Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Tegaskan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ketum PDIP tegas kalau dirinya dukung pemerintahan Prabowo-Gibran. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Saat memberikan arahan bimbingan teknis nasional Fraksi PDIP se-Indonesia di Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri me 6negaskan dukungan penuh partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto- Gibran Rakabinnsßßß

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus kepada wartawan, Kamis (31/7/2025). “Kita ingin supaya partai ini tetap solid secara organisasi dan punya frekuensi yang sama. Ibu Megawati juga menegaskan kita mendukung pemerintah,” kata Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).

Baca Juga : Nilai Tuntutan 7 Tahun Penjara Tidaklah Adil, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Dibebaskan dari Semua Dakwaan

Dia menjelaskan arahan Megawati tidak sekadar simbolik, melainkan bentuk komitmen untuk mendukung segala kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan menjaga keutuhan bangsa.

Dukungan ini diberikan di tengah berbagai tantangan nasional dan global, seperti ketidakstabilan fiskal, utang luar negKetua DPP PDIP Deddy Sitorus kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).eri, serta gejolak ekonomi dan geopolitik internasional.

Selain dukungan kepada pemerintah, Megawati juga meminta seluruh kader untuk aktif turun ke masyarakat dan mendengar langsung persoalan yang mereka hadapi. Menurut dia, pendekatan ini penting agar PDIP tetap relevan dan mampu memberikan solusi konkret bagi rakyat.

Baca Juga : Hasto Kristiyanto Akui Sempat Diancam Penjara Jika Tak Mundur dari Jabatan Sekjen PDIP

“Kita harus punya gagasan besar, tetapi juga tetap dekat dengan rakyat. Dukungan kita terhadap pemerintah adalah untuk memastikan arah pembangunan tetap berada di rel yang benar,” lanjut Deddy.

Bimtek nasional ini diikuti sekitar 3.200 peserta, terdiri dari anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari fraksi PDIP. Para peserta mendapatkan pembekalan tentang penguatan fungsi legislasi, pengawasan, serta strategi komunikasi politik partai.***