta MK kepada pemerintah dan DPR untuk membahas sesuai dengan prosedur tata cara pembuatan UU, agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan melibatkan partisipasi publik termasuk buruh, kami akan ikuti dan siap sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan sepanjang tidak mengurangi hak-hak kaum buruh,” tegas Said.

Advertisement

Putusan MK tentang judicial review Undang-undang Cipta Kerja ke lembaga internasional. Putusan MK sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

“Kami sudah kirim surat secara resmi, menjelaskan sikap-sikap KSPI dan serikat-serikat buruh lain tentang hasil keputusan MK secara nasional ke ILO (Organisasi Perburuhan Internasional). Kami juga akan kirim surat ke ITUC (International Trade Union Confederation),” jelas Said.

Surat itu menandai dimulainya rangkaian kampanye internasional dilakukan buruh ihwal UU Cipta Kerja. Buruh melihat ada perbedaan persepsi soal putusan MK antara pemerintah dan konfederasi.

Pemerintah menganggap selama waktu perbaikan, beleid sapu jagat ini tetap akan berlaku. Sementara itu, buruh menilai UU Cipta Kerja telah kehilangan objek hukumnya lantaran dinyatakan inkonstitusional.

“Karena ada perbedaan yang tajam antara pemerintah dan pandangan buruh, KSPI didukung Partai Buruh akan ambil langkah,” ujar Said.

Advertisement

Kampanye internasional rencananya berlangsung secara virtual dengan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu meliputi webinar, gathering, hingga pertemuan virtual mahasiswa konstituen Partai Buruh dan akademikus. Kampanye akan berlangsung di media-media sosial milik konfederasi.

Di samping kampanye internasional, Said mengumumkan rencana aksi demo secara buruh nasional di depan Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta pada 8 Desember 2021. Demo itu diklaim akan diikuti 500-100 ribu buruh dari seluruh Jabodetabek.

“Kami akan terus melanjutkan aksi buruh, bahkan akan diperluas. Aksi buruh nasional diikuti aksi di tiap-tiap provinsi, kabupaten kota, atau daerah masing,” tegas Said.

Melalui aksinya, buruh akan melayangkan tiga tuntutan. Tuntutan pertama, buruh meminta pemerintah dan DPR mencabut UU Cipta Kerja. Tuntutan kedua, buruh meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur tentang sistem pengupahan. Kemudian ketiga, serikat meminta seluruh surat keputusan gubernur dan wali kota tentang upah minimum provinsi dan upah minimum kota digugurkan.

Sementara itu Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menilai putusan MK terkait gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) konyol.

Advertisement

“Disampaikan oleh MK bahwasanya undang-undang tersebut tetap berlaku sambil dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Apabila tidak ada perbaikan dalam waktu 2 tahun UU Cipta Kerja tetap berlaku, itu kan konyol bener, menurut saya,” kata Mirah.

Mirah mengira ketika MK menyebutkan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional, maka aturan tersebut akan dibatalkan dan kembali berlaku ke aturan-aturan sebelumnya.

Putusan berkata lain, hakim MK justru memberi ruang kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang omnibus law tersebut. Pasalnya secara prosedural pembentukan UU tersebut tidak sesuai perundang-undangan.

Atas hal itu, Mirah menyatakan pihaknya akan tetap melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 hingga 8 Desember 2021. Ia akan terus berkoordinasi dengan seluruh lintas federasi buruh yang ada.

Mirah mengingatkan kepada pemerintah, apabila mogok nasional berlanjut negara akan menanggung kerugian hingga triliunan rupiah.

Advertisement

“Jangankan 3 hari, waktu itu sehari saja negara rugi puluhan triliun. Dulu 2012 pernah juga kita kan tutup tol saat pemerintahan Pak SBY, rugi puluhan triliun negara,” ucap Mirah.

Mirah menyerukan kepada buruh untuk mematikan produksi dan turun ke lapangan untuk melakukan aksi mogok nasional demi kepastian nasib. ****

Lanjutkan Membaca
Advertisement