Home Politik Ketua DPR: Perpanjangan PPKM Darurat Harus Disertai Penjelasan Yang Jelas

Ketua DPR: Perpanjangan PPKM Darurat Harus Disertai Penjelasan Yang Jelas

oleh Marpi
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

FAKTUALid – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dengan alasan yang jelas dan dapat diterima masyarakat. Sebelum perpanjangan PPKM itu diputuskan, harus ada evaluasi tentang PPKM Darurat yang sedang berjalan 3 – 20 Juli 2021.

“Hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan,” kata Puan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/7/2021).

Untu itu, ia meminta pemerintah segera menyampaikan hasil evaluasi PPKM darurat, 3 hingga 20 Juli 2021 sebelum adanya memperpanjang kebijakan tersebut.

Menurut Puan, pemerintah harus segera menentukan langkah ke depan PPKM darurat yang akan berakhir pada tanggal 20 Juli. Dengan demikian, ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya.
Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menambahkan, setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM darurat periode pertama, barulah mengumumkan perpanjangannya. Pengumuman perpanjangan harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.
“Harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini,” ujarnya.

Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, menurut Puan, saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM darurat berikutnya bisa berjalan efektif.
Perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa ada dampak nyata dari PPKM darurat meski kasus masih fluktuatif. Hal itu akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat, termasuk perpanjangannya.

Selain evaluasi, katanya, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM darurat berikutnya. Misalnya, akan ada sistem pemantauan akurat berdasarkan teknologi digital per daerah, pelaksanaan testing atau pengujian yang lebih masif, penambahan kamar rumah sakit dan isolasi mandiri serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi.

Dalam keterangannya, Puan juga menyoroti masih rendahnya serapan anggaran penanganan COVID-19. Hal tersebut tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang,” ujarnya seperti dilansir antaranews.com.

Anggaran penanganan COVID-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, misalnya pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isolasi mandiri. ***

 

You may also like

Tinggalkan Komentar