BRICS TMM India: Mendag Busan Dorong Tiga Prioritas Pembiayaan UMKM, Sinergi dan Kesejahteraan Bersama

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso (Busan) menyampaikan intervensi dalam Sesi Pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri BRICS (BRICS Trade Ministers’ Meeting/TMM) di Jaipur, India, Jumat (7/8/2026). (Foto: Kemendag)

FAKTUAL INDONESIA: Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso (Busan) ketika memberikan intervensi dalam Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers’ Meeting/TMM) pada Jumat, (7/8/2026) di Jaipur, India, mendorong tiga prioritas utama untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) negara berkembang.

Dalam bagian lain sesi itu, Mendag Busan menegaskan, Indonesia tetap berdiri tegak di tengah ketidakpastian global. Busan menilai BRICS TMM menjadi momen penting bagi BRICS untuk mendorong sinergi dan kesejahteraan bersama.

Pada sesi yang membahas tema “Securing the Future: Fostering BRICS Cooperation for A Mutually Beneficial International Trade”,  Busan menegaskan pentingnya sistem perdagangan berbasis aturan (rules-based trading system) bagi penguatan UMKM. Sistem perdagangan yang memberi prediktabilitas, adil, dan inklusif merupakan fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang melampaui pasar domestik. Sistem perdagangan berbasis aturan akan mendorong UMKM untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, serta memperluas partisipasi dalam perdagangan internasional.

“UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar,” ujar Busan seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Untuk itu, Indonesia mendorong tiga prioritas utama untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang. Pertama, meningkatkan literasi pembiayaan bagi UMKM. Kedua, memperluas inklusi pembiayaan digital. Ketiga, mendiversifikasi program pembiayaan yang adaptif dan fleksibel.

Sejalan dengan upaya tersebut, Indonesia menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang lebih tangguh untuk membangun kekuatan dari dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan penguatan kualitas rantai nilai global melalui empat bidang utama. Pertama, memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang efisien. Tujuannya, agar pelaku usaha semakin terhubung dengan pasar regional maupun global.

Kedua, meningkatkan fasilitasi perdagangan melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan dapat diprediksi. Dengan begitu, biaya perdagangan dapat ditekan dan pelaku usaha dapat berpartisipasi lebih efektif dalam jaringan produksi global.

“Untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan, Indonesia telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem tersebut memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan berbagai perjanjian perdagangan Indonesia secara otomatis, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih efektif di pasar internasional,” kata Busan.

Ketiga, Indonesia mendorong penguatan kapasitas domestik melalui investasi pada pengembangan keterampilan, inovasi, dan dunia usaha. Dengan begitu, perusahaan serta tenaga kerja mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah lebih tinggi.

Keempat, Indonesia menekankan pentingnya kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif melalui perluasan perjanjian perdagangan dan akses pasar. Elemen ini akan memperdalam integrasi ke dalam jaringan produksi regional maupun global sekaligus menarik investasi asing.

“Indonesia meyakini, kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara-negara berkembang membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan,” tambahnya.

Busan mengatakan, seiring dengan semakin kompleks dan saling terhubungnya jaringan produksi global, sektor jasa, dan teknologi baru, keberadaan kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing pun makin berperan sebagai sumber utama penciptaan nilai dan inovasi.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, Indonesia memandang kerja sama BRICS dalam mendorong interoperabilitas serta pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) sebagai suatu langkah penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih efektif di berbagai pasar. Namun, upaya itu tetap harus selaras dengan hukum nasional dan kerangka regulasi masing-masing negara.

Bangun Kembali Kepercayaan

Di sisi lain, Mendag Busan menegaskan, sistem perdagangan multilateral saat ini tengah menghadapi tantangan yang serius. Tantangan tersebut ditandai dengan semakin menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan WTO dalam menjalankan perannya secara efektif. Perbedaan pandangan yang mendasar antara negara-negara anggota turut menjadi hambatan dalam membangun konsensus dan memperkuat sistem perdagangan multilateral.

“Membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas kita bersama. Upaya tersebut perlu difokuskan pada sejumlah isu utama, antara lain, penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, serta terciptanya persaingan usaha yang adil (level playing field),” kata Busan.

Lebih lanjut Busan juga menyoroti agenda pembangunan yang harus tetap menjadi inti agenda WTO. Dengan demikian, isu Special and Differential Treatment (S&DT), ruang kebijakan (policy space), serta dukungan terhadap transformasi dan diversifikasi ekonomi negara berkembang perlu terus menjadi perhatian.

“Mekanisme S&DT merupakan instrumen penting untuk mendukung negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kami mendukung penerapan S&DT perlu semakin terarah, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat pembangunan masing-masing negara,” ujarnya.

