Ketua MPR Tegaskan Usulan Pemakzulan Wapres Gibran adalah Ngawur

Ketua MPR Ahmad Muzani tegaskan Gibran sah jadi wapres. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Belakangan usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh sekelompok purnawirawan TNI jadi viral. Namun Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa wacana itu tidak memiliki dasar konstitusional alias ngawur dan hanya memperkeruh suasana politik nasional.

Menurut Muzani, Pemilu presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan secara demokratis pada 14 Februari 2024. Berdasarkan Pemilu itu, pasangan Prabowo-Gibran meraih suara terbanyak dengan 58,7% mengalahkan pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Pemilu berjalan sesuai aturan. Tidak ada putaran kedua karena suaranya cukup. Gibran sah sebagai wakil presiden,” ujar Muzani, Sabtu (10/5/2025).

Baca Juga : Gubernur Lemhamnas Tegaskan, Gibran Adalah Wapres Pilihan Rakyat

Menanggapi ketidakpuasan sejumlah pihak, Muzani menyebut semua keberatan telah dibawa ke ranah hukum dan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Proses sidang terbuka dengan menghadirkan bukti dan saksi.

“MK sudah memutuskan pasangan Prabowo-Gibran sah. Keputusan ini tidak bisa diperdebatkan lagi karena final dan mengikat,” tegas Muzani.

Sesuai Konstitusi

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 dalam sidang paripurna MPR. Pelantikan tersebut dihadiri mayoritas anggota DPR serta perwakilan dari 37 negara sahabat.

“Pelantikan dilakukan secara sah dan sesuai konstitusi. Tidak ada celah untuk mempersoalkan lagi,” tambah Muzani.

Sehingga, lanjut dia, tidak ada pelanggaran konstitusi oleh Gibran.

Baca Juga : Forum TNI Purnawirawan TNI Desak Pemerintah Mengganti Wapres Gibran, Ini Kata MPR

Muzani mengajak semua pihak fokus mendukung pemerintahan yang sah dan menjaga stabilitas politik demi pembangunan nasional.

“Yang terpenting saat ini adalah persatuan bangsa. Mari kita kedepankan kepentingan Indonesia, bukan kepentingan kelompok,” pungkas Muzani.

Dengan pernyataan resmi dari Ketua MPR Ahmad Muzani, diharapkan polemik terkait legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih dapat mereda.

Seluruh elemen bangsa diajak untuk menghormati hasil pemilu, mendukung pemerintah, dan menjaga stabilitas demi kemajuan Indonesia.***