Delapan Juta Bahan Baku Vaksin Covid-19 Tiba Sebagai Upaya Capai Kekebalan Komunal

Foto: Istimewa

FaktualID – Pemerintah Indonesia memang serius menangani penanggulangan virus Covid-19. Salah satu buktinya,Selasa (25/02/2021) pagi sebanyak delapan juta bahan baku (bulk) vaksin Covid-19 produksi Sinovac tiba di Tanah Air, melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-13 ini secara keseluruhan total vaksin yang diterima adalah sebanyak 83,9 juta dosis.

“Vaksin yang sudah diterima adalah vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, AstraZeneca 6,4 juta dosis, Sinopharm 1 juta dosis. Dan dengan kedatangan tahap ke-13 bulk vaksin ini, Sinovac yang hari ini 8 juta dosis maka secara total telah diterima sebanyak 83,9 juta dosis,”  ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan persnya menyambut kedatangan vaksin tersebut.

Airlangga memaparkan, kedatangan vaksin ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus menjaga pasokan vaksin Covid-19 guna memenuhi kebutuhan untuk vaksinasi kepada masyarakat Indonesia guna segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

“Pemerintah selalu menjaga ketersediaan stok vaksin agar pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan target tahapan yang telah ditetapkan,” ujar Airlangga yang dalam keterangan persnya didampingi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, pemerintah menargetkan vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 penduduk Indonesia atau 70 persen dari populasi. Airlangga menegaskan, dalam penyediaan vaksin untuk kebutuhan tersebut, pemerintah selalu memastikan faktor keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy).

“Tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat dalam menerima vaksin. Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM [Pengawas Obat dan Makanan] yang sudah mendapat pertimbangan dari para ahli, dari ITAGI, WHO,” tegasnya dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet.

Menutup keterangan persnya, Airlangga menyampaikan, untuk segera keluar dari pandemi ini pemerintah terus berupaya mempercepat vaksinasi Covid-19. Untuk itu pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi ini. Sejalan dengan itu pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Kita harus terus waspada bahwa penyakit ini, Covid-19 ini masih ada. Tidak hanya vaksin yang diperlukan, namun [juga] kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini menjadi kunci sukses daripada program vaksinasi. Dan [pemerintah] juga untuk terus mengintensifkan testing, tracing, dan treatment,” tandasnya. 

Sehari sebelumnya Airlangga mengutarakan, hingga 23 Mei 2021, penyuntikan vaksin yang dilaksanakan telah mencapai 24,81 juta dosis vaksin. Perinciannya, vaksinasi tahap pertama 14,9 juta dosis dan tahap kedua 9,88 juta dosis. Realisasi penyuntikan vaksin tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang terbanyak dalam hal penyuntikan vaksin, yang dilakukan oleh negara yang bukan produsen vaksin.

Adapun, pemerintah menargetkan sebanyak 181 juta penduduk di Indonesia mendapatkan vaksin Covid-19 untuk menciptakan kekebalan komunal. Vaksinasi ditargetkan tuntas pada akhir 2021. Salah satu upaya untuk mengakselerasi vaksinasi, pemerintah bekerja sama dengan swasta melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menyelenggarakan vaksinasi Gotong Royong dengan target 30 juta penyuntikan vaksin.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah terus mewaspadai varian of concern virus Covid-19 dari luar negeri. Salah satunya adalah kasus klaster Kapal MV Hilma Bulker di Cilacap di mana 14 anak buah kapal (ABK) positif Covid-19 varian B.1.617. Sebagian dari 14 ABK itu dilaporkan sudah sembuh.

“Arahan Presiden bahwa untuk kapal dan pelabuhan diprioritaskan untuk dilakukan vaksinasi. Khusus untuk kapal yang pernah atau pun berasal dari India untuk dilakukan isolasi di kapal selama 14 hari,” demikian Airlangga Hartarto dilansir laman Sekretariat Kabinet. #