Usai Kantornya Digeledah oleh KPK, Ini Pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo

Gubernur BI Perry Warjiyo berikan keterangan pers terkait penggeledahan di kantor BI. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga telah terjadi korupsi terhadap penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Pada Senin (16/12/2024), KPK sudah menggeledah kantor Pusat Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo pun ikut digeledah. Terkait penggeledahan ini, Perry Warjiyo pun buka suara merespons penggeledahan tersebut dan dugaan korupsi, pada Rabu (18/12/2024).

“Kami mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan dari pejabat kami maupun penyampaian dokumen yang disampaikan,” kata Perry saat menjawab pertanyaan wartawan di sela Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur, di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (18/12/2024) dikutip Antara.

Baca Juga : Usai Diperiksa terkait Harun Masiku, Mantan Menkumham Yasona Apresiasi Penyidik KPK Sangat Profesional

Berikut pernyataan lengkap Gubernur BI Perry Warjiyo:

Seperti kemarin disampaikan oleh Pak Ramdan Denny penjelasannya. Satu, bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024, Bank Indonesia terima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR, dan karìenanya dalam kedatangan tersebut, KPK, dalam informasi yang kami terima itu membawa dokumen-dokumen terkait dengan CSR tadi.

Nomor dua, Bank Indonesia menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kami mendukung upaya-upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini, baik dari pemberian keterangan dari pejabat kami, maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan.

Dalam pertemuan sebelumnya, saya juga sudah sampaikan CSR atau program soppkan melalui Satuan Kerja di Kantor Pusat maupun Kantor-kantor Perwakilan.

Di statement sebelumnya, saya juga sudah sampaikan di mana Dewan Gubernur? Dewan Gubernur setiap tahun hanya membuat alokasi besarannya, yaitu melalui 3 pilar atau bidang program.

Satu, di bidang pendidikan, khususnya beasiswa, setiap tahun Bank Indonesa memberikan tambahan beasiswa kurang lebih 11 ribuan. Kedua pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM, dan yang lain-lain. Dan bidang yang ketiga adalah untuk ibadah sosial.

Baca Juga : Korupsi Dana CSR BI: Tetapkan Dua Tersangka, KPK Dalami Penerima dan Teruskan Penggeledahan

Jadi alokasi besarnya diajukan oleh Satuan Kerja, lalu diputuskan oleh Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur tahunan, alokasi besarnya. Sementara pelaksanaannya ada di Satuan Kerja dengan prosedur ketentuan yang tadi, ya yayasan yang sah, programnya konkret, dan ada pengecekan dan ada pertanggungjawaban.

Tadi juga ada pertanyaan, apakah ini berpengaruh ke kondisi pasar? Segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar. Termasuk nilai tukar ya. Tentu saja demikian ya.

Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh kepada pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar. Yang tadi kami sampaikan melalui intervensi, melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk langkah lain, termasuk SRBI. Hal itu yang bisa kami sampaikan.***