Bansos Lagi Naik Daun, Ungkap Politisasi serta Potret Kesulitan Ekonomi Rakyat

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

FAKTUAL INDONESIA: Bantuan sosial (Bansos) lagi naik daun. Bukan hanya masyarakat miskin dan tidak mampu yang rentan terhadap risiko sosial yang membutuhkan. Kini semua sibuk turun menyalurkan dan memamerkan aksi pemberian Bansos kepada masyarakat. Termasuk para menteri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada apa?

Bahkan ada menteri yang mengklaim bansos  merupakan uang presiden. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (26/12/2023), menyatakan Bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikasih Jokowi.

Apalagi Zulhas menegaskan yang suka Jokowi dukung Gibran. Seperti diketahui PAN dalam pemilihan umum presiden (Pilpres) tahun 2024 masuk koalisi pendukung calon presiden dan calon wakil presiden (Capres – Cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang putra dari Jokowi.

Pernyataan Zulhas langsung mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Terutama dari tim kampanye pasangan Capres – Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) dan nomor 03, Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Bahkan Pimpinan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Zulhas terkait pernyataannya itu.

Dari reaksi itulah terungkap dengan jelas dan tegas Bansos itu dari uang rakyat untuk rakyat, bukan dari uang presiden, menteri apalagi capres dan cawapres. Pengungkapan ini seperti mengingatkan masyarakat  miskin dan tidak mampu yang rentan terhadap risiko sosial agar sadar, Bansos itu dari uang rakyat. Tidak dikelabui seakan berasal dari uang pribadi presiden, menteri, pejabat dan capres atau cawapres tertentu.

“Bansos adalah uang rakyat, bukan uang presiden, menteri, apalagi uang calon presiden, jadi bansos itu adalah uang rakyat yang sudah disahkan di DPR,” kata Cawapres 01 Muhaimin Iskandar menyindir keras Zulhas.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan bahwa program bansos yang berasal dari uang rakyat ini pun telah disahkan oleh DPR. Bansos dari uang rakyat dan untuk rakyat itu sudah dianggarkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) “Jadi kita mengkoreksi pernyataan Pak Zul bahwa itu uang presiden, bukan,” ucapnya di kampung nelayan di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (2/1/2024).

Juru Bicara Anies-Muhaimin (AMIN), Muhammad Said melalui akun X pribadinya, @msaid_didu, meminta Zulhas berhenti membohongi rakyat dengan mengatakan Bansos dari Jokowi. Menurutnya Bansos jelas-jelas adalah uang rakyat. Dalam tweetnya, Said juga memaparkan proses munculnya Bansos. “Penerima Bansos diusulkan Pemda, jjumlah dan jenis Bansos disepakati antara Pemerintah dan DPR, anggaran ditetapkan dalam APBN : UANG RAKYAT !! Ingat dosa Pak !!!” tegasnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Aria Bima mengungkap bahwa pernyataan Zulhas merupakan bentuk dari politisasi bansos yang tidak perlu. Dia menegaskan politisasi bansos demi kepentingan elektoral merupakan sesuatu yang tidak manusiawi.

“Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15.000 dan cabai mencapai Rp175.000,” ujar Aria yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Aria menyatakan, program penyaluran bansos untuk 2024 telah disetujui oleh DPR. Aria juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

Sedangkan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis melontarkan kekhawatiran pembagian bansos jelang Pilpres dimanfaatkan untuk keperluan menaikkan elektablitas alias tingkat keterpilihan paslon presiden dan wakil presiden tertentu. Karena itu dia mengusulkan pembagian bansos ke masyarakat ditunda hingga penyelenggaraan Pilpres 2024 selesai. Dia menegaskan, persepsi publik sudah mengarah pada pembagian bansos menguntungkan paslon tertentu. Penundaan pembagian bansos  sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan pra sangka.

Taktik Kotor dan Kesulitan Ekonomi

Todung rela dikritik untuk memastikan Pilpres 2024 berjalan secara adil untuk setiap pesertanya. “Semua kebijakan populis bisa dilakukan oleh pemerintah dan itu tidak melanggar Undang-undang. Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini,” katanya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023), seperti dilansir kabar24bisnis.com.

Todung mencontohkan, taktik pembagian bansos untuk memenangkan calon kepala pemerintahan pernah digunakan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán. Dia tidak ingin taktik kotor seperti itu digunakan untuk Pilpres di Indonesia.

Masih seperti dikutip dari kabar24bisnis.com, Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menganggap pencairan bansos tak perlu dipersoalkan. Pasalnya, bansos adalah bentuk intervensi kebijakan untuk membantu masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. Saleh menekankan bahwa pemberian bansos merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan jaring pengamanan sosial. Dia menganggap selama ini berbagai program bansos sangat membantu masyarakat. “Itulah sebabnya bansos dengan segala rinciannya tetap dipertahankan, ditingkatkan, dan diintensifkan,” kata Saleh dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini merasa aneh apabila ada pihak yang ingin menghentikan sementara bansos. Menurutnya, membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi dijamin oleh konstitusi. “Lalu kenapa ada pikiran dan usulan untuk menghentikannya? Usulan dan pikiran seperti itu sangat tidak bijak. Tidak berorientasi bagi kepentingan fundamental warga negara, terutama mereka yang memang sangat membutuhkan,” ujarnya.

Jadi terpapar dengan jelas kekhawatiran penyaluran Bansos di tengah kampanye diiringi dengan pernyataan yang mengelabui rakyat bahwa Bansos berasal dari uang pribadi, kelompok atau golongan. Padahal Bansos itu merupakan uang rakyat untuk rakyat yang diatur DPR dan dianggarkan dalam APBN. Rakyat harus sadar hal ini sehingga Bansos itu diberikan untuk membantu rakyat, bukan untuk memilih Capres – Cawapres apalagi Caleg partai tertentu.

Diakui atau tidak, selain kekhawatiran taktik kotor politisasi bansos di tengah masa kampanye Pilpres dan Pileg 2024, juga ada pengakuan tentang potret kesulitan ekonomi yang dialami rakyat dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.  Gencarnya dan meluasnya penyaluran Bansos menjadi cermin makin meningkat dan meluasnya kesulitan ekonomi rakyat saat ini. Jelas ini suatu kegagalan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan dan kesenjangan ekonomi di negeri ini.

Suatu program yang mencerminkan kegagalan peningkatan ekonomi dan taraf hidup rakyat seharus bukan saja ditunda namun dihentikan. Perlu perubahan yang lebih siginifikan dalam mengatasi kesulitan dan kesenjangan ekonomi rakyat ini. Bukan dengan cara instan pembagian BLT dan penyaluran Bansos yang seakan membantu rakyat padahal sejatinya menjebloskan rakyat itu terus berada dalam kubangan kemiskinan.

Ataukah cara instan ini memang mau terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dan diperluas sehingga kondisi rakyat terus berada dalam kondisi miskin dan tidak mampu serta rentan terhadap risiko sosial? Dengan demikian Bansos akan tetap bisa dijadikan alat untuk menarik simpati rakyat di kala masa kampanye baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.

Sudah saatnya cara instan dihentikan dan perlu perubahan kepada penghargaan terhadap proses dan kerja keras karena Indonesia merupakan negara yang kaya raya. Di sinilah dituntut pemimpin mampu menghadirkan dan melaksanakan program yang memang menyentuh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. ***

• Gungde Ariwangsa SH – Ketua Siwo PWI Pusat 2018 – 2023, wartawan Faktual Indonesia, Ketua Pembina Yayasan IPO