Bersatulah Merah Putih dan Nusantara Lindungi Ibu Pertiwi

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, penggagas Vaksin Nusantara. (ist)

FAKTUALid -Badan Kesehatan Dunia (WHO) memberikan sinyal jika Covid-19 status akan berubah dari pandemi menjadi endemi. Perubahan ini menjadikan seluruh negara harus bersiap untuk hidup berdampingan dengan virus yang telah merenggut nyawa jutaan orang di dunia ini.

Vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan (prokes) menjadi faktor penting dengan perubahan pandemi menjadi endemi. Tak terkecuali bagi Indonesia yang menjadi negeri Ibu Pertiwi tercinta ini. Seluruh elemen bangsa ini harus bersatu melindungi Ibu Pertiwi, tak terkecuali perihal vaksinasi yang sempat memunculkan polemik terkait munculnya vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara, dua vaksin dari ‘anak negeri’ yang harusnya bisa melengkapi vaksin Sinovac, Moderna dan Astra dan lainnya yang telah hadir lebih awal. Hal ini disebabkan kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indoneia yang memiliki penduduk 270 juta jiwa lebih akan membutuhkan vaksin dalam jumlah sangat banyak agar Ibu Pertiwi dapat terlindungi dari virus Covid-19.

Memang Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih belum sepenuhnya bebas dari polemik. Tapi harusnya demi kepetingan bangsa yang lebih besar, semua pihak yang berpolemik dapat bersatu dan mengesampingkan keegoannya demi melindungi Ibu Pertiwi dari virus Covid-19. Sebab kebutuhan akan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia sangat banyak.

Badan Pemeriksa Obat Makanan (BPOM) belum memberikan izin atas vaksin Nusantara untuk uji klinis kedua. Ratusan tokoh nasional dari berbagai unsur memberikan peryataan lewat sikap gabungan bertajuk: “Tim BPOM Majulah Terus”.

Pakar tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Natalia Soebagjo, menyebutkan bahwa setiap penelitian vaksin perlu diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas, perlu diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki otoritas. “Kita punya Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI,” baca Natalia dalam jumpa pers virtual yang diselenggarakan Sabtu (17/4/2021) lalu.

Tokoh-tokoh nasional ini dalam peryataannya berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur dan integritas ilmiah.

Pernyataan dukungan terhadap BPOM ini, disampaikan Natalia, berdasarkan kepercayaan ratusan tokoh terhadap kinerja BPOM yang sudah puluhan tahun mengawal berbagai uji klinis obat-obatan serta vaksin.

“Biarkan BPOM bekerja tenang bersama tim pakarnya. Kami percaya pada integritas keilmuan dan independensi mereka. Selama ini, BPOM telah mengabdi untuk menjaga kesehatan masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia,” papar Natalia membacakan pernyataan sikap gabungan itu.

BPOM telah membuktikan diri sebagai patriot tanpa banyak retorika. Teguh menghadapi tekanan dari mana saja dan akan didukung seluruh warga Republik Indonesia.

Terkait dengan Vaksin Nusantara yang memaksa melaksanakan uji klinis fase kedua, dengan menyuntikkan sampel kepada Anggota DPR sebagai relawan beberapa waktu lalu, para tokoh ini menilai sepatutnya itu tidak dilakukan.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban, memastikan tak memiliki sentimen negatif terhadap penggagas vaksin nusantara yang tak lain mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

“Ada anggapan saya sentimen dengan Pak Terawan. Bahkan dikaitkan dengan terapi cuci otak dan sanksi terhadapnya. Saya nyatakan tidak ada sentimen itu,” kata Prof Zubairi.

Ia meragukan Vaksin Nusantara karena belum mengantongi izin dari BPOM, uji klinis I Vaksin Nusantara juga masih meragukan. “Saya akan sentimen pada vaksin yang diduga mengabaikan kaidah ilmiah. Tidak ada yang personal,” tegasnya

Adapun Kolonel CKM dr. Jonny, SpPD-KGH (Peneliti Utama Vaksin Nusantara RSPAD Gatot Subroto) menyebut semua penelitian atas vaksin corona mengikuti kaidah penelitian. “Saya koreksi (pernyataan Anda) bahwa vaksin ini lebih baik dari vaksin lain. Bukan begitu, vaksin ini belum bisa dibuktikan lebih baik dari vaksin lain karena masih dalam masa pandemi,” imbuhnya.

Pada penelitian vaksin Nusantara diberikan kepada para sukarelawan yang belum pernah terpapar virus corona, termasuk mereka yang belum divaksin corona.

Adapun para relawan anggota dewan, kata Jonny, yang sudah mendapatkan vaksin corona juga tidak akan menjadi objek penelitian. Maka, kata Jonny, screnning dilakukan. ”Kami mengucapkan terimakasih atas kesediaan mereka, tapi kami juga berpegang syarat penelitian,” ujarnya.

