Lebanon dan Israel Sepakati Daftar Negara yang Kirim Pasukan untuk Perlucutan Senjata Hizbullah, Prancis Diveto

Lebanon dan Israel dalam perundingan di Roma, Italia, telah menyepakati negara-negara yang dapat mengirim pasukan untuk memverifikasi perlucutan senjata Hizbullah di wilayah tersebut. (Foto: Istimewa)

FAKTUAL INDONESIA: Lebanon dan Israel telah menyepakati daftar pendek negara-negara yang dapat mengirim pasukan untuk memverifikasi pelucutan senjata Hizbullah berdasarkan perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat (AS).

Seorang pejabat Lebanon pada hari Jumat (7/8/2026), mengemukakan, AS akan memilih negara-negara dari daftar tersebut. Pejabat tersebut menolak untuk menyebutkan negara mana pun yang masuk dalam daftar pendek atau mengatakan berapa jumlahnya.

Pejabat Lebanon lainnya dan dua diplomat asing sebelumnya telah mengatakan kepada Reuters bahwa Israel dan AS telah memveto Prancis.

Seperti dilansir Middle East Eye, daftar tersebut disusun selama pertemuan antara Lebanon dan Israel di kedutaan besar AS di Roma pekan ini, putaran pembicaraan terbaru tentang bagaimana menerapkan kesepakatan sebelumnya pada 26 Juni yang mengaitkan penarikan bertahap pasukan Israel dari Lebanon dengan pelucutan senjata Hizbullah, yang akan “diverifikasi” oleh pihak ketiga.

Hezbollah bukan pihak dalam perjanjian tersebut dan menolak untuk menyerahkan persenjataannya.

“Kami telah menyusun daftar pendek negara-negara. Kami memutuskan pihak mana yang tidak mungkin untuk masing-masing negara dan menetapkan aktor-aktor potensial,” kata pejabat Lebanon itu.

“Sekarang Amerika akan memutuskan, dan bisa memilih lebih dari satu negara.”

Tidak ada tanggapan langsung dari Kementerian Luar Negeri Israel terhadap pertanyaan Reuters mengenai daftar kandidat terpilih. Ketika ditanya tentang daftar kandidat tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pembicaraan tersebut “produktif di tingkat teknis dan ahli” tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut.

Pejabat Lebanon itu mengatakan Beirut telah menolak proposal sebelumnya agar perusahaan keamanan swasta berperan sebagai pihak ketiga yang memverifikasi perlucutan senjata Hizbullah.

“Semua aktor yang diusulkan adalah negara. Kita masih perlu membahas secara detail bagaimana ini akan berjalan, berapa banyak pasukan yang akan dikerahkan dan bagaimana mereka akan bekerja sama dengan tentara Lebanon,” kata pejabat itu.

Menurut pejabat tersebut, putaran pembicaraan selanjutnya dijadwalkan pada awal September. ***