PPKM Darurat 3 – 27 Juli 2021, Begini Aturan dan Kabupaten/Kota yang Terkena

PPKM Darurat diberlakukan di Jawa dan Bali, vaksin dan pcr dan antigen penting

FAKTUALid – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tinggal menunggu waktu setelah Presiden Joko Widodo yang menyatakan tindakan itu  harus dilakukan untuk menekan laju penularan COVID-19 dan selanjutnya mempercepat pemulihan ekonomi.

Isyarat Presiden itu dan makin melonjaknya pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air akhir-akhir ini maka PPKM Darurat tinggal menunggu pengumuman saja.  

Aturan penerapan PPKM Darurat itu sudah siap dan tinggal finalisasi dalam satu dua hari ini.

Pemerintah bersiap menerapkan PPKM Mikro Darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang.

Kebijakan itu diambil melihat penyebaran Covid-19 yang kini belum terkendali.

Presiden Jokowi mengatakan PPKM Darurat akan dilakukan di Pulau Jawa dan Bali.

Sejumlah sektor kegiatan publik akan dibatasi dengan aturan tersebut.

• Berikut salinan usulan penerapan PPKM Mikro Darurat:.

1. PPKM Darurat diusulkan dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 per hari.
2. Cakupan area terdapat 45 Kabupaten/Kota dengan nilai assesmen 4 dari 75 Kabupaten/Kota dengan nilai assesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali.
3. Pengetatan aktivitas yaitu 100% Work From Home untuk sektor nonessensial.
4. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.
5. Untuk sektor essensial diberlakukan 50% maksimum staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan.
6. Sektor essensial seperti keuangan dan perbankan, pasal modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.
7. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, industri, makanan, minuman, petrokimia, semen.
8. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam oprasional sampai pukul 20.00 WIB waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
9. Kegiatan pada pusat perbelanjaan seperti mal, pusat perdagangan ditutup.
10. Restoran dan rumah makan hanya menerima delivery atau take away.
11. Kegiatan konstruksi seperti proyek beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
12. Masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.
13. Fasilitas umum hingga kegiatan seni, budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan juga ditutup sementara.
14. Transportasi umum mulai dari kendaraan umum, taksi, hingga kendaraan sewa dan rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan.
15. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
16. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
17. Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3.
18. Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan:
19. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate kurang lebih 5%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.
20. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai kurang lebih 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
21. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
22. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021

• Berikut daftar daerah yang diterapkan PPKM Darurat:
  1. Bali

1. Kabupaten Badung
2. Kabupaten Bangli
3. Kabupaten Buleleng
4. Kabupaten Gianyar
5. Kabupaten Jembrana
6. Kabupaten Klungkung
7. Kota Denpasar
   1. Banten
8. Kabupaten Lebak
9. Kabupaten Tangerang
10. Kota Cilegon
11. Kota Serang
12. Kota Serang
13. Kota Tangerang
14. Kota Tangerang Selatan
    • Jakarta
15. Jakarta Barat
16. Jakarta Pusat
17. Jakarta Selatan
18. Jakarta Timur
19. Jakarta Utara
20. Kepulauan Seribu
    1. Jawa Barat
21. Kabupaten Bandung
22. Kabupaten Bandung Barat
23. Kabupaten Bekasi
24. Kabupaten Bogor
25. Kabupaten Ciamis
26. Kabupaten Cianjur
27. Kabupaten Cirebon
28. Kabupaten Garut
29. Kabupaten Indramayu
30. Kabupaten Karawang
    1. Jawa Tengah
31. Kabupaten Banjarnegara
32. Kabupaten Banyumas
33. Kabupaten Batang
34. Kabupaten Blora
35. Kabupaten Boyolali
36. Kabupaten Brebes
37. Kabupaten Cilacap
38. Kabupaten Demak
39. Kabupaten Grobogan
40. Kabupaten Jepara
    1. Jawa Timur
41. Kabupaten Bangkalan
42. Kabupaten Banyuwangi
43. Kabupaten Blitar
44. Kabupaten Bondowoso
45. Kabupaten Gresik
46. Kabupaten Jember
47. Kabupaten Jombang
48. Kabupaten Kediri
49. Kabupaten Lamongan
50. Kabupaten Lumajang
    • Yogyakarta
51. Kabupaten Bantul
52. Kabupaten Gunungkidul
53. Kabupaten Kulon Progo
54. Kabupaten Sleman
55. Kota Yogyakarta