Tim Terawan ini menegaskan, penelitian ini ingin membuktikan dulu vaksin ini bermanfaat. Kelak, jika ini terbukti bermanfaat, bisa diproduksi masal dan bisa dipakai untuk semua kalangan.

Jonny juga menyakinkan bahwa penelitian harus dilakukan dengan jujur, data yang akurat, dan kaidah-kaidah etik penelitian . “Kami akan berusaha mentaati kaidah penelitian yang baik, meski penelitian dilakukan cepat di tengah pasokan vaksin yang terbatas,” ujarnya.

Sejumlah tokoh mengikuti vaksinasi vaksin Nusantara. Padahal, hingga kini, vaksin tersebut belum mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM belum mengeluarkan izin bagi riset tersebut untuk lanjut ke uji klinis fase II. Alasannya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam uji klinis vaksin Nusantara.

BPOM mengungkapkan, dalam hearing atau diskusi bersama para peneliti vaksin Nusantara pada 16 Maret 2021, terungkap jumlah KTD dalam uji fase I mencapai 71,4 persen dari total relawan uji klinis.

Sebanyak 20 dari 28 subjek mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD). Beberapa relawan uji klinis juga mengalami KTD di kategori 3 dengan tingkat keluhan efek samping lebih berat. Karena itulah, BPOM belum memberikan restu vaksin Nusantara untuk melanjutkan uji klinis.

Belum adanya restu dari BPOM itu tak menghentikan langkah sejumlah tokoh untuk berpartisipasi dalam vaksinasi vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

Vaksin Merah Putih

Sementara dari data Lapor Covid-19 melakukan survei Pemahaman dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Vaksin dan Obat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebagian masyarakat masih ragu menerima vaksin dan obat Covid-19 yang dibuat oleh perusahaan Sinovac China dan perusahaan BUMN Bio Farma.

Dari survei tersebut, warga lebih memilih vaksin Merah Putih Covid-19 yang dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia di bawah kerjasama Eijkman dan pemerintah. Sebanyak 27 persen responden ragu-ragu menggunakan vaksin covid-19 Sinovac, 32 persen tidak setuju, 10 persen sangat tidak setuju. Sebanyak 31 persen responden setuju menggunakan vaksin Sinovac.

Untuk vaksin Merah Putih, 37 persen responden mengaku ragu-ragu, 3 persen tidak setuju, 16 persen sangat tidak setuju. Namun ada 44 persen responden yang setuju menggunakan vaksin Merah Putih buatan Eijkman.

Wakil Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Herawati Sudoyo mengatakan bahwa peserta survei memang sudah paham dan lebih mengedepankan nasionalisme soal vaksin Covid-19.

Herawati mengatakan pandemi Covid-19 ini juga menyadarkan warga akan pentingnya kedaulatan nasional. “Ada unsur nasionalisme di situ. dari awal untuk apa, itu untuk kedaulatan nasional,” kata Herawati.

Padahal Herawati mengaku bahwa pembuatan vaksin Merah Putih lebih low profile. Pasalnya tahapan pembuatan vaksin masih dalam penelitian.

“Sehingga untuk menerangkan ke masyarakat, ini loh ada vaksin, belum ada karena masih penelitian. Dalam arti kandidatnya saja mungkin baru ada akhir bulan ini,” kata Hewawati.

Herawati kemudian mengatakan bahwa vaksin China yang dikerjakan Sinovac-Biofarma mendapatkan perhatian karena penelitian sudah dilakukan dan barangnya sudah ada.

“(Vaksin China) sudah uji klinis. Sehingga perhatian dari media semua itu berbicara mengenai kasus ini, mengenai vaksin sinovac,” kata Herawati.

Herawati menekankan adu vaksin China dan Merah Putih tidak perlu terlalu diperdebatkan. Eijkman, kata dia, lebih mengedepankan sosialisasi 3T (testing, treatment, tracing), dan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

“Jadi kita tidak mau semuanya tergantung pada vaksin. Jangan sampai kita overshadow. Tujuan kita sebenarnya apa, kan menurunkan kasus, nah itu tidak bisa dengan satu masalah saja. Jadi kalau vaksin ada everything all right itu enggak,” kata Herawati.

Namun, Herawati juga mengatakan jangan sampai gerakan menolak atau ragu terhadap vaksin impor maupun lokal Covid-19 di Indonesia semakin tinggi.

“Adanya vaksin, tidak bisa ditolak. Adanya informasi pemberian vaksin sangat berbahaya yang berujung tidak mau divaksin harus diluruskan, itu PR (pekerjaan rumah) kita,” katanya.

Semestisnya dengan melindungi warga Indonesia tak perlu diperdebatkan vaksin import atau vaksin lokal buatan anak negeri. Atau dengan kata lain Bersatulah Merah Putih dan Nusantara untuk Lindungi Ibu Pertiwi dari virus Covid-19 yang kemungkinan akan jadi endemi.