Ketua MPR RI Desak PBB Turun Tangan Hentikan Konflik Israel-Palestina

JAKARTA – Agresi militer Israel ke Palestina terus mendapat kecaman dari dunia internasional. Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia juga tidak tinggal diam. Ketua MPR RI ikut mendesak.

Ketua MPR RI Desak PBB Turun Tangan

Desakan Ketua MPR RI

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo pun ikut bicara. Politisi Partai Golkar ini mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera bertindak membantu menghentikan kekerasan di Palestina mengingat banyak korban jiwa dan luka-luka adalah warga sipil.

Menurut Bambang Soesatyo (Bamsoet), PBB harus dapat melakukan tindakan yang konkret agar konflik bersenjata di Palestina tidak berkembang menjadi perang terbuka.

“PBB harus segera bertindak agar tindakan kekerasan Israel terhadap warga sipil Palestina tidak berlanjut. Israel juga harus menghentikan pembangunan pemukiman baru Yahudi di Yerusalem Timur, yang memang ilegal menurut hukum internasional,” kata Bamsoet dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (16/5/2021).

Ia menegaskan bahwa militer Israel dan pasukan bersenjata dari Hamas harus menahan diri dan menghentikan seluruh serangan udara agar korban jiwa tidak terus bertambah.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina. “Dunia harus mengutuk kekerasan aparat keamanan Israel terhadap penduduk sipil Palestina,” kata Bamsoet menegaskan.

Militer Israel telah meluncurkan serangan ke beberapa wilayah Palestina, terutama Jalur Gaza, sejak 10 Mei 2021. Setidaknya catatan beberapa media internasional per pekan menunjukkan lebih dari 170 warga Palestina, termasuk di antaranya 41 anak-anak, tewas akibat serangan militer Israel. Tidak hanya itu, lebih dari 1.000 orang juga luka-luka.

Sementara itu, setidaknya 13 warga Palestina di Tepi Barat juga tewas terbunuh oleh militer Israel.

Terlepas dari banyaknya korban jiwa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada minggu ini mengumumkan pihaknya akan terus menyerang Jalur Gaza selama itu masih dibutuhkan.

Dewan Keamanan PBB berencana akan bertemu, Minggu, untuk membahas krisis di Palestina. Pertemuan itu sempat tertunda beberapa hari akibat dihalang-halangi oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap DK PBB.

Sejauh ini, DK PBB belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Terkait dengan itu, Bamsoet mengingatkan PBB tidak boleh memberi kesan lembaganya itu membiarkan kekerasan terus terjadi di Palestina.

“PBB harus membuktikan diri sebagai penjaga perdamaian dunia dengan segera menghentikan ketegangan tersebut sekaligus memberi sanksi kepada Israel,” ujar Bamsoet menambahkan.

Sementara itu Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) juga mendesak agar perbatasan Gaza bisa dibuka untuk memberikan akses bantuan, terutama kesehatan dan logistik.

Ketua Umum DPN BSMI M. Djazuli Ambari dalam rilisnya di Jakarta, Minggu, mengatakan ratusan korban wafat dan ribuan korban luka memerlukan bantuan kesehatan mendesak.

BSMI juga mendesak dunia untuk membantu Palestina sebab fasilitas kesehatan di Gaza terancam kolaps menangani korban serangan Israel.

Menurut sukarelawan BSMI di Gaza, yang paling diperlukan adalah bantuan medis berupa obat-obatan, kursi roda, serta logistik, baik untuk pasien, tenaga kesehatan, maupun warga yang kehilangan rumah.
“Selain itu, bantuan dokter spesialis akibat load yang tinggi di fasilitas kesehatan di Gaza,” kata Djazuli.

Berdasarkan keterangan dari sukarelawan BSMI di Gaza dan Al Quds, saat ini kebutuhan yang mendesak adalah perawatan para korban terluka akibat serangan Israel. Selain itu, bantuan logistik juga diperlukan bagi mereka yang kehilangan rumah dan tempat tinggal.

Djazuli mendesak Dewan Keamanan PBB dan organisasi internasional agar Israel menghentikan tindakan agresinya di Gaza dan Al Quds, Yerusalem.

Djazuli juga menyayangkan tindakan Amerika Serikat (AS) yang memblokir rapat darurat Sidang Keamanan PBB terkait dengan agresi Israel ke Palestina.

“Kami desak Dewan Keamanan PBB segera bertindak. Sikap AS yang enggan menggelar rapat darurat Sidang DK PBB amat disayangkan sebab agresi yang dilakukan pada saat umat Islam menggelar ibadah pada bulan Ramadan dan Idulfitri,” katanya.

Menurut dia, banyak korban anak-anak dan perempuan yang nonkombatan akibat agresi tersebut. Hal itu merupakan pelanggaran yang nyata terhadap Konvensi Jenewa 1949.

Djazuli menegaskan agar Israel harus segera menghentikan semua tindakan kekerasan di Gaza dan Al Quds tanpa syarat. Selain itu, Israel harus bertanggung jawab atas kerusakan dan jatuhnya korban jiwa akibat perbuatan mereka, baik secara hukum, moril, maupun materiel.

Djazuli mengapresiasi dan mendukung sikap pemerintah Indonesia yang langsung merespons keras tindakan Israel.

Ia berharap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bisa menggalang dan menyatukan semua komponen bangsa di Indonesia untuk memberikan tekanan lebih kuat ke dunia.

“Termasuk dalam mengirim bantuan setelah kemarin bisa mengirim bantuan ke India, kini kami menunggu komitmen pemerintah bisa mengirim bantuan juga untuk masyarakat Palestina,” ujar Djazuli seperti dikutip Antaranews. (F-3)