Connect with us

Politik

Dipanggil Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Laporkan Mafia-mafia yang Mengambil Kesempatan dalam Kesempitan

Gungdewan

Diterbitkan

pada

Seusai dipanggil Presiden Joko Widodo dan mengikuti rapat terbatas, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2022).

Seusai dipanggil Presiden Joko Widodo dan mengikuti rapat terbatas, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2022).

FAKTUAL-INDONESIA: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melaporkan soal mafia-mafia yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Edy Rahmayadi mengungkapkan mafia-mafia yang mengambil kesempatan dalam kesempitan setelah memenuhi panggilan Presiden Jokowi, Senin (11/7/2022).

Pernyataan Edy Rahmaydi  tentang mafia-mafia yang mengambil kesempatan dalam kesempitan kepada Presiden Jokowi menyangkut kepastian hukum dalam masalah agrarian.

Presiden Jokowi memanggil Edy Rahmayadi ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, untuk membahas masalah agraria di Sumatera Utara.

“Hari ini kita rapat terbatas tentang agraria, tentang pertanahan, di Sumatera Utara. Saya Gubernur Sumatera Utara diperintahkan Presiden untuk melaporkan kondisi agraria, dengan menteri terkait, untuk melakukan percepatan penyelesaian tentang pertanahan di Sumatera Utara,” jelas Edy usai mengikuti rapat terbatas di Jakarta, Senin.

Advertisement

Edy, seperti dipantau dari media, menyampaikan, Sumatera Utara penuh dengan perkebunan serta pertanahan, yang memiliki banyak persoalan yang harus diluruskan. Dia mengungkapkan, pemanggilan dirinya ke Istana lantaran Presiden menginginkan masukan dari pemerintah provinsi terkait penyelesaian persoalan agraria di Sumatera Utara.

“Presiden (telah) berkunjung ke Sumatera Utara, menanyakan, melihat, sehingga beliau perlu masukan yang pasti. Nah inilah saya dipanggil,” jelas Edy.

Jumlah lahan yang masih menyisakan persoalan di Sumatera Utara menurutnya mencapai ribuan hektar, di antaranya tanah Hak Guna Usaha (HGU) serta tanah bekas HGU.

Dia menekankan pembahasan masalah agraria di Sumatera Utara, dilakukan untuk menguntungkan semua pihak, sebab masyarakat membutuhkan kepastian tentang lahan yang digunakannya.

“Ada yang untuk masyarakat, ini kan butuh kepastian. Ini kan berbicara masalah hukum. Dia harus berkeadilan, harus mempunyai kepastian untuk rakyat, serta harus bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mafia-mafia yang mengambil suatu kesempatan dalam kesempitan,” terangnya.

Advertisement

Edy mengungkapkan, dalam rapat terbatas diputuskan akan dibentuk sebuah tim untuk menyelesaikan masalah agraria di Sumatera Utara, yang akan mempelajari tentang kemungkinan pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat guna memberikan kepastian hukum. ***

Lanjutkan Membaca