Kemudian, Busan menyoroti meningkatnya penggunaan berbagai kebijakan tarif dan perubahan aturan perdagangan yang berlawanan dengan semangat multilateralisme. Ia menilai, jika tidak dikelola secara tepat, praktik tersebut dapat menjadi hal yang lazim digunakan. Oleh karena itu, keseimbangan antara ruang kebijakan nasional dan disiplin aturan perdagangan global perlu dijaga agar aturan WTO tetap memberikan stabilitas dan prediktabilitas bagi seluruh pelaku usaha.

“Sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan tidak hanya mengatur hak dan kewajiban setiap anggota. Sistem ini harus mampu menciptakan peluang, membangun kepercayaan, serta memastikan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari perdagangan global,” tegasnya.

Perubahan Lanskap Perdagangan Global

Dalam bagian lain Mendag Busan  mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi perubahan lanskap perdagangan global. Kebutuhan untuk bekerja sama ini semakin menguat ketika berbagai negara melihat sistem perdagangan berbasis aturan (rules-based trading system) semakin tergerus dan ekonomi dunia semakin terfragmentasi. Untuk itu, BRICS perlu hadir menawarkan kerja sama yang dapat memberi manfaat maksimal.

“Pertanyaannya adalah apakah kita akan beradaptasi dengan membangun tembok yang lebih tinggi, atau justru menemukan cara baru untuk berkolaborasi. Momen ini penting bagi BRICS untuk mendorong sinergi dan kesejahteraan bersama. Indonesia menantikan kolaborasi dengan seluruh mitranya dengan mengedepankan keterbukaan, rasa percaya diri, dan komitmen yang solid dalam menjalin kemitraan,” kata Busan.

Dia mengatakan, dalam dua dekade terakhir, berbagai krisis di sektor finansial, kesehatan, energi, dan geopolitik semakin memperlihatkan kerentanan integrasi global. Di sisi lain, negara-negara besar dunia mulai menggunakan integrasi ekonomi, tarif, infrastruktur finansial, dan rantai pasok sebagai alat tekanan.

Integrasi ekonomi yang terpolarisasi, diiringi tantangan pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang belum terselesaikan, mendorong banyak negara untuk mengembangkan perlindungan strategis demi mengamankan energi, pangan, mineral kritis, dan rantai pasok. Meskipun Busan mengatakan respons ini alamiah perlindungan diri, setiap negara perlu melihat risiko perpecahan global yang menghantui. “Kita harus tetap melihat risiko di balik itu. Dunia bisa menjadi semakin terpecah, rapuh, dan sulit menghadapi tantangan bersama,” katanya.

Ia juga mengatakan, Indonesia tetap berdiri tegak di tengah ketidakpastian global. Optimisme ini terlihat dari pasar domestik Indonesia yang terus tumbuh, tenaga kerja muda dan produktif, dan sumber daya alam melimpah. Berbagai potensi ini, didukung komitmen pemerintah untuk hilirisasi, ketahanan pangan, dan perluasan akses pasar.

Selain itu, Indonesia telah menyelesaikan banyak perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai mitra strategisnya. Busan menyatakan, penjajakan dan implementasi berbagai perjanjian dagang antara Indonesia dan negara mitra ini bertujuan untuk terus memperluas perdagangan Indonesia dengan dunia.

“Bagi Indonesia, ini berarti memadukan kerja sama multilateral yang kuat dengan kemitraan praktis di bidang perdagangan untuk menghasilkan capaian yang nyata. Bersama-sama, kami dapat membangun jaringan perdagangan, investasi, dan ekonomi yang tangguh sehingga mampu menghadapi tantangan dan menyambut peluang di masa depan,” tutur Busan.

Di bawah presidensi India untuk 2026, BRICS TMM berlangsung 6—7 Agustus 2026. Turut mendampingi Mendag Busan pada forum tersebut, yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha dan Atase Perdagangan RI New Delhi Mohamad Iqbal Jamil.

Union Minister of State for Ministry of Commerce & Industry and Ministry of Electronics & Information Technology India, Jitin Prasada, hadir untuk membuka BRICS TMM. Ia menyampaikan, tema Keketuaan BRICS India 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, mencerminkan komitmen bersama untuk membangun ketahanan, mendorong inovasi, memperkuat kerja sama, dan memastikan keberlanjutan agar manfaat perdagangan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama UMKM, pelaku usaha perempuan, dan generasi muda.

Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal menegaskan, BRICS perlu mengambil peran yang lebih besar dalam memperkuat sistem perdagangan global di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Untuk itu, BRICS perlu mendorong kerja sama yang lebih erat melalui penguatan sistem perdagangan multilateral, rantai nilai global yang tangguh, pemberdayaan UMKM, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan perdagangan digital.

“Hari ini, kita mengedepankan empat prioritas, yaitu memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai inti, membangun rantai nilai global yang tangguh, mendorong UMKM agar semakin berdaya saing di pasar internasional, serta memperluas akses terhadap perdagangan, pembiayaan, dan layanan digital,” ujar Piyush. ***