Puan Buka Kartu Alasannya Pakai Busana Adat Bali pada ST MPR

Ketua DPR RI Puan Maharani tampak anggun dengan busana adat Bali. (Ist).

FAKTUALid – Sudah seperti menjadi tren saat ini, pada hari-hari besar para petinggi Negara ini tampil dengan busana daerah. Hal ini positif karena para tokoh bangsa ini sekaligus mengampanyekan keragaman budaya Indonesia.

Namun untuk memilih salah satu busana yang akan dikenakan pada hari bersejarah seperti Sidang Tahunan MPR, pasti ada alasan kenapa memilih busana tertentu. Ketua DPR Puan Maharani misalnya, ia punya alasan tersendiri memilih busana adat Bali pada ST MPR pada Senin (16/8/2021) lalu.

Puan mengatakan ia memilih busana Payas Agung Bali sebagai penyemangat bagi masyarakat Bali untuk kembali bangkit dan terus berjuang di tengah pandemi ini. Nah, itu dia. Ternyata ada misi tertentu di balik pemilihan busana Bali tersebut.

“Ini baju saya sendiri, nggak ada desainer. Saya yang pilih kainnya. Ini kain Bali sidemen,” kata Puan.

Keesokan harinya pada upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Puan memilih baju adat Bundo Kanduang, asal Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat dengan ciri khas takuluak balenggek-nya.
Mengenai pakaian adat Minangkabau ini, Puan mengatakan pemilihan baju adat tersebut memiliki pesan dan filosofi tersendiri.

Kembali ke busana adat Bali, kata Puan, khusus untuk baju adat Payas Agung Bali yang dikenakannya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara pada Senin merupakan upaya untuk mengingatkan semua agar bergotong royong membangkitkan pariwisata Bali.

Payas Agung adalah satu dari tiga pakaian adat Bali selain Payas Madya, dan Payas Alit. Tiap jenisnya memiliki peruntukan yang berbeda saat penggunaannya. Payas Agung biasanya dikenakan saat acara penting dan upacara keagamaan.

Puan mengaku tidak ada desainer khusus yang membantunya memilih busana untuk acara kenegaraan tersebut. Ia hanya menggunakan pakaian koleksi pribadi.

Puan mengatakan pemilihan busana dalam acara kenegaraan mengandung filosofi tentang perlunya upaya untuk menyeimbangkan peraturan dan misi menyelamatkan ekonomi.

“Harus ada aturan yang jelas, disosialisasikan dengan baik. Pemerintah harus terkoordinasi, satu suara sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” kata Puan.

Oleh karena itu, sehari sebelum Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Puan Maharani sempat berpesan agar pemerintah mengantisipasi berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi di balik kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, utamanya di kawasan yang bertopang pada sektor pariwisata seperti di Bali. ***