PPKM Diperpanjang, Para Kades Mengeluh Mau Sampai Kapan?

Foto: Istimewa

FAKTUALid – Rembug Desa kembali dihelat, Selasa (3/8/2021), yang melibatkan ratusan Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Grobogan. Sebelumnya, Rembug Desa telah berjalan di Banjarnegara, Rembang, Cilacap, Banyumas, Karanganyar dan Klaten.

Dalam kesempatan ngobrol dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, secara daring di Pendopo Kabupaten Grobogan, para Kades langsung melontarkan berbagai persoalan. Khususnya terkait penanganan Covid-19 di desa masing-masing.

Namun ada juga Kades yang berani mengeluhkan soal perpanjangan PPKM. Dia adalah, Musarokah, Kades Kapung, yang dengan suara lantang bertanya kepada Ganjar Pranowo sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Pak, kapan PPKM ini mau dibuka lagi? Sekarang malah diperpanjang lagi, sampai kapan Pak?,” tanya Musarokah.

Ganjar yang terkejut dengan pertanyaan itu menjawab cepat. Diterangkan, bahwa PPKM memang diperpanjang. “Iya diperpanjang lagi, sampai tanggal 9 Agustus Bu,” jawab Ganjar. Tapi ternyata bukan itu jawaban yang diinginkan Musarokah. Ia sebenarnya bertanya sampai kapan PPKM akan diberlakukan dan apakah setelah tanggal 9 Agustus akan kembali diperpanjang?

“Maksud saya begini. Kira-kira nanti akan diperpanjang lagi tidak Pak? Warga saya pada tanya semua ini. Mereka semuya sudah pada bosan,” terangnya.

Ganjar pun menjelaskan, bahwa sampai kapan PPKM diberlakukan tidak ada yang tahu. Yang bisa menentukan sebenarnya adalah masyarakat sendiri.  “Yang menentukan kita, mau diperpanjang apa tidak itu yang menentukan kita. Makanya kita semua kerja keras agar tidak ada penularan. Sabar dulu ya Bu, warganya diedukasi. Kalau semua bisa menahan diri, maka penyakitnya akan hilang. Tidak akan ada lagi PPKM,” jelas Ganjar.

Bukan hanya itu, sejumlah kades di Grobogan juga mengeluhkan semrawutnya data bantuan sosial dari pemerintah. Menurut mereka, banyak bantuan tidak tepat sasaran bahkan ada dobel data. Kasus serupa ditemukan Ganjar saat ngobrol dengan kades-kades di Klaten beberapa waktu lalu.

“Kalau bisa datanya diperbaiki Pak. Soalnya ada yang sudah dapat PKH, juga dapat BPNT. Kenapa tidak diberikan pada yang lain. Ini yang bikin kita pusing Pak, marai iren tonggo (bikin iri tetangga lain),” kata Kades Selojari, Ummu Wasiyah.

“Betul Pak. Verifikasi data tolong dipermudah. Soalnya banyak bantuan kurang jelas. Sakit kepala saya Pak. Anane mung dipisuhi warga (adanya cuma dimarahi warga),” timpal Kades Kebonagung, Muhtarom.

Ada juga Kades Brabo, Nurrohim. Dirinya mengatakan, ada 400 penerima bantuan di desanya yang terdata oleh pemerintah pusat. Namun beberapa penerima sudah meninggal, tapi tetap mendapat bantuan.

“Ini gimana, padahal masih banyak warga yang belum dapat bantuan. Saya usul agar yang meninggal bisa diganti yang lain. Sudah kami usulkan saat verifikasi data kemarin,” ucapnya.

Ganjar sendiri mengatakan, ada dua persoalan dari acara Rembug Desa dengan Kades se Grobogan. Pertama soal penyaluran BST yang tidak tepat sasaran bahkan ada yang dobel.

“Kades-kades hebat, mereka mengusulkan datanya diperbaiki. Misalnya yang sudah meninggal dialihkan, yang sudah kaya jangan dikasih. Maka kami telah mengirimkan surat ke Kemensos untuk meminta datanya, dan kami overlay dengan data dari para kades ini agar ada perbaikan,” tuturnya.

Persoalan kedua menurut Ganjar, mungkin masyarakat sudah bosan dengan Covid-19 yang tak kunjung selesai. PPKM kembali diperpanjang dan para Kades stres karena banyak pertanyaan dan tekanan dari warga.

“Saya bilang, yang bisa menyelesaikan diri kita sendiri. Grobogan sekarang turunnya bagus, dari level 4 ke level 3. Tadi saya tanya Kades juga kasusnya nol. Ini bagus dan ciri-ciri pandemi bisa berakhir karena sudah bisa dikelola,” paparnya.

Di Jawa Tengah sendiri, kasusnya juga terus menurun dan membaik. Namun dia menegaskan, kondisi Jateng belum baik benar. “Maka kita semua harus taat prokes, karena cara ini adalah design paling bagus menghentikan Covid-19. Soal sampai kapan, kita tingal menghitung seberapa ketaatan kita,” pungkas Ganjar.***