Ribuan Massa Tuntut Presiden Yoon Mundur, Dia akan Dimakzulkan Lewat Pemungutan Suara

Masyarakat Korea Selatan berunjuk rasa menuntut Presiden Yoon mundur. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Usai mengumumkan darurat militer lalu mencabutnya kembali, Presiden Korea Selatan (Korsel) mendapat tekanan luar biasa. Partai oposisi memintanya mundur, lalu ribuan massa juga turun ke jalan meminta dia mundur.

Yoon Suk Yeol menolak tekanan besar pemerintah dan publik untuk mundur. Dia dijadwalkan akan dimakzulkan lewat pemungutan suara pada Sabtu (7/12/2024) sore waktu setempat di Gedung Parlemen Korea Selatan.

Mengutip Reuters, menyusul agenda pemakzulan tersebut, puluhan ribu massa kini memadati kawasan sekitar gedung Parlemen Korea Selatan, Seoul, Sabtu (7/12/2024).

Baca Juga : Buntut Darurat Militer di Negeri K-Pop, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diultimatum Mundur atau Dimakzulkan

Mereka turun ke jalan untuk mengawal proses pemakzulan yang dijadwalkan berlangsung sore ini.

Berbagai poster dan spanduk protes dibentangkan oleh para demonstran. Berbagai bendera dan atribut dibawa massa untuk menekan presiden kontroversial Korea Selatan itu.

Warga Seoul dikabarkan mendapatkan peringatan keamanan melalui ponsel mereka menyusul terjadi kepadatan di sekitaran gedung parlemen.

“Terkait dengan aksi unjuk rasa di Yeouido, karena kepadatan massa, kereta tidak berhenti di Stasiun National Assembly dan Stasiun Yeouido untuk sementara waktu. Mohon diperhatikan bagi pengguna kereta [Seoul Metro Jalur 9],” demikian bunyi peringatan tersebut yang dikutip dari Reuters.

Yoon Suk Yeol, menyampaikan pidatonya menanggapi kegaduhan yang ditimbulkannya atas status darurat militer.

Baca Juga : Upaya Pemakzulan Presiden Korsel Gagal karena Suara Parlemen Tidak Cukup

Ia menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Korsel karena sudah membuat gaduh terkait penetapan darurat militer selama 6 jam tersebut.

Meski begitu, dirinya tidak menyatakan untuk mundur dari posisinya sebagai presiden Korsel.

Yoon mengatakan dia tidak akan berusaha menghindari tanggung jawab hukum dan politik atas keputusannya untuk memberlakukan darurat militer untuk pertama kalinya di Korea Selatan sejak 1980.

Yoon menyebut, keputusan itu lahir dari keputusasaan dan menyerahkan sepenuhnya langkah ke depan kepada partainya.***